Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Investor Tak Perlu Cemas

Terkait Informasi BP Akan Dibubarkan

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Mustofa Widjaja meminta para investor maupun calon investor tidak panik menanggapi wacana pembubaran BP Batam, yang dilontarkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Menurut dia, pemerintah tidak akan berniat menyengsarakan investor yang menanamkan modalnya di Batam.

”Jadi tidak usah resah atau khawatir, jangan sampai kemudian melakukan capital flight (memindahkan modalnya keluar). Bagi (investor) yang mau masuk, silahkan masuk,” kata Mustofa usai menggelar coffee morning antara BP Batam bersama media di Kantor BP Batam di Batamcenter, Kamis (31/12/2015).

Ia katakan, jika ada rencana peralihan kewenangan maka dipastikan pemerintah akan menggelar sosialisasi dan tidak begitu saja menerapkan regulasi baru.

”Jadi tidak semudah itu (pembubarannya),” imbuhnya.

Disinggung apakah sudah ada investor yang mencemaskan rencana pembubaran BP Batam dan dampaknya terhadap iklim investasi di Batam, Mustofa tak menampik.

“Kebanyakan kan baru baca beritanya, mungkin didiskusikan dengan perusahaan hari Senin (4/1/2016) nanti. Makanya jangan sampai mereka resah lalu pindah,” katanya.

Meski demikian, Mustofa mengaku menghargai pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo, yang menyebut proses pembubaran BP Batam akan selesai Januari 2016. Hanya, kata dia, untuk melaksanakannya perlu aturan yang jelas dan bukan sekadar pernyataan semata, meskipun itu dilontarkan oleh pejabat setingkat menteri sekalipun.

“Itu sah-sah saja, tapi sebagai landasan hukum harus ada hitam di atas putih (aturan tertulis,red), kita tunggu apakah akan ada undang-undang (untuk membubarkan),” kata Mustofa.

Mustofa menjelaskan, pembentukan BP Batam memiliki landasan hukum, yang dimulai dari Keputusan Presiden (Keppres) yang kemudian diubah jadi UU sehingga ada kepastian hukum.

Menurut ia, jika terjadi perubahan aturan termasuk jika BP Batam harus dibubarkan, maka prosesnya tak bisa instan. Namun, harus melalui sosialisasi dan tahapan-tahapan yang perlu waktu panjang.

“Saya prinsipnya, apapun kebijakan yang akan diterapkan Presiden Jokowi tidak akan memberikan keputusan tanpa sosialisasi atau sesuatu yang meresahkan,” kata dia.

Di satu sisi, Mustofa tak menampik pemerintah pusat memang tengah menimbang dan mengevaluasi penerapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau free trade zone (FTZ) Batam berikut kelembagaan BP Batam melalui forum Focus Group Discussion (FGD) yang diinisiasi Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta. Termasuk, adanya peluang membubarkan BP Batam, seperti yang dilontarkan Mendagri usai melantik Penjabat Gubernur Kepri, Nuryanto di Tanjungpinang, Rabu (30/12/2015) lalu.

“Oh iya, itu (pembubaran BP Batam) termasuk salah satu opsi,” kata Mustofa

Hanya, kata dia, dalam kegiatan diskusi di Jakarta itu pemerintah pusat masih menghitung sisi untung atau rugi penerapan kebijakan FTZ di Batam. Begitu juga, pilihan untuk mengubah regulasi FTZ Batam jadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Ini sedang dalam tahap pembahasan, mana yang paling baik untuk Batam dan tentunya paling baik untuk nasional,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Direktur Humas dan Promosi BP Batam, Purnomo Andi Antono membenarkan sudah ada investor yang gelisah dan bertanya pada BP Batam terkait pernyataan Mendagri tersebut.

“Iya, misalnya investor pengelola Kawasan Industri Batamindo, karena kan mereka harus menjawab jika investor di kawasannya bertanya,” kata dia.

Sementara Ketua Kadin Kepri, Akhmad Ma’ruf Maulana menyatakan pihaknya sudah menerima keluhan dan kekhawatiran para pengusaha terkait rencana pembubaran BP Batam yang disuarakan menteri yang berasal dari PDI Perjuangan tersebut. Menurut Ma’ruf, pihaknya telah mengirimkan surat yang ditujukan langsung pada Presiden Jokowi agar pihaknya diberi kesempatan untuk beraudiensi dan menyampaikan keresahan pengusaha di Kepri terkait rencana pembubaran tersebut.

“Yang pasti membuat keresahan pengusaha internasional dan pengusaha lokal, serta tidak berkepastian hukum karena kebijakan Indonesia berganti-ganti,” jelas Ma’ruf.

Menurut Kadin Kepri, mestinya pernyataan itu tak langsung dilempar ke publik karena dampaknya terhadap psikis investor di Kepri. Belum lagi, kata ia, keputusan itu juga belum matang di tataran pusat.

“Seharusnya dibahas di internal pemerintah, berhubung BP Batam adalah organ pemerintah pusat yang ada di daerah,” ujarnya.

Sedangkan pakar ekonomi Batam sekaligus Wakil Rektor Universitas Putera Batam, Mohamad Gita Indrawan mengingatkan agar publik tak mengabaikan pernyataan Mendagri itu.

“Pernyataan Menteri Dalam Negeri itu berbeda dengan pernyataan menteri-menteri sebelumnya, karena membawa nama presiden,” kata Gita, kemarin.

Menurutnya, pembubaran BP Batam bisa menjadi kenyataan karena Presiden Jokowi telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 13 Tahun 2015 pada 23 Desember kemarin yang menyatakan seluruh Indonesia menjadi kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ), sehingga tidak butuh badan pengelola FTZ lagi seperti BP Batam.

“Inpres berlaku saat itu juga, dan FTZ bukan lagi status khusus milik Batam saja,” tambah Gita.

Dengan adanya era MEA, status FTZ menjadi tidak relevan lagi. “Apa kekhususannya lagi, jika tujuannya adalah sama-sama memberlakukan perdagangan bebas,” imbuhnya.

Namun, pembubaran BP Batam tidak serta merta berdampak bagus bagi Batam. Karena masalahnya melingkupi banyak aspek bukan hanya lingkup investasi saja.

“Saya bukannya dalam konteks setuju atau tidak setuju, tapi jika pemerintah sudah memutuskan ya sah-sah saja, tapi apa semuanya sudah dalam kajian komprehensif, itu yang menjadi pertanyaan,” ungkapnya.

Mendagri mengatakan hanya akan membubarkan BP Batam, bukan membubarkan konsep FTZ yang tertuang dalam UU nomor 44 tahun 2007. Sehingga kemungkinan, andaikata dibubarkan pun, mungkin hanya berganti nama saja.

“Di dalam peraturan itu pun, sudah jelas harus ada badan pengelolanya,” jelasnya.

Di satu sisi, pembubaran tersebut bisa saja hanya gertakan saja, pasalnya tidak ada sosialisasi.

”Sesuatu yang tanpa sosialisai jelas saja akan ada gejolak masif yang mengikuti,” terangnya.

BP Batam memiliki banyak kewenangan dan hampir semuanya terkait pada lingkup investasi.

“Setelah bubar, proses pelimpahan wewenangnya akan membutuhkan waktu yang lama, karena harus membentuk UU baru lagi lewat pembahasan di DPR pusat,” katanya lagi.

Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian. Dan ketidakpastian adalah musuh dari para pengusaha. Sangat disayangkan sekali jika investasi pada 2016 terhambat karena ketidakpastian ini.

“Lagipula BP Batam punya sejarah panjang membangun Batam selama 37 tahun, peran itu tentu saja tak bisa dipisahkan,” jelasnya.

Sedangkan kalangan pengusaha yang diwakili Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam, Jadi Rajagukguk mengatakan sangat tidak setuju jika BP Batam dibubarkan.

“Mendagri jangan asal berbicara saja, BP Batam itu didirikan berdasarkan UU, PP, dan lainnya, sama dengan republik ini,” jelasnya.

Jadi mempertanyakan bagaiamana mungkin pejabat tinggi republik kurang memiliki etika dan standarisasi untuk berbicara.

“Yang disampaikan itu soal kebijakan yg bisa mempengaruhi kondisi dunia usaha di Batam, bukan hanya pegawai BP Batam saja yg waswas, tetapi pengusaha dan investor menjadi resah dan gelisah,” terangnya.

Padahal sebelumnya kata Jadi, presiden mengatakan jangan membuat gaduh dan gelisah pengusaha.

“Persoalannya bukan setuju atau tidak dibubarkan BP Batam, tetapi haruslah dengan kajian terlebih dahulu, dan bukan dengan datang ke Kepri buat gaduh dan kegelisahan di akhir tahun 2015 yg berdampak kepada optimisme menyambut tahun 2016,” jelasnya. (rna/leo)

January 1, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: