Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Pembangunan Tanpa Perencanaan

Masa berlaku Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Batam telah berakhir tahun lalu. Kondisi ini membuat pembangunan di Batam nyaris tanpa arah. Sementara lemahnya pengawasan izin mendirikan bangunan (IMB) menjadikan tata kelola kota ini makin semrawut.

BATAM POS, Batam

Hari masih terlampau pagi untuk bergegas. Namun Eri ingin menggenjot sepedanya dengan santai. Tapi jalanan Batuaji tak mengizinkannya untuk itu.

Penyebabnya, puluhan kendaraan baik roda dua ataupun empat, melaju dengan kecepatan tinggi. Mereka saling mendahului. Kendaraan roda dua seringkali menerobos hingga celah-celah terkecil.
Bukannya santai. Eri malah waswas. Sebab, sepedanya juga melaju di area beraspal karena memang ada jalur sepeda di daerah Batuaji. Kadangkala, mau tak mau ia turun di area terjal tanah di pinggir jalan raya.

“Akhirnya, saya memutuskan untuk tidak lagi ‘bike to work’. Sudah banyak kejadian yang menimpa para pesepeda ini,” kata anggota komunitas Mountain Bike Batam itu.

Batam memang minim jalur sepeda. Area pedestrian baru ada di sekeliling Dataran Engku Puteri dan sepanjang jalur dari simpang empat Batamcentre hingga Bundaran Madani. Di situlah, para pesepeda menemukan keamanan dan kenyamanan.

Di luar area itu, para pesepeda biasa terlihat mengambil area terpinggir dari jalan beraspal. Seringkali, mereka memilih berkendara di atas tanah.

“Makanya, saya lebih banyak main sepeda di hutan. Kalau di jalan itu biasanya waktu ada funbike saja,” tuturnya.

Sementara di depan gerbang masuk Perumahan Duta Mas, Batamcentre, juga sebenarnya ada pedestrian yang menghubungkan Simpang Kara dan Simpang Legenda. Tetapi kondisi jauh lebih miris. Di atas pedestrian itu dibangun tugu-tugu kecil tempat meletakkan pot bunga. Tugu-tugu ini memakan setengah bagian lebih pedestrian. Orang-orang yang melintas harus turun ke jalan saat melewatinya.
Di jalan-jalan besar, seperti jalan Ahmad Yani, orang-orang bahkan berjalan di taman pembatas jalur di tengah jalan. Padahal, sudah jelas itu bukan area untuk berjalan.

“Duh. Susahlah kalau mau jalan kaki di Batam,” ujar Nunung, warga Batamcentre.

Menengok laman Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Batam memiliki tujuh taman atau area hijau. Yakni, Taman Aspirasi di Batamcentre, Taman Engku Puteri, Taman Kolam Batam Centre, Taman Wijaya Kusuma di Sekupang, dan Taman Kolam Sekupang. Juga termasuk area sepanjang 31.760 kilometer sebagai jalur hijau di seluruh wilayah Batam dan area pertamanan di Hutan mata kucing seluas 10.000 meter persegi.

Taman Mustika Alam tak masuk dalam daftar. Daftar itu diperbarui tanggal 22 Mei 2015. Taman Mustika Alam mungkin belum jadi.

Taman-taman di dalam daftar itu berlokasi di wilayah Batamcentre dan Sekupang. Masyarakat yang tinggal di luar dua wilayah itu mau tak mau harus berkendara jauh untuk menjangkaunya. Namun, bagi masyarakat di sekitar wilayah Nongsa, mereka memiliki pilihan lain: Bundaran Tugu Bandara Hang Nadim.

Wilayah itu tidak ditetapkan sebagai taman kota. Namun, masyarakat kerap menggunakannya sebagai arena bermain. Setiap Minggu pagi, bundaran itu selalu dijejali keluarga yang membawa anak-anaknya.

“Orang-orang Batam memang hebat. Apa yang bisa dijadikan arena bermain dijadikan arena bermain,” kata Ani, seorang warga.

Ani pernah membawa anaknya bermain di area itu. Area tersebut memiliki wilayah yang cukup luas untuk berkumpul bersama. Sambil menikmati air mancur di tengah-tengah tugu.

“Batam memang kekurangan sekali untuk arena publik itu,” tuturnya

Kondisi serupa juga kerap terjadi di kawasan pemukiman. Lemahnya pengawasan pemerintah kota membuat warga dengan leluasa mendirikan bangunan yang tidak pada tempatnya. Akibatnya, area jalan menjadi sempit oleh bangunan liar maupun parkir kendaraan.

“Harusnya pemerintah bisa menertibkan ini, karena tak ada pengawasan, akhirnya marak yang menyalahi ketentuan,” ungkap Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Jefri.

Jefri menjelaskan, setiap pembangunan kawasan perumahan, pertokoan, ataupun industri, kontraktor wajib menyediakan 40 persen untuk fasilitas umum maupun fasilitas sosial (fasum/fasos).  Seperti area hijau, jalan, tempat olahraga, hingga tempat parkir.

“Ini wajib hukumnya,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Batam ini.

Setiap perkantoran apalagi tempat pelayanan umum, harus menyediakan lahan parkir. Begitupun, hotel, minimal satu tempat parkir bagi setiap kamarnya.

“Jangan sampai parkir di bahu jalan,” katanya.

Ketentuan ini, ungkap Jefri harus dikawal dan diawasi, apakah dalam perjalanannya direalisasikan atau tidak. Pelanggaran dalam bentuk apapun, lanjut Jefri, harus diberikan tindakan tegas. “Bila perlu dibongkar paksa,” katanya.

Sehingga masyarakat umumnya tidak dirugikan, karena hilangnya fasilitas yang menjadi hak mereka.

“Namun saya lihat, pengawasan ataupun tindakan pemerintah sangat lemah. pelanggaran IMB sudah marak, terkesan ada pembiaran dan usnur kesengajaan,” tudingnya.

Dalam kesempatan itu Jefri juga menkritisi pembangunan jalan umum yang tak disertai dengan pedestrian. Sulit ditemukan pedestrian untuk pejalan kaki, terlebih untuk masyarakat disabilitas.

“Hanya beberapa jalan saja yang dilengkapi pedestrian,” kata Jefri.

Umumnya, row jalan ataupun lahan untuk pedestrian dialokasikan kepada pihak ketiga, untuk usaha tanaman. Lambat laun, usaha tanaman itu ada yang berkembang menjadi bangunan permanen, serta peadagang kaki lima (PKL).

Kata Jefri, semrawutnya pembangunan di Batam tak lepas dari belum adanya Peraturan Daerah (Perda) RTRW. Menurut Jefri Simanjuuntak pembangunan di Batam tumpang tindih. Sejak Perda RTRW 2004-2014 berakhir, acuan pembangunan hanya Peraturan Presiden (Perpres)  87 tahun 2011 tentang RT RW Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun.

“Kalau RTRW yang disebutkan dalam Perpres itu berbenturan dengan RTRW Nasional maka pembangunan dianggap menyalahi ketentuan. Harus dibongkar,” ungkap Jefri.

Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Yudi Kurnain juga berpendapat demikian. Tersendatnya Perda RTRW 2008-2028 menyebabkan pembangunan Batam terganggu. “Yang bisa dilakukan saat ini hanya meneruskan penataan dan pembangunan yang lama. Misalnya pelebaran jalan, tak bisa membuka baru. Takut terjadi benturan antara RTRW Nasional dengan daerah,” ungkap Yudi Kurnain.

Yudi menyesalkan lambatnya sinkronisasi Perda RTRW Kota Batam dengan RTRW Nasional serta Provinsi Kepri.

“Akhirnya menghambat pembangunan Kota Batam,” kata Yudi.

Katua DPRD Batam, Nuryanto, mengatakan saat ini pembangunan di Batam terpaksa mengacu pada Perpres 87 tahun 2011 tentang RTRW Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun.

“Karena tak boleh ada kekosongan (aturan),” ungkap Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto.

Hal senada disampaikan Istono, Deputi III Bidang Pengusahaan Sarana Usaha Badan Pengusahaan (BP) Batam. Kata dia, tata kelola Kota Batam tidak teratur. Ruang terbuka hijau sangat minim.

Pembangunan komplek pertokoan, perumahan, dan gedung-gedung besar jaraknya sangat dekat dengan jalan raya. Tempat parkir pun sangat minim.

“RTRW Kita sudah mati sejak 2004 lalu. Makanya pembangunan Batam ini berdasarkan undang-undang FTZ,” kata

Menurut Istono mengenai ruang publik dan ruang terbuka hijau ini, sudah ada aturannya. Di mana ada titik dan  jarak-jarak tertentu yang memang tidak diperkenankan dilakukan pembangunan.

“Misalnya bufferzone dan ruang terbuka hijau memang tidak untuk dibangun,” katanya.

Tumbur Sihaloho, anggota komisi I DPRD Kota Batam mengatakan pembangunan ruang terbuka hijau dan sarana publik ini harus serius dilakukan oleh pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Di mana tidak hanya melulu pembangunan komersial.

“Kalau ada sarana untuk bermain dan mengekspresikan hasrat anak muda, maka ini akan besar manfaatnya,” katanya.

Perpres Jadi Acuan

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batam, Wan Darusalam mengklaim pembangunan di Batam tak terkendala.

“Justru di pulau yang menjadi masalah,” kata Wan Darusalam ditemui di Gedung DPRD Kota Batam, belum lama ini.

Wan menjamin Perpres yang menjadi acuan pembangunan takkan berbenturan dengan RTRW Nasional maupun Provinsi Kepri. Namun Wan mengaku sudah melaporkan kondisi terakhir perkembangan Perda RT RW Kota Batam. Kini masih menunggu Perda Provinsi.

“Kalau RT RW Provinsi Kepri jadi, kita bisa jalan,” katanya.

Wan mengatakan, pembangunan atau pengembangan suatu kawasan mestinya mengacu pada aturan yang berlaku. Tak hanya itu, pembangunan itu juga harus mengindahkan pelbagai hal, mulai dari etika dan estetika wilayah. Termasuk, pengalokasian wilayah terbuka hijau untuk pemanfaatan sosial maupun efek alaminya.

“Kita harus memperhatikan buffer zone atau daerah penyangga, meskipun satu daerah dengan yang lain regulasinya beda,” kata Wan.

Ia mencontohkan salah satu wilayah di Jakarta seperti di seputaran Jalan Thamrin yang tak lagi memiliki kawasan penyangga hijau. Meski demikian, Wan menyebut peruntukan satu wilayah dengan yang lain telah dirancang dan diatur sedemikian rupa dengan pertimbangan yang matang untuk keberlangsungan hidup ke depan.

“Makanya seperti adanya taman-taman yang berjualan tanaman hias itu, selain estetikanya dapat, fungsinya sebagai area hijau juga masih dipertahankan,” kata dia.

Namun, ketika disinggung makin ruwet dan kacaunya area-area yang semestinya tak didirikan bangunan namun kini menjamur bangunan permanen di atasnya, Wan angkat tangan. Ia menyebut, ada kewenangan lembaga lain yang tak bisa dibatasi oleh Pemko Batam.

“Kalian sudah tahulah,” kata Wan, tanpa mau memerinci maksud perkataannya tersebut.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Gustian Riau mengungkap pihaknya kerap menjumpai pengembangan bangunan baru di luar peruntukan bangunan utama yang mengantongi IMB. Seperti, menggunakan jalan atau taman di depan ruko yang merupakan area hijau di sekitar bangunan utama untuk dijadikan area baru yang hendak dikuasai atau dimanfaatkan pemilik ruko tersebut. Padahal, kata Gustian, hal itu jelas-jelas dilarang.

“Tidak boleh mengklaim (lahan) itu milik satu (orang), itu tidak boleh karena itu fasilitas umum,” kata Gustian.

Ia jelaskan, kewenangan dan hak pemanfaatan ruko atau gedung hanya berlaku hingga batas tepi bangunan itu berdiri. Selebihnya, baik itu jalan maupun taman di depan atau di sekitar ruko merupakan fasilitas umum, setelah diserahkan oleh pengembang ke pemerintah daerah sebagai fasilitas umum atau fasilitas sosial (fasum/fasos).

“Termasuk untuk parkir, jadi pemilik ruko tak boleh mengklaim di depan rukonya itu parkir khusus untuk dia saja, itu fasilitas umum,” terang Gustian.

Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Masih banyak pemilik ruko yang memperlebar bangunan atau fungsi bangunan hingga ke sekitar bangunan itu berdiri. Sebut contohnya, ruko yang dijadikan cafe atau rumah makan. Beberapa di antara pemilik ruko itu ada yang sengaja menggunakan jalan atau taman hijau di sekitar ruko sebagai lokasi pengembangan usahanya, meskipun itu ilegal lantaran tak mengantongi IMB dan bahkan mengganggu lalu lintas jalan di depannya.

Menanggapi itu, Gustian mengklaim pihaknya terus melakukan pengawasan dan tak jarang mengeluarkan peringatan bagi pemilik ruko.

“Ada sanksinya, mulai dari kita tegur, dan bahkan penghentian pembangunan,” kata dia.

Ia menyebut, pihaknya pernah menghentikan pembangunan perluasan fungsi ruko seperti itu di sekitar kawasan Bengkong, belum lama ini. Sayangnya, kepala dinas mengaku tak hafal lokasi pasti ruko yang dimaksud.

Disinggung adanya aduan masyarakat untuk membongkar bangunan yang menyalahi aturan tersebut, Gustian mengatakan sejauh ini belum ada laporan yang masuk. “Selama ini gak ada,”  katanya. (hgt/ceu/rna/ian/ska)

December 6, 2015 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: