Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Warga Malaysia Tersangka

Kapolri Terima 244 Laporan Pembakaran Hutan

SEIRING proses pemadaman yang masih dilakukan, pihak kepolisian juga terus memburu pelaku pembakaran lahan. Hasilnya, 209 orang dan 12 perusahaan ditetapkan tersangka, dua di antaranya merupakan perusahaan asing.

”Tersangka asing dari Malaysia dan Tiongkok, yang Singapura masih dalam penyelidikan,” kata Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dalam konferensi pers penanganan asap di Kementerian Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Jakarta Pusat, kemarin (12/10/2015).

Namun sayangnya, mantan Kapolda Jatim itu menolak untuk menyebutkan nama perusahaan asing tersebut. Bahkan, ketika diminta inisial perusahaannya, Badrodin tetap menolak menyebutkan.

Yang pasti, lanjut Jenderal bintang empat itu, kemungkinan adanya keterlibatan perusahaan asing dari negara lainya masih terbuka. ”Ada negara lain, tapi masih dalam proses penyelidikan,” imbuhnya.

Hingga kemarin (12/10), pihaknya sudah menerima 244 laporan dugaan tindak pidana pembakaran hutan. Saat ini, laporan tersebut tengah ditangani jajarannya di enam Polda. Yakni Polda Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Polda Kalimantan Selatan.

Lalu dari 244 kasus, sebanyak 26 laporan masih dalam tahap penyelidikan dan 218 lainnya dalam tahap penyidikan.

”133 kasus perorangan dan 48 melibatkan perusahaan,” tuturnya.

Kemudian dari 218 kasus yang sudah disidik, 57 kasus di antaranya sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Bahkan, empat perusahaan sudah masuk tahap satu. “Tinggal tunggu diserahkan kepada jaksa penuntut,” ujar suami Tejaningsih tersebut.

Sementara terkait jenis perusahaan yang dijadikan tersangka rata-rata bergerak di sektor perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Mayoritas berada di Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan.

Mereka dijerat pasal 108 UU No. 32 tahun 2009 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan hanya diancaman pidana minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun. Serta denda Rp 3 sampai 10 miliar.

Terkait minimnya hukuman bagi perusahaan, Badrodin mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sebab hal tersebut sudah diatur dalam perundang-undangan.

”Ya kita mengikuti yang ada,” terangnya.

Pihaknya pun belum bisa menerapkan pasal berlapis kepada para pengusaha jika memang tidak ada pasal lain yang bisa dijerat. Sementara terkait kemungkinan adanya tindak perdata, orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu menyerahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam kesempatan tersebut, Badrodin juga mengakui, dalam prosesnya, pihaknya tak bisa serta merta menyalahkan pemilik yang lahannya terbakar. Pasalnya, bisa saja dia menjadi korban akibat merembetnya kobaran api.

Oleh karena itu, tidak semua laporan langsung diproses secara hukum. Jajarannya perlu menyelidiki terlebih dahulu ada atau tidaknya dugaan pelanggaran.

“Kalau dia juga korban apa kita tindak, kan enggak,” cetus Jenderal kelahiran Jember tersebut.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyebutkan bahwa terkait perusahaan yang terkena administrasi ada yang berasal dari dalam maupun luar negeri. ”Intinya keduanya kita perlakukan sama.” imbuhnya.

Saat ini, KLHK sedang melakukan proses investigasi 23 perusahaan dan selanjutnya 40 perusahaan akan menyusul. Hingga saat ini berdasarkan data di lapangan, pembakaran lahan dan hutan itu terjadi sebagian besar di lahan masyarakat dan kawasan hutan. Yakni, sebesar 60 persen. Sedangkan sisanya sekitar 40 persen berada di lahan konsesi.

Kawasan yang sudah terbakar tersebut nantinya akan dilakukan upaya pemulihan dan perbaikan lahan.

”Areal yang terbakar akan diambil oleh negara untuk restorasi ekosistem sehingga kembali ke ekosistem alam,” ungkapnya.

Tak hanya itu, kebakaran lahan dan hutan ini juga“ ditengarai disebabkan oleh konflik masyarakat. Sehingga, KLHK pun akan menjadikan lahan yang memiliki luas antara 2-3 ribu hektare dan lokasinya dekat dengan masyarakat akan ditetapkan sebagai perhutanan sosial.

”Nanti rakyat akan dibantu dengan bagi hasil, misalnya pada perkebunan karet,” jelasnya.

Tak hanya itu, dalam ketentuan pendirian perkebunan sawit, pihaknya“ akan memperketat pengawasan melalui moratorium sawit yang sudah ada.

”Yakni, moratorium hutan alam dan lahan gambut.  ”Setelah diambil, akan“ melakukan zonasi kawasan lindung gambut. Jika memang sudah ada sawit“ nantinya akan dirotasi atau bagaimana masih dalam bahasan,” ungkapnya.

Disamping itu, KLHK pun menyebutkan bahwa dukungan pemerintah“ dalam upaya pencegahan juga masih lemah dan kecil. ”Akan kami program ulang melalui sosialisasi kelembagaan, larangan,“ kewajiban, persiapan di masyarakat. Serta sarana dan pembinaan,” ungkapnya.

Hal ini menjadi poin dalam kinerja selanjutnya.“ Sedangkan untuk pemadaman, saat ini penurunan jumlah hotspot“ mengalami penurunan.

”Usaha di lapangan kita sudah all out,” tuturnya.

Berdasarkan tren analisisnya, wilayah Riau hingga bulan Oktober ini terjadi penurunan mencapai angka 100 persen dari sejak Juli-September dan September-Oktober. Begitu juga untuk wilayah Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Meski demikian, pihaknya masih antisipasi walau sudah berada di angka tersebut.

”Kemungkinan el-nino masih terus ada sewaktu-waktu, tetap kita ikuti perkembangannya,”pungkasnya (far/lus/jpgrup)

October 13, 2015 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: