Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Usulan UMK di Batam Tetap Rp 2,8 Juta

Kadin Akan Gugat Gubernur

MESKI ditolak kalangan pengusaha, Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam tetap menyepakati UMK Batam 2016 sebesar Rp 2.879.819. Angka tersebut yang akan disampaikan ke wali kota Batam untuk direkomendasikan ke gubernur Kepri.

zarefriadi-kadisnaker-kota-batam_dalil-sn-11-maret-2013-image2

Zarefriadi. Senin 11 Maret 2013. F Dalil

Hal ini disampaikan Ketua DPK Batam yang juga Kadis Tenaga Kerja Kota Batam, Zarefriadi, saat menerima demo buruh di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (28/10). Dia berharap semua pihak menghormati keputusan tersebut dan menunggu pengesahan dari Gubernur Kepri.

“Kalau masalah ada pihak yang tidak terima, memang tidak ada keputusan yang bisa diterima oleh setiap kalangan,” kata Zaref.

Zaref mengakui, penetapan UMK di DPK Batam memang tidak mengacu pada formula yang diatur dalam PP nomor 78 taun 2015 tentang pengupahan. Namun BPK yang terdiri dari unsur pengusaha, aliansi buruh, dan pemerintah daerah, mengacu pada hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) Batam 2015.

Menurut Zaref, saat rapat pembahasan UMK, PP tersebut belum disahkan oleh pemerintah. Sehingga pihaknya tak menggunakan formulasi penghitungan upah sesuai PP itu.

“Soal PP itu sudah turun sekarang, itu urusan nanti tergantung pembahasan di DPK Provinsi Kepri,” Katanya.

Sementara Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemko Batam, Gintoyono Batong, menyampaikan hal serupa. Menurut dia, usulan UMK yang akan disampaikan ke wali kota Batam sesuai hasil kesepakatan DPK Batam, yakni Rp 2.879.819.

“Usulan ini akan kami sampaikan ke pimpinan kami. Sekarang beliau sedang di luar kota,” katanya.

Terkait hal ini, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri bersiap menggugat Pj Gubernur Kepri juga dalam mengesahkan UMK Batam mengacu pada PP 78 tahun 2015. Menurut dia, gubernur harus mengikuti rekomendasi DPK Batam yang di dalamnya terdapat perwakilan pengusaha, pekerja, serta pemerintah.

“Apabila Gubernur tak mengikuti hasil kesepakatan dewan pengupahan, Kadin Kepri akan melakukan gugatan hukum,” ungkap Ketua Kadin Kepri, Ahmad Makruf Maulana, Rabu (28/10).

Makruf mengatakan, bila mengacu kepada PP 78 tahun 2015, UMK Batam akan lebih tinggi dari kesepakatan DPK Batam, Rp 2.994.112. Angka ini didapat sesuai formula penghitungan upah yang diatur dalam PP 78/2015. Yakni UMK saat ini Rp 2.685.302 ditambah inflasi 6,83 persen ditambah pertumbuhan ekonomi sebesar 4,67 persen.

Pengusaha, kata Makruf, akan semakin keberatan jika UMK Batam tahun depan Rp 2,9 juta. “Lagian angka UMK Rp 2.879.819 sudah disepakati buruh,” katanya.

Wakil Ketua Kadin Kepri Bidang Tenaga Kerja, Junaidi, asosiasi pengusaha yang mengutus anggotanya di dewan pengupahan harus menghormati keputusan rapat. “Jangan mengutus, namun tak mengakui keputusan anggotanya,” katanya lagi.

Bila terdapat hal yang tak sesuai, harusnya diklarifikasi kepada anggota yang diutusnya, apa yang menjadi penyebabnya.

“Jangan sampai menjadi konsumsi masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Apindo Kepri, Cahya, menolak UMK hasil kesepakatan DPK Batam sebesar Rp 2.879.819. Alasannya, penghitungan UMK tersebut tidak mengacu pada PP 78 thaun 2015. Jika mengaku PP tersebut, maka UMK Batam tahun depan seharusnya Rp 2.994.112.

Namun di balik sikap ini, Apindo juga menolak upah golongan kerja yang sudah disepakati DPK Batam. Menurut Cahya, upah golongan kerja atau sektoral seharusnya ditentukan gubernur, bukan dibahas di DPK.

Tolak PP Pengupahan

Sementara ratusan buruh yang tergabung dalam Forum Federasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kota Batam demo di depan kantor wali kota Batam, kemarin (28/10). Mereka menolak penerapan PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

“Pertama, kita menolak RPP Pengupahan disahkan menjadi PP, karena bertentangan dengan konstitusi, “ ucap koordinator aksi, Ali Amran.

Menurut dia, PP Pengupahan telah menghapus fungsi dan peran Dewan Pengupahan untuk merekomendasikan kenaikan upah minimum berdasarkan KHL. Untuk itu mereka mendesak Pemko Batam mengeluarkan surat keputusan yang initinya mendukung angka UMK sesuai yang telah disepakati dalam sidang DPK Batam, Selasa (27/10) lalu.

Selain itu, buruh juga meminta pemerintah memaksimalkan perannya dalam mengontrol harga sembako. Sebab tanpa ada pengendalian harga pangan, kenaikan UMK hanya merupakan penyesuaian saja.

“Jadi buruh tak akan pernah sejahtera,” katanya.

Perwakilan buruh lainnya, Wisnu, mengatakan bahwa keberadaan PP no 78 tahun 2015 ini melemahkan UU ketenagakerjaan. Termasuk adanya degradasi sanksi pidana menjadi sanksi administrasi bagi perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan UMK bagi para karyawannya.

Jika sanksi pidana ini dihilangkan, kata dia, dikhawatirkan penegakan hukum untuk perusahaan nakal akan semakin lemah. Sebab ketika belum ada PP 78 saja, masih ada pengusaha yang melakukan pelanggaran, padahal sudah ada kepastian hukum berupa sanksi pidana.

“Apalagi kalau tidak ada sanksi pidana,” katanya.

Demonstrasi yang dijaga jajaran Polresta Barelang ini berlangsung damai meski tanpa ada kawat berduri, “Kami apresiasi luar biasa, karena kami disambut dengan lebih manusiawi,” kata seorang orator.

Setelah satu jam berorasi, lima perwakilan buruh bertemu dengan perwakilan Pemko Batam untuk berdialog dan mediasi. (ian/hgt/cr18)

October 29, 2015 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: