Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

PPHI Harus Selesai 4 Bulan

Yos Fernandez: Dulu Pernah Menggantung 4 Tahun

Oleh SUPRIZAL TANJUNG, Batam

SEBAGAI daerah industri yang memiliki lebih dari 172 ribu tenaga kerja (naker) dan ratusan PMA dan PMDN, Batam harus mempunyai satu aturan ketenagakerjaan yang jelas, tepat dan tegas. Beberapa persoalan naker yang cukup banyak terjadi adalah masalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Pada UU Naker No.13/2003 telah ditegaskan penyelesaian PPHI  harus selesai dalam masa waktu empat bulan.

Nano (kiri), Yos Fernandez, Merry, dan Yohan. F Suprizal Tanjung

Sebelum masa empat bulan itu, kasus PPHI harus selesai dan dieksekusi. Jadi akan terlihat siapa yang benar dan salah dalam kasus itu. Hal yang sangat menyedihkan terjadi sebelum UU ini turun. Saat itu, beberapa kasus ketenagakerjaan terutama perselisihan, selalu membutuhkan waktu lebih dari empat bulan. Tidak jarang bisa menggantung dan mencapai masa dua sampai empat tahun.

Rumah Drs Yos Fernandez di Duta Mas Batam Centre, Sabtu (26/12/2009). F Suprizal Tanjung

”Dengan kuantitas gaji  naker dan kemampuan finansial perusahaan, maka masa waktu empat tahun adalah masa yang sangat tidak efektif. Terutama guna menyelesaikan satu konflik naker dengan perusahaan. Kalau memang bisa dipercepat mengapa harus diperlambat,” sebut Konsultan SDM Yos Fernandez dan Rekan, Drs Yos Fernandes kepada Batam Pos, Selasa (17/2/2004).

Pada investor lokal dan asing, tambah Yos, kita sering menggembar-gemborkan kondusifnya iklim ketenagakerjaan dan investasi Batam. Apalagi di era Free Trade Zone (FTZ) ini. Kenyataan yang terjadi justru sangat ironi. Masalah PPHI sering menjadi jurang besar sehingga investor baru atau investor yang sudah masuk menjadi takut meneruskan aktifitasnya.

Guna mengantisipasi dan meminimalisir kesalahan sistem PPHI selama ini, ujar Yos, Konsultan SDM Yos Fernandez dan Dirjen PPHI Depnakertrans RI, DR Muzni Tambusai menggelar seminar sosialisasi PPHI di Vista Hotel, Sabtu (21/2) ini.  Muzni sendiri melihat, sosialisasi ini satu langkah positif guna menciptakan iklim kondusif bagi sektor industri dan ketenagakerjaan Batam. Dalam pesannya, Pak Muzni menyebutkan bertambahnya pemahaman naker dan kalangan industrial terhadap PPHI ini sangat penting. Ini akan berdampak kepada adanya kelegaan bagi pengusaha dalam berinvestadi dan juga naker dalam bekerja.

”Pada intinya, PPHI secara inplisit meminta agar pengusaha dan naker mendapatkan haknya secara benar,” jelas Yos.

Berlarut-larutnya kasus PPHI selama ini, lanjut Yos adalah kesalahan dari sistem itu sendiri. Mulai dari oknum Disnaker, oknum naker,  oknum pengusaha, petugas P4D dan P4P. ”Masing-masing pihak mengklem diri sebagai subjek yang  paling benar, tapi sistem yang dijalankan tidak mengacu kepada aturan yuridis yang ada. Jadi berlarutlah banyak kasus PPHI selama ini. Sosialisasi ini adalah satu alat peledak guna membuang kesalahan sistem PPHI selama ini. ***

October 14, 2012 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: