Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Jurus Kepepet Hadapi MEA

ERA Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menjadi momen penting bagi Batam untuk menunjukkan potensinya keluar negeri. Sayangnya, Kota Industri ini baru mempersiapkan diri ketika waktunya sudah tiba.

RIFKY S-WENNY, Batam

elaku industri tekstil adalah satu dari sekian pelaku usaha yang gundah menjalani era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang resmi diberlakukan per 31 Desember 2015 lalu. Terutama mereka yang main di skala kecil dan menengah (UKM).

Selain karena minim pengetahuan, kurangnya persiapan juga menimbulkan kegalauan tersendiri. Mereka khawatir, dibukanya skema perdagangan bebas ala MEA akan membuat produk tekstil dari negara-negara Asean lainnya membanjiri pasar dalam negeri, khususnya Batam.

”Biasanya harga mereka di bawah standar. Ini akan merusak pasar,” kata Mardalena, pengusaha limbah garmen di Sagulung, Batam, beberapa waktu lalu. Kalau bicara soal harga, Mardalena yakin produknya akan kalah dengan produk asing.

Sebab, produk dia akan jauh lebih mahal karena bahan bakunya saja dibeli dengan harga yang tinggi.

”Kalau kami turunkan harga bisa rugi. Tapi jika kami naikkan, pelanggan akan lari,” katanya.

Namun era MEA sudah berlaku. Mardalena tak bisa mengelaknya. Dia harus mencari jurus dan solusi sendiri untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi nantinya.

”Mau tak mau ya harus dihadapi,” katanya.

Namun Mardalena tetap berharap pemerintah harus memiliki regulasi yang mampu mengatur agar barang-barang dari luar negeri tidak dengan mudah untuk bebas masuk ke Indonesia. Dan yang tak kalah pentingnya, pemerintah mau memberikan pendidikan entrepeneurship kepada para pelaku UKM.
Sedangkan di kalangan perusahaan swasta juga mulai sibuk mempersiapkan diri ketika MEA sudah tiba. Kualitas kesehatan dan keselamatan kerja dari suatu perusahaan sangat menentukan di era perdagangan bebas ini.

Salah satu sertifikasi yang diincar banyak perusahaan swasta adalah sertifikat lulus pelatihan di bidang pemadam kebakaran. ”Jika mau naik standar ISO-nya, suatu perusahaan harus punya sertifikat tersebut,” kata staf Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK) Badan Pengusahaan (BP) Batam, Suhartono yang sering dimintai perusahaan-perusahaan swasta untuk memberikan pelatihan, beberapa waktu lalu.

Suhartono menjelaskan banyak perusahaan swasta yang meminta PBK BP Batam untuk melakukan simulai pemadaman kebakaran untuk bisa naik kelas.

”Intinya kita melakukan latihan penggunaan alat pemadam ringan dan simulasi evakuasi ketika terjadi kebakaran,” jelasnya.

Jika sudah mahir, maka quality control terhadap kesehatan dan keselamatan kerja suatu perusahaan akan diakui sehingga lebih siap menghadapi MEA.”Jika quality control tak bagus, maka pengembangan barang dan teknologi yang dilakukan akan diragukan sehingga barang dan jasanya tak laku,” katanya lagi.

Terpisah, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Batam, Jadi Rajagukguk mewakili semua pengusaha di Batam mengatakan Batam sudah terbiasa dengan era perdagangan bebas karena konsep Free Trade Zone (FTZ).

”Sekali lagi, MEA bukan sesuatu yang baru di Batam. Karena lalu lintas barang dan jasa sudah sejak lama dilakukan di kota industri ini,” katanya.

Jadi melanjutkan di Batam banyak tenaga ahli asing yang bekerja, bahkan yang tidak memiliki keahlian (unskilled) pun banyak ditemukan. ”Jadi di era MEA ini, biarkan saja mengalir dengan sendirinya,” ungkapnya.

Standarisasi UKM

Pakar ekonomi Batam, Dr. Gita Indrawan, ST,MM menjelaskan MEA merupakan komitmen bersama antara negara-negara Asia Tenggara, sehingga Indonesia sudah tidak bisa mundur lagi dan harus konsekuen dengan perjanjian itu.

”Kalau tidak ikut MEA, maka Indonesia akan merugi, karena akan terkucilkan di pasar internasional,” katanya.

Batam sebagai pintu masuk Indonesia harus menyadari bahwa dengan dibukanya era MEA, maka pasar Indonesia semakin luar, apalagi setelah diterapkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 13 Tahun 2015, 23 Desember kemarin.

”Isinya menyatakan seluruh Indonesia menjadi kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ) sehingga mendapat fasilitas FTZ,” kata Gita.

Dengan dibebaskannnya seluruh Indonesia dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan cukai memang mengurangi pemasukan negara, namun imbas positifnya adalah pasar yang luas menjangkau seluruh Asia Tenggara.

”Dari pasar yang hanya bisa menjangkau 250 juta orang menjadi 650 juta orang di seluruh Asia Tenggara, itu harus benar-benar dimanfaatkan,” jelasnya.

Indonesia akan lebih mudah dalam mencari bahan baku karena pasar yang semakin luas mencakup seluruh negara Asean. Wakil Rektor Universitas Putera Batam (UPB) ini mengatakan kans Indonesia cukup baik karena produk ekspornya sudah terstandarisasi dengan baik dan diakui dunia.

”Perusahaan-perusahaan besar seperti Citra Tubindo dan Sat Nusa sudah sangat siap sejak dulu untuk urusan ekspor,” tutur Gita.

Yang menjadi kekhawatiran Gita adalah kans Usaha Kecil Menengah (UKM) menghadapi MEA. Alasannya adalah standarisasi. Produk UKM di Indonesia belum sesuai dengan standar internasional.

”Itu yang menjadi masalahnya, karena produk UKM luar negeri sudah mengikuti standar internasional,” jelasnya.

Contohnya produk UKM dari negeri jiran, Malaysia. Negeri jiran ini telah menganut standarisasi untuk negara-negara persemakmuran Inggris (Commonwealth of Nations), dan ada juga negara Asia Tenggara lainnya yang menganut standarisasi Amerika.

”Itulah problem MEA bagi Indonesia,” imbuhnya.

Dengan kata lain, walaupun Indonesia bebas melakukan ekspansi ke luar negeri, tetapi apakah lantas produk UKM negeri pertiwi diterima oleh seluruh negara tetangga.

”Kita bisa buat komoditi yang meyakinkan, kita bisa buat workshop, kita bisa menjadi kompetitif, namun problema standarisasi membuat semuanya menjadi keraguan,” tuturnya.

Ada stigma yang meragukan kapasitas Indonesia dikarenakan ketidakpercayaan dunia luar terhadap pendidikan di Indonesia.

”Mereka (asing) terus memantau kita, jadi mereka tahu tentang PTS abal-abal, ijazah bodong, dan masalah lainnya,” katanya.

Output dari pendidikan adalah hasil produk, jasa, dan sumber daya manusia, namun karena kualitas pendidikan yang buruk, sertifikasi yang kurang diakui dan kelemahan dalam bidang standarisasi membuat sebuah dilema dalam menghadapi MEA.

”Wajar luar negeri sepele sama Indonesia, karena penduduknya sendiri menyepelekan diri sendiri. Orang respek terhadap apa yang kita lakukan, kalau tidak beres, orang tak akan respek,” jelasnya.

Gita kemudian menyatakan jangan heran jika produk UKM negara Asean dan sarjana-sarjana dari negara tetangga datang membanjiri Indonesia dan diterima secara mudah, namun produk UKM dan sarjana kita susah menembus luar negeri karena krisis kepercayaan ini.

”MEA sudah diumumkan sejak dulu, namun negeri tak kunjung memahaminya. Ketika waktunya sudah tiba, maka keluarlah jurus pamungkasnya, jurus kepepet,” katanya lagi.

Maksud dari Gita adalah ketika waktu masih lama, malah bersantai, namun ketika waktunya sudah dekat, tiba-tiba menjadi pintar, cerdas, dan bahkan terlalu sibuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam waktu yang mepet.”Itulah penyakit kita saat ini,” ungkapnya.

Soal standarisasi, pemerintah harus bisa menganut standarisasi tertentu yang diakui dunia. Dan poin penting yang harus dimengerti dari standarisasi ini adalah tiga proses yakni input, proses, output.

”Input melihat kepada barang baku yang masuk sebelum produksi. Bagaimana kualitasnya. Proses yakni melihat kepada siapa yang mengerjakannya dan cara pengerjaannya menjadi sebuah output. Dan setelah menjadi output akan dinilai lagi apakah layak masuk pasar,” jelasnya.

Gita mengambil contoh produk Nike Tiongkok pernah ditolah oleh Amerika karena yang mengerjakannya adalah anak-anak dibawah umur yang tentu saja tidak memiliki kompetensi.

Saat ini di Indonesia hanya melihat kepada output saja, tidak mengecek lebih mendalam lagi mengenai input dan prosesnya, langsung dipasarkan saja, tidak jelas-jelas konten-konten isi produknya, sehingga membuat ragu pasar luar negeri.

”Saya takut Indonesia nanti bukan jadi pemain besar, malah hanya menjadi pasar dari negara-negara Asean lainnya,” jelasnya.

Namun, negeri ini masih punya peluang. Gita menyarankan mulailah melakukan pemberdayaan terhadap UKM. Konsep pemberdayaan hulu ke hilir sangat bagus untuk diterapkan menyangkut masalah pemberdayaan UKM ini. Dengan kata lain, pemerintah harus menyiapkan anggaran lebih dimulai dari merangkul masyarakat yang tidak mengetahui apa-apa untuk mulai belajar berwirausaha, kemudian melatihnya memahami business plant dan packaging produk dan setelah siap, maka pemerintah harus menyediakan pasarnya.

UKM merupakan primadona perekomian Indonesia. Pemerintah harus mendandaninya sedemikian rupa agar mampu bersaing. Hal sepele seperti standarisasi harus diperhatikan dari hal kecil ini menjadi penentu di era MEA.

”Saya juga mendengar tiap tahunnya sebelum era MEA, sekitar 200 orang paramedis dari Thailand dilatih bahasa Indonesia agar bisa cari kerja di Indonesia, tolong dijadikan perhatian,” tutup Gita. ***

January 4, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: