Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

4.138 Honorer diBatam Terancam Dipecat

Wali Kota Batam Hanya Perpanjang Kontrak 293 Honorer

DEDE HADI MULYADI, Batam

NASIB 4.138 tenaga harian lepas (THL) atau honorer di lingkungan Pemko Batam berada di ujung tanduk. Tanpa alasan jelas, Pemko Batam berencana tak akan memperpanjang kontrak kerja para honorer tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Batam, M Sahir, mengatakan 4.138 honorer yang terancam dipecat itu tersebar di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Batam, termasuk di Kantor Wali Kota Batam. Sahir menyebut, selama ini mereka bekerja berdasarkan surat keputusan (SK) Kepala SKPD terkait, bukan SK Wali Kota Batam.

”Selain (honorer yang berdasarkan) SK Wali Kota, tak akan dilakukan perpanjangan,” kata Sahir, Kamis (28/1/2016).

Sahir mengatakan, saat ini ada 4.431 honorer yang bekerja di lingkungan Pemko Batam. Namun hanya 293 honorer yang diangkat berdasarkan SK Wali Kota Batam. Sisanya sebanyak 4.138 bekerja berdasarkan rekrutan dari masing-masing SKPD. Mereka inilah yang terancam dipecat tahun ini.

Namun 293 honorer tersebut belum bisa tenang. Sebab perpanjangan kontrak mereka masih menunggu petunjuk dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

”Karena dalam UU Nomor 5 tahun 2015 tentang Apartur Sipil Negara (ASN) tak mengenal THL,” ungkap Sahir lagi.

Selain SK Wali Kota, THL di SKPD Dinas Pendidikan maupun tenaga kontrak di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) juga akan dipertahankan. ”Kalau itu bisa tetap berjalan,” kata Sahir.

Menurutnya, ratusan THL di DKP masuk kategori buruh. Anggarannya dialokasikan dari dana kegiatan.

”Kalau tak diperpanjang, bisa kotor Batam ini,” kilahnya.

Sedangkan THL Dinas Pendidikan, termasuk guru honor, bisa didanai melalui anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) maupun komite sekolah. Sehingga tak membebani anggaran daerah.
Sahir menambahkan, saat ini BKD masih melakukan verifikasi data jumlah tenaga kontrak yang diangkat melalui SK Wali Kota maupun SK Kepala SKPD.

Sementara Kabag Humas Pemko Batam, Ardiwinata mengatakan verifikasi yang dilakukan tim sudah rampung. ”Tinggal menunggu keputusan (Wali Kota),” kata Ardi yang tak mengetahui persis jumlah THL yang sudah diverifikasi dan disulkan tim ke Wali Kota Batam.

Namun Ardi sedikit memberikan angin segar. Sebab dia memastikan anggaran untuk 4.431 sudah dianggarkan melalui APBD 2016 sebesar Rp 1,326 miliar per bulan. Meskipun dia juga tida menampik adanya rencana pemecatan terhadap 4.138 honorer tersebut.

Terpisah, anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Tumbur PS menuding verifikasi honorer di lingkungan Pemko dilakukan secara tertutup dan diam-diam. Perpanjangan kontrak THL hanya yang diangkat melalui SK Wali Kota menurut Tumbur tidak memiliki landasan serta acuan yang jelas.

”Bisa saja THL yang diangkat melalui SK SKPD justru lebih bisa bekerja,” beber Tumbur.

Tumbur mengatakan, THL yang diangkat melalui SK SKPD seharusnya dipertimbangkan untuk diperpanjang. Karena dapat dipastikan di antara mereka memiliki kemampuan yang mumpuni. Ia juga menyatakan, untuk melakukan perpanjangan kontrak honorer harus dilihat prestasi kerja dan rekomendasi SKPD.

Sehingga, lanjutnya, Wali Kota memiliki kriteria dan mana honorer yang akan dipecat dan dipertahankan. Tumbur menyayangkan kalau pengangkatan tenaga kontrak tak berdasarkan kriteria dan penilaian baik.

”Pemko Batam sama saja tidak menghargai pengabdian yang diberikannya selama ini,” ucapnya.

Menurutnya yang menjadi user dalam hal ini justru SKPD. Sehingga mereka yang lebih tahu kualitas serta kuantitas pegawainya. Pengangkatan harus berdasarkan kinerja, bukan kekuasaan atau titipan.

”Kalau itu pun diabaikan, berarti suka-suka Wali Kota,” katanya.

Tumbur juga mengaku dewan tak pernah dilibatkan dalam proses rekrutmen honorer. Padahal ini terkait dengan anggaran daerah.

Bahkan menurut Tumbur, DPRD Kota Batam tak pernah mengetahui jumlah tenga honorer yang berada di lingkungan Pemko Batam. Apalagi rincian, mana yang diangkat melalui SK Wali Kota ataupun SKPD.

”Sudah seringkali kami minta data tenaga kontrak by name by address, tapi nggak pernah dikasih. Jangankan Komisi I, Banggar saja tak punya,” ungkapnya. ***

January 29, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: