Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Mengenang 29 Tahun Wafatnya Kaharoeddin Dt Rangkayo Basa

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Pertama

Brigjen Polisi Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa

Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa melarang puteranya yang lain untuk diangkat sebagai penasihat hukum seorang kontraktor pemerintah daerah, karena khawatir hal itu akan di salahgunakan oleh pengusaha tersebut. Kaharoeddin juga melarang mengundang pengusaha-pengusaha tertentu datang ke perkawinan keluarganya, oleh karena khawatir mereka akan memberikan hadiah-hadiah besar sebagai alasan untuk memperoleh berbagai fasilitas dan pemerintah daerah.

* Cupilikan Tulisan Hasril Chaniago dan Khairul Jasmi

1 April 1981 persis 29 tahun yang lalu, Sumbar kehilangan seorang tokoh yang telah memberikan kontribusi besar bagi daerahnya, yaitu Brigjen Pol. H. Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa.

kaharudin_datuk_rangkayo_basa

Brigjen Polisi Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa

Tulisan ini hanya sekedar untuk mengingatkan kita akan kiprah almarhum ketika memimpin daerah yang tengah mengalami keterpurukan fisik dan mental setelah pergolakan PRRI.

Maklum, masyarakat kita ini sedang dijangkiti penyakit lupa. Banyak sekali kesalahan lama yang diulangi kembali. Hal yang baik pun tidak diingat dan dilupakan oleh pemimpin sesudahnya. Padahal jika kita mau belajar, sejarah kepemimpinan masa lalu adalah sumber kekuatan yang dahsyat bagi kepemimpinan yang sekarang dan akan datang. Di balik perjalanan sejarah kepemimpinan yang lalu, terkandung kekuatan untuk menatap era yang akan datang. Semoga kita masih mau belajar.

Figur Kaharoeddin yang merupakan perwira polisi dan ABRI pertama di Republik ini yang diangkat menjadi gubernur, sekaligus juga putra Minangkabau pertama yang meraih pangkat Jenderal Polisi seharusnya sangat relevan untuk dijadikan teladan bagi aparat pemerintah sekarang yang masih sarat dengan praktek-praktek KKN. Berikut ini adalah beberapa cuplikan dari buku Brigjen Polisi Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa, Gubernur di Tengah Pergolakan” oleh Hasril Chaniago dan Khairul Jasmi.

Lahirnya Propinsi Sumatera Barat dimulai dengan dilantiknya Komisaris Besar Polisi Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa, Kepala Polisi RI Komisariat Sumatera Tengah sebagai Penjabat Gubernur/Koordinator Pemerintah Sipil Sumatera Barat berdasarkan Kepres Nornor 363/M/1958 tanggal 17 Mei 1958.

Meskipun memimpin Sumatera Barat dalam masa-masa yang sangat sulit pasca pergolakan PRRI, dan masa pemerintahannya berlangsung selama lebih dari tujuh tahun, gubernur pertama Sumbar ini sepertinya memang sering terlupakan. Masih ada yang menyangka bahwa Gubernur pertama Sumbar adalah Harun Zain.
Kaharoeddin adalah tokoh yang menata dan meletakkan dasar pemerintahan sipil daerah Sumatera Barat. Dia pulalah pemimpin daerah yang berdiri di barisan depan untuk membuka kembali Universitas Andalas setelah vakum di masa PRRl. Jejak langkahnya juga dicatat dalam sejarah berdirinya Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat yang kini telah berganti nama menjadi Bank Nagari. Namun satu-satunya yang mengabadikan namanya hanyalah Kepolisian Daerah Sumatera Barat melalui sebuah gedung yang dinamai Gedung Pertemuan Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa.

Dalam karirnya sebagai polisi sebelumnya, Kaharoeddin adalah penggagas dan Direktur Sekolah Polisi Istimewa di Bukittinggi yang mulai didirikan tgl 18 Mei 1946. Para lulusannya kelak bergabung kedalam Barisan Isitimewa Polisi (BIP) yang kemudian menjadi Mobiele Brigade (Mobrig), cikal bakal kesatuan Brigade Mobil (Brimob).
Pasukan Polisi Istimewa yang dilatih Kaharoeddin terlibat aktif dalam Perang Kemerdekaan di seluruh pulau Sumatera. Di Sumatera Barat sendiri, sangat terkenal kekuatan Front Palupuh yang dipertahankan oleh pasukan-pasukan Brigade Mobil.

Figur yang Bersih dari KKN

Kaharoeddin Datuk Rangkayo Basa bukanlah satu-satunya tokoh pemimpin yang mempunyai integritas pribadi yang tinggi yang pernah dilahirkan oleh Sumbar. Ada sejumlah figur lain yang dapat dibanggakan di tingkat nasional yang berasal dari masyarakat yang masih kuat memegang adat serta agamanya ini, seperti Mohammad Hatta, Haji Agus Salim, Mohammad Natsir, Haji Abdul Malik Karim Amarullah, Asaat, dr. A. Halim dan lain-lain.

Namun figur Kaharoeddin yang berkiprah di tingkat daerah Sumbar memang layak ditempatkan sebagai salah seorang tokoh ideal tentang pemimpin, terutama pada era sekarang, dimana nilai-nilai moral kepemimpinan telah merosot sedemikian jauhnya.

Beliau adalah pribadi yang jujur, berdisiplin, dan memegang teguh setiap amanah yang diberikan kepadanya. Rasanya tidak banyak yang tahu betapa beliau dengan gigih menolak menggunakan milik serta uang negara untuk kepentingan diri atau keluarga sendiri. Masyarakat sekarang mungkin akan terheran-heran jika diceritakan bahwa beliau pernah menolak untuk memberikan kattabelletje kepada seorang puteranya yang hendak memasuki Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta.

Beliau melarang puteranya yang lain untuk diangkat sebagai penasihat hukum seorang kontraktor pemerintah daerah, karena khawatir hal itu akan di salahgunakan oleh pengusaha tersebut. Kaharoeddin juga melarang mengundang pengusaha-pengusaha tertentu datang ke perkawinan keluarganya, oleh karena khawatir mereka akan memberikan hadiah-hadiah besar sebagai alasan untuk memperoleh berbagai fasilitas dan pemerintah daerah.
Mungkin karena alasan-alasan diatas, konon ketika Awaloeddin Djamin menjabat Kapolri, beliau merekomendasikan buku biografi tentang Kaharoeddin sebagai salah satu bacaan wajib bagi perwira polisi.

Membuka kembali Universitas Andalas

Dalam upayanya menata kembali puing-puing pemerintahan sipil di Sumatera Barat, Gubernur Kaharoeddin menyadari betapa penting dan bernilainya sumber daya manusia. Karena itulah, termasuk dalam program pertamanya untuk menormalisir dan merehabilitasi daerah, adalah membenahi lembaga pendidikan.

Dalam hal ini yang pertama dilakukannya adalah mengusahakan pembukaan kembali Universitas Andalas yang praktis ditutup dari kegiatan perkuliahan sejak meletusnya PRRI. Usaha Kaharoeddin bersama pimpinan universitas di tahun 1959 untuk mengaktifkan Unand kembali, diawali dengan menyebarkan pampflet di seluruh daerah Sumatera Barat.

Atas dukungan total Gubernur Kaharoeddin dan Pangdam III/17 Agustus, Fakultas Ekonomi YPTSB berhasil dinegerikan oleh Mentri PP & K tanggal 1 Januari 1961 dan digabungkan kedalam lingkungan Unand. Tak lama kemudian seluruh fakultas Unand disatukan di Padang yang sebelumnya berpusat di Bukittinggi. Dokter A. Roesma seorang dokter umum yang pernah menjadi Direktur SMA Bukittinggi, oleh Gubernur diminta memimpin Unand dengan nama jabatan Ketua Presidium Unand yang menjabat dari tahun 1962-1964.

Kemudian Gubernur membentuk panitia kecil guna mencari tanah untuk lokasi kampus Unand. Akhirnya didapatlah lokasi di Air Tawar dan disana dibangun gedung-gedung kuliah dan perkantoran untuk beberapa fakultas sementara sebagian lagi digunakan sebagai perumahan dosen.

Kesungguhan Kaharoeddin dalam mengembangkan Unand tidak setengah-setengah. Sebagian anggaran pemerintah daerah disisihkannya untuk berbagai kegiatan universitas ini. Kaharoeddin bersama Dr. A. Roesma juga berhasil mengajak pulang tenaga-tenaga potensial dari rantau untuk membangun Unand. Mereka antara lain drs. Harun Zain dari FEUI, Prof. Isjrin Noerdin, drs. Ibenzani Usman, drs. Soemarjadi, drs. Adrin Kahar kesemuanya dari ITB dan Nazir St. Mudo dari FKUI.

Perhatian Gubernur Kaharoeddin terhadap dunia pendidikan bukan saja pada pengembangan Unand, melainkan juga membantu mahasiswa Minang di Yogyakarta. Menurut Drs. Roestam Effendy ketika itu pengurus Beringin Muda (organisasi mahasiswa Minang di Yogyakarta), tahun 1963 Gubernur Kaharoeddin memberi uang senilai Rp 250 ribu kepadanya untuk pembangunan asrama mahasiswa. “Alhamdulillah, atas jasa Gubernur Kaharoeddin, asrama yang diamanahkan berdiri dan ditempati putra Minang yang kuliah disana sampai sekarang dengan nama Merapi Singgalang,” ujar Rustam.

Kedepankan Spirit Minangkabau

Salah satu gerakan membangun dan revitalisasi spirit kultural keminang kabauan yang dilakukan Gubernur Kaharoeddin adalah membangun kantor gubernur dengan arsitektur khas Minangkabau dengan atap bagonjong. Gerakan itu dinilai sebagai langkah berani dalam memulihkan perasaan kalah dan rasa rendah diri akibat trauma PRRI.

Gubernur Kaharoeddin ingin menonjolkan suatu ciri Minangkabau secara nyata dalam pembangunan kantor pusat pemerintah daerah meskipun ketika itu posisi politik urang Minang kurang mendapat apresiasi dalam kancah politik nasional. Namanya Kaharoeddin, dia adalah seroang pemimpin yang memiliki kebanggaan tidak kecil terhadap identitas budayanya. Sehingga demi identitas kultural Minangkabau, dia lakukan sesuatu yang tidak lazim ketika itu.

Pada mulanya pembangunan rumah ‘bagonjong’ di atas tanah yang dibeli Kaharoeddin dan kemudian dibagi menjadi dua petak (satu petak untuk kantor gubernur dan satu petak lagi untuk Polda Sumbar), dirancang oleh Biro Konsultan Urip, Bandung. Semula tidaklah direncanakan berarsitektur Minang yang beratap bagonjong, tetapi dirancang sebagai bangunan modern berlantai empat dengan tipe atap beton dan di kedua sayapnya menggunakan lift. Bangunan tipe demikian dianggap sudah menjawab kebutuhan akan sebuah perkantoran pemerintahan untuk masa depan.

Peletakan batu pertama pembangunan kantor yang terletak di atas tanah dengan luas lebih kurang 4 hektar tersebut dilakukan Gubernur Kaharoeddin tanggal 22 Maret 1961. Pembangunan itu melibatkan 200 orang tenaga setiap harinya dan dipimpin oleh Ir. Mathias, seorang arsitek lulusan ITB yang juga Kepala Bagian Gedung Dinas PU Sumbar. Gubernur Kaharoeddin bangga dengan gedung ‘impian’ yang sedang dikerjakan tersebut. Suatu hari dia rnelagakkan rancangan kantor tersebut kepada Miral Manan, Kepala Biro Politik Kantor Gubernur.

Meskipun rancangan itu bagus dan modern, dalam pandangan Miral Manan ada sesuatu yang secara subtansi tidak terdapat dalam rancangan yang rancak tersebut.

“Iyo rancak, tapi baa kok bantuak dangau sajo atok nyo ko” (memang bagus tetapi kenapa atapnya seperti pondok saja), kata Miral. Kaharoeddin tercenung mendapatkan perkataan demikian dan dia menanyakan, “Jadi mukasuik Miral baa, awak agiah gonjong kantua ko?” (Jadi maksud Miral bagaimana, kita buat gonjong kantor ini?).

“Iya, apalagi tandanya kita orang Minang,” jawab Miral.

Dialog singkat itu memunculkan gagasan untuk mengubah disain atap bangunan kantor gubernur tersebut. Menurut Kaharoeddin, di Minangkabau sangat perlu ada bangunan pemerintah yang bagonjong. Ini dimaksudkan untuk memberi ciri khas daerah dan sekaligus usaha menyakinkan bahwa orang Minang tidak akan pernah kehilangan jati dirinya. Perubahan disain itu memiliki arti strategis dalam menumbuhkan semangat harga diri orang Minang yang baru saja mengalami pukulan mental.

Rekayasa Politik Melalui Gelar Adat Hartini Soekarno

Banyaknya intrik dari pendukung Nasakom di Sumatera Barat mulai menyulitkan posisi Gubernur.
Sejak tahun 1964 muncul gagasan untuk menggunakan Ny. Hartini, isteri kedua Soekarno sebagai jalur untuk memanfaatkan Presiden tersebut. Yakni dengan memberikan gelar Bundo Kandung Agung kepadanya. Menurut A.A. Navis (alm.) salah seorang yang menentang rencana tersebut, gagasan ini adalah program “penjilatan” dari pejabat-pejabat ‘urang awak’ di kantor Gubernur.

Namun sejumlah sumber mengungkapkan bahwa ini sama sekali bukan berasal dari Gubernur. Gagasan ini sesungguhnya berhubungan dengan rencana Front Nasional untuk sebuah proyek raksasa berupa kantor megah berlantai empat dengan lokasi di jalan A. Yani. Kabarnya gedung tersebut memerlukan biaya sekitar Rp 150 juta, suatu angka yang sangat besar di waktu itu.

Dari sinilah muncul gagasan untuk memanfaatkan Ny. Hartini Soekarno, yaitu dengan memberikannya gelar Bundo Kandung Agung. Acaranya direncanakan diadakan di Sumbar, sekaligus untuk mengajak Bung Karno mengunjungi Sumatera Barat yang tak pernah lagi didatanginya sejak tahun 1950.

Gagasan “memanfaatkan” Hartini untuk kepentingan Front Nasional di Sumbar ini dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Soemarno. Gagasan tersebut termakan oleh Soemarno.

Skenario pun dibuat. Rencana kantor telah selesai, dan kini tinggal bagaimana menghadap Soekarno. Karena ini mengatas namakan Sumatera Barat, tentu yang harus menghadap adalah Guberbnur. Maka pada bulan Juni 1965 berangkatlah Kaharoeddin bersama Mathias, Kepala PU Propinsi, dan Ny. Mariah Kaharoeddin yang membawa siriah jo carano.

Presiden Soekarno sangat senang menerima undangan tersebut. Baginya, jika masyarakat Sumbar bisa menerimanya kembali, merupakan suatu kelegaan tersendiri. Sebab Soekarno tahu, sejak perpecahannya dengan Bung Hatta tahun 1956 disusul oleh peristiwa PRRI, banyak orang Minang tidak menyukainya. Presiden juga berjanji akan membantu mencarikan dana untuk proyek Front Nasional, tetapi meminta agar tidak dikaitkan dengan rencana pemberian gelar kepada isterinya. Singkat kata, ia tidak begitu setuju dengan rencana pemberian gelar tersebut.

Setelah menghadap Presiden, Kaharoeddin kembali menemui Menteri Dalam Negeri. Kepada “bos”-nya dilaporkan bahwa Presiden berjanji akan membantu pembangunan kantor Front Nasional, tetapi secara halus menolak rencana pemberian gelar Bundo Kandung Agung untuk Hartini.

Namun Soemarno berpendapat bahwa penolakan Soekarno itu hanya basa-basi, dan karenanya harus tetap dijalankan. Menurut Soemarno, pemberian gelar untuk Hartini itulah cara untuk mengajak Soekarno ke Sumatera Barat. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Kaharoeddin, karena menurutnya

“Kalau suami orang tidak mengijinkan isterinya, masa kita pula yang bersikeras.

Soemarno tidak bergeming. Ia memerintahkan Kaharoeddin untuk menemui Hartini di istana Bogor dengan membawa carano jo siriah tanda menyampaikan undangan secara adat kepada Hartini.
Ny. Mariah Kaharoeddin masih ingat, suaminya keluar dari ruang Menteri Soemarno dengan muka masam dan terlihat dongkol sekali. Setelah itu mereka langsung kembali ke hotel. Kepada isteri Kaharoeddin bercerita tentang perselisihannya dengan Soemarno yang dia anggap tidak tahu adat.

“Suaminya saja tidak mengijinkan Hartini diberi gelar itu, masa Soemarno pula yang memaksa-maksa,” ujarnya.

Besok paginya Kaharoeddin meninggalkan hotel. Ia tidak pergi ke istana Bogor seperti perintah atasannya. Melainkan langsung menuju Lapangan Terbang Kemayoran, selanjutnya pulang ke Padang dengan pesawat Garuda. Sesuai dengan pendapat dan pendiriannya, Kaharoeddin menolak “perintah” Menteri Dalam Negeri itu.

Tidak lama setelah peristiwa pembangkangan itu, Gubernur Kaharoeddin menerima kabar bahwa ia telah diberhentikan. Anehnya, berita penggantian itu tidak diterimanya dari Menteri Dalam Negeri, melainkan dari Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian RI. Telegram Menpangak itu memberitahukan bahwa Kaharoeddin tekah diberhentikan dengan hormat dari jabatan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 190/1965. Namun surat keputusan pemberhentian tersebut tidak pernah sampai ketangannya.

Pemberhentian ini sepenuhnya skenario Menteri Soemarno dan pembantu utamanya Eni Karim lantaran Kaharoeddin dianggap tidak mau secara serius memainkan peran rekayasa politik pemberian gelar “Bundo Kandung Agung” kepada Ny. Hartini.

Kaharoeddin pun belakangan terkena fitnah dari berita yang dilansir, bahwa Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa yang merekayasa gelar untuk Hartini Soekarno itu.

Dr. Saafroedin Bahar dalam kata pengantarnya di buku biogarfi Kaharoeddin menulis: Namun seperti dapat diduga, Kaharoeddin memang tidak mungkin mampu bertahan seorang diri menghadapi kombinasi kekuatan Nasakom itu, sampai akhirnya ia dipaksa untuk menyerahkan jabatan awal Agustus tahun 1965, kepada Soepoetro Brotodiredjo, seorang pengikut PNI-ASU.  Kaharoeddin Datuk Rangkayo Basa telah menjadi simbol kebangkitan rakyat Sumatera Barat.

Datang dengan Satu Tas, Pergi dengan Satu Tas

Selesai timbang terima jabatan gubernur dengan Pejabat Gubernur Soepoetro, Kaharoeddin pun meninggalkan gubernuran. Tidak ada yang ia bawa dari gedung tersebut, kecuali tas kerja yang menemaninya sehari-hari. Mobil dinas BA-1 yang selama ini ia pakai pun sudah ia kembalikan.

Datang dengan satu tas kerja, pergi juga dengan tas yang sama, demikian Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa datang dan pergi dan gubernuran. Selama tujuh tahun tiga bulan menjabat gubernur Sumatera Barat, ia memang tidak pernah tinggal di gedung megah peninggalan Belanda tersebut.

“Gubernuran waktu itu fungsinya seperti istana, hanya untuk menerima tamu-tamu gubernur, termasuk tamu-tamu pusat”, kata Drs. Karseno, salah seorang pejabat penting kantor gubernur ketika itu.

Di samping itu, cukup banyak pula barang-barang di gubernuran itu yang bukan inventaris Pemerintah Daerah seperti kulkas, radio, sejumlah perabotan dan peralatan rumah tangga lainnya. Makanya oleh para pejabat yang melepas kepergiannya, dianjurkan agar barang-barang tersebut diserahkan kepadanya. Namun, Kaharoeddin menolaknya.

“Barang-barang itu mungkin tidak ada dalam daftar inventaris, tapi kan diberikan karena saya Gubernur. Kalau Saya bukan Gubernur tentu takkan diberikan orang,” katanya.

Satu kali, di Gubernuran, Kaharoeddin mendapat tamu seorang pengusaha, kira-kira “rekanan” Pemerintah Daerah istilah zaman sekarang. Setelah melayani yang bersangkutan beberapa waktu, tamu itu minta diri. Rupanya ia meninggalkan sebuah “kotak roti” di atas meja. Setelah diperiksa oleh Kaharoeddin, ternyata isinya uang. Ia segera memanggil ajudannya, Baharoeddin.

“Bahar, antarkan uang ini kembali kepada pengusaha yang menemui saya tadi,” perintahnya.

Sejenak Bahar tampak melongo. “Bilang sama dia, kalau mau menyumbang bukan kepada gubernur, tapi ke jawatan sosial,” lanjut Kaharoeddin.

Ternyata sogok atau budaya hadiah untuk pejabat sudah lama terjadi. Praktek KKN (Korupsi, Kolusi, nepotisme) sebenarnya sudah berumur panjang sekali. Hanya saja bentuknya serta respon masyarakat terhadap praktek yang demikian berbeda-beda dari zaman ke zaman.

Keluarga Kaharuddin kembali menjadi orang biasa dan tinggal di rumahnya jalan Tan Malaka dengan sebuah mobil Chevrolet keluaran tahun 1950. Mobil dengan nomor polisi BA 1855, merupakan mobil bekas KPPRO-ST. Nomor polisi tersebut punya makna tersendiri bagi Kaharoeddin, karena itu untuk memperingati hari lahir cucu laki-lakinya yang pertama, 1 Agustus 1955.

Kendaraan tersebut di lelang oleh kepolisian dan dibeli oleh Kaharoeddin. Malah sewaktu baru jadi Gubernur, mobil bekas itu sempat pula “naik daun” menjadi mobil dinas gubernur. Tentu nomor polisinya di ganti menjadi BA-1. Sejak tahun 1959 mobil tua tadi kembali memakai BA 1855 setelah pemerintah daerah mampu membelikan mobil dinas baru untuk gubernur. Setelah ia berhenti sebagai gubernur, kepada Kaharoeddin pernah ditawarkan untuk mengajukan permohonan memiliki bekas mobil dinas Gubernur itu. Tapi ia menolaknya dengan alasan tidak memerlukannya.

Ny. Mariah Kaharoeddin bersama cucu laki-laki pertamanya (Aswil) di atas Chevrolet BA-1855 di pesanggerahan Embun Pagi, Maninjau, tahun 1956.

Sumber:

  • Brigadir Jenderal Polisi Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa, Gubernur di Tengah Pergolakan, oleh Hasril Chaniago dan Khairul Jasmi
  • Dari Gubernur M. Nasroen Sampai Zainal Bakar, oleh Lindo Karsyah

http://aswilnazir.com/2010/05/07/mengenang-29-tahun-wafatnya-kaharoeddin-dt-rangkayo-basa-gubernur-sumbar-pertama/

Advertisements

October 18, 2012 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: