Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

PT Sergap 17 Didik 50 Satpam Batam

Pendidikan dan Pelatihan Satpam Gada Pratama 2014

Oleh SUPRIZAL TANJUNG, Batam

DIREKTUR Pembinaan Masyarakat (Dirbimas) Polda Kepri Kombes Pol Drs Hadi Purnomo MH menjadi inspektur Upacara Pembukaan Siswa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Satuan Pengaman (Satpam) Gada Pratama 2014 di halaman PT Sergap 17, Ruko Mega Legenda Blok B2 nomor 35, Batam Kota, Batam, Selasa (11/ 2/ 2014) pukul 08.30 WIB.

Hadi Purnomo dan Suprizal. Sergap 17 PT. Satpam Sekuriti. Sa 11 Feb 2014. F Suprizal Tanjung (3) image

Kombes Pol Drs Hadi Purnomo MH dan Suprizal Tanjung di PT Sergap 17, Ruko Mega Legenda Blok B2 nomor 35, Batam Kota, Batam, Selasa (11/ 2/ 2014).

Bertindak sebagai komandan upacara Iptu Septimaris. Hadir dalam upacara tersebut, Kasubdit Satpam Polsus Polda Kepri AKBP Edy Suryanto SPd MSi, Direktur PT Sergap 17 H Mayor, dan beberapa personel Polda Kepri lainnya.

Sergap 17 PT. Satpam Sekuriti. Sa 11 Feb 2014. F Suprizal Tanjung (43) image

Para satpam mengikuti Upacara Pembukaan Siswa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Satuan Pengaman (Satpam) Gada Pratama 2014 di halaman PT Sergap 17, Ruko Mega Legenda Blok B2 nomor 35, Batam Kota, Batam, Selasa (11/ 2/ 2014). F Suprizal Tanjung

Hadi menyebutkan, Diklat dilaksanakan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) PT Sergap 17 dan diikuti sekitar 50 satpam se Kepri ini sangat penting diikuti. Satpam yang berfungsi sebagai pengamanan swakarsa adalah mitra dan membantu polisi. Mereka bisa bertindak sebagai polsiti di tempat kerja dan lingkungannya, namun mempunyai kewenangan terbatas.

Dalam undang-undang no 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa fungsi satpam sebagai mitra Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk membantu keamanan dalam bentuk pengamanan swakarsa.

Diklat ini papar Hadi menjadi legalitas, kompetensi, dan wajib diikuti seorang yang berprofesi sebagai satpam. Satpam yang mengikuti Diklat selama 12 hari itu, akan menjadi legal, dan memiliki kemampuan profesional.

Satpam papar Hadi, harus memiliki pengetahuan, keterampilan sebagai tenaga pengaman. Sikap, probadi, dan sopan santun juga menjadi bagian dari pendidikan satpam. Jangan sampai, karena tidak mengetahui knowledge, keterampilan, dan sopan santun, satpam malah menjadi pemicu keributan di perusahaan atau di lingkungan kerjanya. Ini tentu sangat tidak diharapkan.

Hadi juga menyesali masih kurang minat dan antusias perusahaan, atau BUJP untuk mendidik, atau mengirim satpam-nya mengikuti Diklat. Dari 10 ribuan satpam di Kepri, hanya 10 persen saja, atau baru sekitar 1.000 saja sudah mengikuti Diklat. Kurangnya minat perusahaan atau BUJP, karena belum adanya regulasi yang mewajibkan mereka mengikuti atau melaksanakan Diklat. Kini sedang dibuat peraturan dari Kapolri yang akan mewajibkan perusahaan atau BUJP mengikuti atau menggelar Diklat.

Sebagai bentuk penengkan dan disiplin papar Hadi, Polda Kepri tidak akan memperpanjang izin perusahaan dan BUJP yang tidak mengikuti Diklat. Bila tidak dapat izin perpanjangan, berarti perusahaan atau BUJP bersangkutan sudah masuk katagori ilegal. Saat in terdapat 80 BUJP resmi di Kepri. Sayangnya, ada sekitar 10 BUJP tidak resmi ikut beroperasi.  Kondisi ini tentu sangat merugikan BUJP resmi. BUJP nakal tadi juga membahayakan keamanan Kepri secara umum. Bagaimanan tidak. BUJP tidak resmi, tentu akan mempekerjakan satpam yang tidak resmi pula.

Hadi menambahkan, sesuai dengan aturan yang ada,  pendirian BUJP harus memiliki izin dari Polda Kepri, dan Mabes Polri. Jika perizinan tadi telah dimiliki, barulah satu BUJP bisa  beroperasi. Berbekal izin tadi, tentunya BUJP tadi sudah bisa menempatkan satpam-nya di perusahaan-perusahaan, mal, supermarket, ruko, perumahan, dan lainnya

Dilanjutkan Hadi, izin satu BUJP akan dievaluasi dan di-audit setiap tahun. Dalam audit tersebut, satu BUJB akan dinilai apakah sudah melakukan pendidikan-pendidikan pengamanan kepada satpam-nya? Apakah sudah memberikan berbagai pelatihan kepada satpam-nya?

Perusahaan tidak boleh merekrut satpam yang tidak memiliki pendidikan. Pendidikan itu sendiri bisa dilakukan BUJP bersangkutan bekerja sama dengan Polresta Barelang atau Polda Kepri. Kalau tidak memenuhi syarat audit, maka BUJP bersangkutan tidak akan diperpanjang izin operasionalnya.

AKBP Edy Suryanto menambahkan, para satpam mendapat Diklat teori dan  praktek. Instruktur berasal dari Pold Kepri dan juga Brimob Polda Kepri. Adapun materi Diklat yang diberikan seperti baris berbaris, tindakan pertama pada tempat kejadian perkara.  Materi lain yaitu bela diri, penjinak bahan peledak (jihandak), dan lainnya. Adapun peserta Diklat ini berasal dari berbagai BUJP se Kepri, berbagai perusahaan, dan juga dari Badan Narkotika Nasional (BNN).

Mayor menambahkan, Diklat  ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian PT Sergap 17 terhadap kualitas Satpam. ***

Advertisements

February 11, 2014 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

2 Comments »

  1. […] Pembinaan Masyarakat (Bimas) Polda Kepri Kombes Pol Drs Hadi Purnomo MH meminta pengusaha, perusahaan, dan masyarakat tidak memakai satuan pengaman (satpam) dari Badan […]

    Pingback by Ada 80 BUJP Legal, dan 10 BUJP Ilegal di Kepri « Suprizal Tanjung's Surau | April 4, 2014 | Reply

  2. gmn cara nya mau ikut pendidikan nya,,saya rencana juga mau masuk

    Comment by Ricco Aprilio | April 19, 2014 | Reply


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: