Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Dua Kali Investor Gagal Bangun Pelabuhan Kontainer

RATNA-ALFIAN, Batam

PERNYATAAN Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, yang menyebut adanya lobi Singapura terkait batalnya pembangunan pelabuhan peti kemas di Batam menuai beragam tanggapan. Namun menurut Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan, hal ini terjadi karena murni persaingan bisnis.

Dahlan mengakui, beberapa operator terminal peti kemas (container port) kelas dunia pernah berencana menjalankan operasionalnya di Batam. Di antaranya Evergreen Marine yang berminat mengoperasikan pelabuhan kontainer Tanjungsauh dan CMA-CGM yang berencana menjadi operator pelabuhan Batuampar.

”Tapi kita dua kali gagal. Evergreen sudah confirm (pasti) pindah ke Batam dari Singapura, ternyata nggak jadi,” kata Dahlan, Senin (21/12/2015).

Dahlan mengatakan, saat ini Evergreen megoperasikan sejumlah pelabuhan peti kemas di berbagai negara. Termasuk di pelabuhan peti kemas Singapura. Operator di Singapura ini berencana bergeser ke Batam karena berbagai alasan meski akhirnya batal.

Penyebab batalnya Evergreen ini, kata Dahlan, karena Batam kalah lobi. Sebab begitu mengetahui perusahaan pelayaran asal Taiwan itu akan hengkang ke Batam, pihak Singapura gencar melakukan pendekatan dengan menawarkan beragam kemudahan.

”Salah satunya, Singapura menawarkan insentif yang menarik,” katanya.

Selain Evergreen, perusahaan shipping skala internasional yang juga kesengsem menanamkan menjalankan bisnisnya di pelabuhan Batam yakni CMA CGM asal Prancis.

”Ini yang di Batuampar, tapi juga gagal,” kata Dahlan tanpa menjelaskan lebih jauh batalnya rencana CMA-CGM itu.

Terkait tudingan adanya lobi Singapura ke pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah, agar pelabuhan internasional Batam tak terwujud supaya tak menyaingi pelabuhan internasional milik Singapura, Dahlan menampik.

“Saya kira tidak, mana mungkin kita mau mengorbankan pembangunan Batam yang luar biasa kalau kita punya pelabuhan transhipment internasional sendiri hanya karena lobi Singapura,” jelas dia.

Menurut Dahlan, jika pemerintah pusat komitmen dengan pembangunan Batam, maka mestinya pusat membangun pelabuhan bongkar-muat internasional di Batam. Jika pemerintah pusat mau membangun pelabuhan peti kemas skala besar di Batam, ia yakin pergerakan ekonomi kawasan barat Indonesia ini bakal tumbuh signifikan.

“Bisa dibayangkan, kalau ekspor atau impor skala besar masuknya lewat Batam, kita bisa head to head (berhadapan) dengan kemajuan Singapura,” Dahlan mengumpamakan.

Namun Dahlan mengatakan, dibanding beberapa wilayah di kawasan Asia Pasifik yang kemudian juga ditetapkan sebagai kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ), Batam lebih dulu eksis. Bahkan, Dahlan menyebut wilayah lain seperti Senzen di China dan Iskandar Malaysia, pernah menyambangi Batam sebelum akhirnya
wilayah itu juga ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas.

“Tapi sekarang kita kalah dengan mereka, karena pergerakan barang kita terhambat dengan minimnya container port (pelabuhan peti kemas) di Batam,” jelas Dahlan.

Karena itu, ia berharap pusat turun tangan untuk merealisasikan mimpi Batam memiliki pelabuhan transhipment skala internasional tersebut.

“Saya lebih cenderung pemerintah pusat yang membangun pelabuhan Batam, karena bisa disinkronkan dengan pembangunan Poros Kemaritiman yang diagungkan Presiden Joko Widodo,” kata dia.

Perlu Ditelusuri

Anggota komite IV DPD asal Kepri, Haripinto Tanuwidjaja, meminta pernyataan Fahri Hamzah itu ditanggapi serius.

“Untuk membuka kebenaran ini, maka harus dibentuk tim untuk menyelidiki ini. Semua harus terbuka,” kata Haripinto, kemarin.

Haripinto mengatakan tidak baik menuding instansi tertentu tanpa memiliki dasar bukti yang kuat. Menurut pendapat dia, rencanan pembangunan pelabuhan peti kemas di Batam seharusnya tidak ada intervensi dari negara lain.

“Ini negara kita, kenapa harus ada ikut campur negara luar. Jadi menurut saya ini harus dibuktikan,” katanya.

Haripinto menambahkan, pihaknya bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah pernah membicarakan masalah pembangunan pelabuhan dan revitalisasi pelabuhan di Batam. Pelabuhan kontainer Tanjungsauh sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

“Ini sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah. Dan kita berharap agar ini segera dibangun,” katanya.

Menurut mantan sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kepri ini, pelabuhan modern di Batam sudah seharusnya dibangun sejak beberapa tahun lalu. Batam sebagai daerah tujuan investasi, yang berbatasan dengan selat Malaka seharusnya sudah menangkap peluang itu.

Terpisah, Direktur Humas dan Promosi Badan Pengusahaan (BP) Batam Purnomo Andi Antono tegas membantah kalau institusinya pernah menghambat pembangunan pelabuhan di Batam. Dia juga memastikan pihaknya tidak pernah berkoodinasi dengan peemerintah Singapura terkait rencana pembangunan pelabuhan peti kemas di Batam.

“Kalau dibilang masalah lobi-lobi menghambat pembangunan itu tidak ada. Kami tidak pernah seperti itu,” katanya.

Beberapa kali lelang pengadaan dan pembangunan pelabuhan di Batam dilakukan secara terbuka oleh BP Batam. Tetapi sering investor yang hendak ikut lelang membatalkan untuk investasi.

“Memang kita akui beberapa kali batal. Tetapi tidak ada hubungannya dengan lobi. Semua lelang kita lakukan terbuka,” katanya.

Terkait pelabuhan Tanjungsauh, Andi menjelaskan rencana pembangunannya terbentur masalah pembebasan lahan. Bukan karena ada lobi atau interfensi dari pihak Singapura.

“Kami malah mendorong ini dibangun secepatnya. Karena banyak peluang bagi kita untuk meraup banyak penerimaan,” katanya.

Demikian halnya dengan pelabuhan Batuampar. BP Batam juga terus mengupayakan untuk membuat semakin modern.

“Tapi kalau memang malah ada pernyataan lobi-lobi agar tidak bangun pelabuhan, silahkan diselidiki,” katanya.

Tumbur M Sihaloho, anggota Komisi I DPRD Kota Batam juga mendukung agar kasus ini diselidiki oleh tim, baik dari internal pemerintah atau pun dari penegak hukum.

“Intinya kalau memang ada pihak yang berupaya untuk menghambat pembangunan, maka itu tidak boleh dibenarkan. Investasi harus terus ditingkatkan,” katanya.

Menurut Tumbur, pembangunan pelabuhan di Batam harus terus ditingkatkan. Sebab peluang untuk menangkap potensi dari kapal asing yang melintasi perairan Selat Malaka cukup besar.

“Makanya masalah status Tanjungsauh harus digesa dan terus dikoordinasikan antara BP Batam ke pemerintah pusat,” katanya. ***

December 23, 2015 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: