Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

APBD-P Kepri Rp 2,9 T Disahkan

Defisit Anggaran Mencapai 20,56 Persen

FARADILA, Tanjungpinang

RANCANGAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Kepulauan Riau 2015 disahkan menjadi Peraturan Daerah, melalui Sidang Paripurna, Rabu (28/10/2015).

Pada struktur APBD-P 2015 yang sudah disepakati oleh jajaran eksekutif dan legislatif itu, diketahui setidaknya terjadi defisit anggaran mencapai 20,56 persen. Sehingga menyebabkan penyusutan cukup besar dari sebelumnya sebesar Rp  3,6 triliun menjadi Rp 2,9 triliun.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Hamidi, merincikan bahwasanya penyusutan itu menyentuh semua lini anggaran tahun ini. Dari lini pendapatan, Hamidi menjelaskan, terjadi penurunan setidaknya sebesar 13,5 persen.

“Dari pagu semula sebesar Rp 3,2 triliun menjadi Rp 2,7 triliun atau turun sebesar Rp 435 miliar,” beber Hamidi.

Sementara dari lini belanja, mengalami penyusutan sebesar 20,64 persen dari Rp 3,6 triliun menjadi Rp 2,9 triliun. Belanja untuk bantuan sosial mengalami penyusutan paling besar mencapai lebih dari 60 persen.

“Dari Rp 123 miliar menjadi Rp 48,3 miliar atau dipangkas sebesar Rp 75 miliar,” terang Hamidi.

Defisit besar-besaran juga terjadi di lini pembiayaan daerah yang mencapai lebih dari 70 persen. Mengakibatkan pergeseran angka cukup signifikan di lini ini. Pembiayaan yang semula diasumsikan bisa diraih sebesar Rp 458,5 miliar secara drastis tinggal Rp 136 miliar atau susut setidaknya Rp 322 miliar.

Sidang Paripurna pengesahan APBD-P Provinsi Kepri 2015 kemarin juga sempat dihujani interupsi. Umumnya datang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Interupsi sudah dilayangkan, bahkan sesaat sebelum juru bicara Badan Anggaran (Banggar), Sofyan Samsir, membacakan struktur rancangan perubahan anggaran.

“Bagaimana kami ingin menyetujui atau menolak rancangan ini. Apa yang kami minta sesuai dengan paripurna terakhir, belum dipenuhi oleh Pemprov Kepri,” kata anggota Fraksi PDIP Ruslan Kasbulatov.

Yang diminta oleh Fraksi PDIP pada paripurna sebelumnya adalah entry data yang berisikan rincian program-program yang mengalami perubahan akibat defisit anggaran. Pada paripurna sebelumnya, kata Ruslan, Sekda Pemprov Kepri Robert Iwan Loriaux, sudah menyanggupinya.

“Tapi sampai paripurna pengesahan ini, kami belum menerimanya,” ungkapnya. ***

October 29, 2015 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: