Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Tumpang Tindih Kewenangan BP-Pemko Batam

Proses Perizinan Rumit

BATAM POS, Batam

Duplikasi kewenangan antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemko Batam kerap merepotkan para pengusaha dan calon investor, terutama dalam hal pengurusan perizinan. Kondisi ini dituding sebagai penghambat nomor satu pertumbuhan investasi di kota yang digadang menjadi kembaran Singapura ini.

umit dan mahal. Dua kata ini sering digunakan para pengusaha untuk menggambarkan proses perizinan di Batam. Rumit karena pengusaha dan calon investor harus berurusan dengan dua institusi, yakni BP Batam dan Pemko Batam. Selain itu, pengusaha juga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mendapatkan dokumen perizinan yang mereka butuhkan.

”Banyak hal yang kami alami dan menghambat lajunya investasi, (karena) di samping lama dan lambat, biayanya juga lebih (banyak) dibanding hanya dilayani satu

pintu,” kata OK Simatupang, Ketua Apindo Batam, usai berdialog dengan BP Batam di kantor Marketing BP Batam di Batamcenter, Rabu (6/1)/2016 lalu.

Menurut OK, kondisi ini sebenarnya sudah sangat merepotkan dan merugikan para pengusaha. Namun nyatanya, hal itu tetap berjalan selama bertahun-tahun. Untuk itu, sebut OK, para pengusaha mendukung upaya pemerintah pusat memperbaiki kondisi ini. Sehingga tidak ada lagi duplikasi kewenangan di Kota Batam, terutama dalam hal perizinan.

Seperti diketahui, selama ini baik Pemko Batam mapun BP Batam sama-sama memiliki sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Namun nyatanya para pengusahan dan calon investor masih harus berhubungan dengan dua pintu pelayanan terpadu. Satu pintu milik BP Batam, dan satu lainnya milik Badan Penanaman Modal (BPM) Pemko Batam.

Ambil contoh, pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB). Sebelum sampai ke BPM PTSP, investor harus mengurus sejumlah dokumen di PTSP BP Batam. Seperti, dokumen pengalokasian lahan (PL), fatwa planologi, juga sketsa-sketsa.

”Kalau kelengkapan di BP sudah lengkap semua, urusannya tinggal di BPM saja,” kata Gustian Riau, Kepala BPM PTSP.

Kalau tidak lengkap, terpaksa, investor harus bolak-balik BP dan BPM. Kondisi itu, namun demikian, jarang terjadi. Kecuali para investor baru yang pertama kali mengurus perizinan di Batam. Mereka pasti akan mengalami kebingungan.

”Ya seperti orang yang baru masuk ke suatu daerah sajalah. Pasti butuh penyesuaian kan,” ujarnya lagi.

Perizinan yang diurus di BPM PTSP, menurut Gustian, sudah jelas berbeda dengan perizinan yang diurus oleh BP Batam. BP Batam berkonsentrasi penuh dengan perizinan lahan. Selain itu, masuk ke Pemerintah Kota Batam.

Hanya masalahnya, belum semua perizinan bisa diurus di BPM PTSP. Masih ada sejumlah perizinan yang harus diurus langsung ke dinas terkait. Sebab, belum ada pelimpahan kewenangan ke BPM PTSP.
Seperti misalnya, perizinan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Perizinan itu masih ada di Badan Pengendali Dampak Lingkungan (Bapedal). Sementara untuk amdal lalu lintas masih harus diurus ke Dinas Perhubungan.

Untuk mengurus pendirian tower komunikasi, misalnya, masih belum benar-benar satu pintu. Pengurusan perizinan ini meliputi, beberapa di antaranya, IMB, izin tayang, penentuan titik, serta penentuan koordinat.

Izin tayang diurus di Dinas Pendapatan Daerah. Penentuan koordinat diurus ke Badan Komunikasi dan Informasi Batam. Sementara penentuan titiknya menjadi wewenang BP Batam.

”Kalau IMB, Dinas Tata Kota, itu sudah dilimpahkan ke kami,” ujarnya lagi.

BPM PTSP sejatinya telah berdiri sejak lama. Namun, penerapannya baru ditegakkan per 2014 lalu. Itupun masih belum menyeluruh hingga sekarang. Sebab, sistem dan sumber daya manusia belum siap.
Seperti misalnya, pengurusan amdal lalin. Tidak bisa serta merta, pengurusan izin amdal lalin itu dilimpahkan langsung ke BPM PTSP. Karena, pengurusan perizinan itu membutuhkan pengecekan di lapangan.

”Tempat saja kita masih sewa, masih pisah antara sekretariat dan kantor pelayanan. Sumber dayanya juga masih terbatas,” tuturnya.

Pihaknya mengaku tidak tahu kapan semua kewenangan akan berada di bawah kendali BPM PTSP. Sebab, itu murni kebijakan dari Wali Kota Batam. Sedang saat ini pergantian puncak kepemimpinan itu juga akan terjadi dalam waktu beberapa bulan lagi. Siapa tahu, pergantian kepemimpinan akan membawa pergantian kebijakan.

”Kami sebagai pekerja, hanya ikut saja dengan kebijakan atasan,” tambahnya.

Sementara untuk dualisme PTSP di Batam ini, ia enggan berkomentar banyak. Kebijakan itu sudah ada sejak lama. Dan tidak akan semudah itu untuk menyatukan semua perizinan jadi satu.

Selama ini, pihaknya tidak mengalami masalah dari keberadaan PTSP yang lain itu. Sebab, semua urusan yang masuk ke BPM pasti akan sudah selesai di BP Batam. BPM PTSP juga tidak akan berurusan dengan PTSP BP Batam.

”Kalau maunya masyarakat pasti satu PTSP saja kan? Biar sederhana. Tapi itu kembali lagi ke kebijakan atasan,” jelasnya.

Ruwetnya proses perizinan ini diakui oleh pengusaha properti, Werton Pangabean. Misalnya saat akan membangun kawasan hunian atau perumahan, dirinya harus bolak-balik ke BP Batam dan Pemko Batam untuk mengurus segala macam dokumen perizinan.

Urusan menjadi semakin pelik karena proses perizinan itu memakan waktu yang tak singkat. Karena menurut dia, kadang pengajuan perizianan tak langsung diproses.

”Kadang kami harus menunggu berminggu-minggu. Ada saja alasannya,” ujar Werton yang juga anggota Komisi III DPRD Kota Batam ini.

Padahal menurut Werton, untuk mendapatkan izin alokasi lahan di BP Batam ini, harusnya cukup dalam waktu 14 hari saja. ”Tetapi terkadang yang terjadi di lapangan sampai 2-3 bulan,” katanya.

Setelah izin Pengalokasian Lahan (PL) diterima, pemohon masih harus meminta atau memohonkan fatwa planologi. Fatwa planologi ini adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan pemerintah pada lokasi tertentu.

Sesuai dengan ketentuan, fatwa planologi ini akan selesai selama 22 hari kerja untuk luas lahan lebih dari 2.000 meter persegi dan 14 hari kerja untuk lahan yang kurang dari 2.000 meter persegi.

”Kalau misalnya ada berkas gambar yang diubah maka akan lebih lama lagi. Bisa sampai satu bulan. Itu sudah biasa kami rasakan,” katanya.

Setelah semua dokumen perizinan didapat dari BP Batam, pengusaha seperti Werton masih akan dihadapkan dengan birokrasi yang tak kalah ruwetnya, Pemko Batam. Sebab memang ada beberapa izin yang harus diurus di Pemko Batam untuk membangun kawasan perumahan. Seperti Izin Lingkungan (HO), izin UPL-UKL. Kemudian Amdal Lalin dari Dinas Perhubungan. Setelah selesai ini semuanya baru akan mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) dari PTSP Pemko Batam.

”Jadi sangat ribet. Urusan tidak bisa sekali jalan. Berbelit dan memang agak lambat jadinya. Total pengurusan saja bisa lebih dari enam bulan,” kata Werton.

Selain izin membangun perumahan, masih ada beberapa perizinan yang menjadi tarik ulur antara Pemko Batam dan BP Batam. Misalnya izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Izin pembangunan papan reklame juga masih terjadi tumpang tindih. Untuk izin lokasi atau titip papan reklame, pengusaha harus mengurusnya di BP Batam. Sedangkan IMB-nya harus diurus di Pemko Batam.

Masalah ini bahkan kerap memicu ketegangan antara BP Batam dan Pemko Batam. Sebab tak jarang Pemko Batam merobohkan papan reklame karena disebut tak memiliki IMB dari Pemko Batam. Sementara pengusaha sudah mengantongi izin lengkap dari BP Batam.

Ketua DPD REI Khusus Batam, Djaja Roeslim juga mengakui ribetnya masalah perizinan di Batam. Mahal dan memakan waktu. Ujungnya akan berpengaruh terhadap harga rumah yang akan dijual ke konsumen.

”Kami sih tidak masalah perizinan di BP Batam atau di Pemko Batam. Tetapi intinya harus dipangkas dan jangan terlalu repot,” katanya.

Program sejuta rumah yang dicanangkan pusat, kata Djaja, kerap terhalang karena ribetnya perizinan. Belum lagi masalah sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

”Jadi selain Pemko Batam dan BP Batam, ada juga BPN. Ini sangat luar biasa. Makanya harus dirampingkan dan dipercepat,” katanya.

Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono mengatakan pihaknya masih terus berupaya mempermudah proses pezinan di BP Batam.

”Penerapan perizinan online yang sudah ada sekarang sangat memungkinkan perizinan yang semakin cepat. Hanya untuk teknis saja yang mungkin butuh waktu,” katanya.

Menurut Andi, saat ini hanya masalah perizinan lahan yang agak memakan waktu. Tetapi baru-baru ini, kata Andi, sistem pengurusan lahan ini juga sudah dipangkas dan dipercepat.

”Jadi kami terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau terkait, beberapa pengurusan yang tetap melibatkan Pemko Batam, no comment. Intinya, kami tetap kerja sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya. (ceu/ian)

January 18, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: