Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Syaiful: Hanya 200 Perusahaan Ikut Serikat Pekerja

Dari 4.000 Perusahaan di Batam

Oleh SUPRIZAL TANJUNG, Batam

KETUA Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (K-SPSI) Batam Syaiful Badri Sofyan menyebutkan, kesadaran perusahaan masuk ke serikat pekerja masih sangat rendah. Saat ini tercatat, dari 4.000 perusahaan, ternyata hanya kurang dari 200 perusahaan yang masuk serikat pekerja.

syaiful-badri-sofyan-k-spsi-batam-f-suprizal-tanjung-1

Ketua K-SPSI Batam, Syaiful Badri Sofyan. F Suprizal Tanjung

”Dengan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan elemen pekerja/buruh se-Batam, perusahaan semakin bertambah masuk serikat pekerja,” sebut Syaiful Badri Sofyan di Batam Centre, Jumat (31/12/2010).

Dilanjutkan Syaiful, dalam nota kesepahaman pada Kamis (30/12) di Nongsa tersebut ditegaskan, bahwa serikat pekerja akan membantu menyelesaikan masalah perusahaan dan tenaga kerja (naker) dengan cara dialog/musyawarah antara bipartit (perusahaan dan naker, red). Atau lewat penyelesaian tripartit, dengan masuknya pihak perusahaan (Apindo), naker (serikat pekerja), dan Disnaker (pemerintah). MoU tadi sangat positif bagi naker, perusahaan, dan Pemko Batam.

Kesepahaman itu tertuang dalam nota kesepahaman bersama (MoU), dilakukan oleh perwakilan pekerja/buruh diantaranya SPSI, SPMI, SBSI dengan Apindo Batam yang diketuai Oka Simatupang, Kamis (30/12) di Mapolda Kepri. Turut menyaksikan Ketua Apindo Kepri Ir Cahya, Kadis Tenaga Kerja Pemko Batam Rudi Sakyakiriti dan Kapolda Kepri Brigjen Raden BW.

Serikat pekerja ingin membangun komunikasi dua arah yang positif, antara naker dan perusahaan dalam menyelesaikan masalah.

”Namun, bantuan dan mediasi tadi hanya untuk perusahaan yang masuk serikat pekerja. Jadi, mulai saat ini kita minta, 3.800 perusahaan lain di Batam segera masuk serikat pekerja,” tegas Syaiful.

Ditegaskan Syaiful, nota kesepahaman tadi (MoU) tidak mengurangi sedikitpun hak mogok para pekerja. MOgok adalah hak fundamental para naker dan diakui dunia naker internasional. Tapi, kalau memang cara bipartit atau tripartit bisa menyelesaikan masalah naker dan perusahaan, tentu mogok tidak diperlukan. Zero demo adalah target dari MoU. Tapi hak mogok bisa dilakukan bila memang itu diperlukan.

Ketua Bidang Hukum K-SPSI Surya Sastra dan Bendahara K-SPSI Arnold (Ahmad Syahbudin) menambahkan, mereka tidak mau masalah hak normatif naker, seperti gaji, jamsostek, dibawa pengadilan. Hak normatif mutlak diterima naker, jadi harus diselesaikan perusahaan di tingkat bipartit.

Arnold sangat setuju pasca MoU, dunia usaha di Batam semakin kondusif tanpa ada demo. Kalaupun ada demo, itu bukan tujuan utama. Hak demo adalah jalan terakhir dan diakui dunia internasional. Sebelum demo dilakukan, mediasi tripartit atau tripartit tetap dikedepankan. Dan ini adalah inti dari MoU di Nongsa, Kamis (30/12/2010) lalu. ***

About these ads

September 23, 2012 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: