Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Program Bela Negara Perlu UU Khusus

ANGGOTA Komisi I DPR RI, Sukamta, menilai pemerintah harus menyiapkan landasan hukum yang jelas terkait program bela negara. Menurut dia, gerakan bela negara ini perlu diatur dalam undang-undang (UU) khusus.

”Sebab landasan hukum program bela negara belum utuh,” kata Sukamta, di Jakarta, Selasa (13/10).

Dia jelaskan, rencana program bela negara berlandaskan kepada UUD 1945 dan UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Khususnya Pasal 9 yang mengatur tentang kewajiban bela negara, bahwa bela negara yang dilakukan oleh sipil dilaksanakan dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan, pendidikan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai profesi.

Pada Ayat 3 disebutkan, bahwa ketiga bentuk bela negara sipil ini diatur dengan undang-undang. Artinya, program bela negara harus diatur dengan undang-undang khusus. “Masalahnya, undang-undang yang khusus mengatur soal bela negara belum ada,” tegasnya.

Sementara dalam UU tentang Pertahanan Negara tersebut dipertintahkan perlu adanya undang-undang khusus bela negara. Kalau Peraturan Pemerintah atau Keppres yang dijadikan landasan hukum untuk program bela negara, sudah menyalahi amanat UU.

“Kecuali jika PP atau Keppres tersebut merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang tentang bela negara,” ungkapnya.

Karena itu, wakil rakyat dari daerah pemilihan Yogyakarta ini menyarankan, sebaiknya DPR bersama Kemenhan duduk bersama terlebih dahulu, membahasnya lebih lanjut.

“Saya berharap kita semua mendukung ini, tapi tetap harus sesuai koridor perundang-undangan,” pungkasnya

Secara umum, politikus PKS ini menyatakan mendukung bela negara itu wajib. Terlebih di saat Bangsa Indonesia menurut Sukamta, sedang dan akan menghadapi konstelasi dan kontestasi global, dimana perang berkembang tidak hanya simetris, tapi juga asimetris bahkan ada juga yang namanya perang proxy.

“Sementara jatidiri kebangsaan dan rasa nasionalisme sepertinya sudah pudar, khususnya di kalangan muda. Jadi, rencana pemerintah akan menggulirkan program bela negara harus kita dukung,” katanya.

Masuk Kampus

Sementara Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Muhammad Nasir, mengiginkan bela negara ini dijalankan di lingkungan perguruan tinggi. Sedangkan mahasiswa ingin bela negara tidak untuk membungkam kebebasan aspirasi.

Pandangan Nasir itu disampaikan usai memberikan beasiswa Bidik Misi ke sejumlah mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar kemarin (13/10). Keinginannya itu dipaparkan usai jamuan makan siang bersama Rektor Unhas Dwia Aries Tina Pulubuhu di gedung rektorat.

Nasir menuturkan sejak beberapa bulan lalu dia sudah berkomunikasi dengan Kemenerian Pertahanan (Kemenhan).

“Mohon dibantu memberikan wawasan kebangsaan dan bela negara untuk mahasiswa dan akademisi,” katanya.

Mantan rektor Universitas Diponegoro itu menyambut baik jika sekarang Kemenhan memastikan pelaksanaan program belana negara itu.

Menurut Nasir implementasi bela negara sejatinya sudah dilaksanakan di beberapa kampus. Diantaranya adalah oleh Universitas Haluoleo (Unhalu) dengan jajaran Kodam Wirabuana. Dia menyambut baik upaya Unhalu itu.

Nasir lantas mencontohkan upaya serupa dilakukan oleh perguruan tinggi di Singapura, Jepang, dan Amerika Serikat.

“Mahasiswa di negara itu dibekali wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan kedisiplinan,” katanya.

Imbasnya ketahanan negara mereka menjadi kuat. Nasir menuturkan bela negara di kalangan mahasiswa ini sekaligus menyambut bonus demografi pada 2030 nanti. Dimana pada masanya nanti, jumlah penduduk usia produktif Indonesia begitu melimpah.

Rektor Unhalu Usman Rianse mengatakan bela negara di kampusnya dilakukan tiga kali dalam setahun. Pertama dikemas dalam pertemuan beberapa hari saat masa orientasi mahasiswa baru.

“Kemudian juga saat KKN (kuliah kerja nyata, red) mahasiswa berpadu dengan tentara dan polisi,” jelas dia.

Dan sesi yang ketiga adalah bertepatab menjelang kelulusan atau wisuda. Usman mengatakan seluruh kegiatan bela negara ini diisi dengan pembekalan wawasan kebangsaan dan latihan kedisiplinan. Dia menjelaskan program ini sudah berjalan sejak 2012-2013 lalu.

Menurut Usman mahasiswa tidak menolak program ini. Sebab program bela negara tidak ada kaitannya dengan upaya membungkam sifat kritis mahasiswa. “Mahasiswa tetap menjadi agent of change,” paparnya.

Namun dalam setiap penyampaian aspirasi, mahasiswa diminta disiplin dan tidak anarkis atau merusak.

Ketua Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) UGM, Satria Triputra Wisnumurti, meminta pemerintah menjelsakan dengan detail pelaksanaan dan kurikulum bela negara itu. Meskipun bela negara ini beda dengan wajib militer, Satria mengatakan pandangan masyarakat saat ini tetap mengarah pada wajib militer.

“Bela negara selama ini identik dengan kegiatan militer,” kata dia.

Menurutnya bagi civitas akademik, kegiatan penelitian mahasiswa dan dosen yang berguna bagi masyarakat sudah merupakan wujud bela negara. Kemudian kegiatan mahasiswa yang KKN dengan terjun ke masyarakat, baginya juga wujud bela negara.

“Jangan sampai program bela negara justru mengkerdilkan makna bela negara sesungguhnya,” tuturnya.

Mahasiswa semester IX Fisipol itu juga mengatakan, keberatan jika bela negara ini digunakan untuk menanamkan doktrin untuk membungkam kebebasan berpendapat. Baginya hak dasar berpendapat harus tetap dipertahankan.

Ketua BEM Universitas Indonesia Andi Aulia Rahman mengatakan di UUD 1945 sudah jelas ada amanat setiap warga untuj ikut bela negara. Andi juga berharap pemerintah membuat konsep yang jelas.

“Jangan sampai disusupi kepentingan golongan tertentu. Misalnya untuk mendoktrin ideologi tertentu,” jelas dia.

Menurutnya upaya bela negara tidak harus mengajari angkat senjata di markas tentara. Pemerintah bisa menggalakkan program bela negara dengan menambah durasi jam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Andi menuturkan jam pelajaran PPKn yang ada saat ini sangat sedikit sekali. Kalaupun durasi PPKn tidak bisa ditambah, pembekalan wawasan kebangsaan dan Pancasila bisa dilakukan sesuai usia sasarannya.  (wan/flo/jpgrup)

October 14, 2015 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

1 Comment »

  1. hmm kalo dipikir pikir program bela negara ini bagus buat mempertahankan kedaulatan Indonesia

    Comment by wizamrobb | October 21, 2015 | Reply


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: