Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Rencana Pemecatan 4.138 THL Pemko Batam Ditinjau Ulang

Pelayanan Publik Terganggu

BATAM POS, Batam

BADAN Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Batam akan meninjau ulang rencana pemecatan 4.138 pegawai honorer atau tenaga harian lepas (THL) yang bekerja di lingkungan Pemko Batam. Sebab pemecatan massal ini dinilai akan berdampak secara sistemik terhadap pelayanan publik.

”Bisa berhenti pelayanan kalau semua tak diperpanjang (kontraknya),” kata M Sahir, Kepala BKD Pemko Batam, Jumat (29/1/2016).

Sahir menegaskan, tidak memperpanjang kontrak kerja honorer bukan berarti serta-merta memecat mereka. Namun, kata dia, masih akan ada proses verifikasi dan pertimbangan dari pimpinan masing-masing SKPD dan Wali Kota Batam.

”Kata (tidak diperpanjang kontraknya) itu kan masih bersayap. Keberadaannya dipertimbangkan pimpinan,” ungkap mantan Asisten III Pemko Batam ini.

Karenanya, BKD masih melakukan inventarisasi tenaga kontrak maupun honorer yang berada di seluruh SKPD di lingkungan Pemko Batam yang hingga kini belum rampung.

”Mungkin minggu depan sudah selesai,” janji Sahir.

Selain itu, pihaknya masih akan menunggu petunjuk dari Kementrian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait rencana perpanjangan kontrak kerja honorer tersebut, terutama bagi mereka yang  mengantongi SK Wali Kota Batam.

”Kalau anggarannya sudah ada di dana kegiatan masing-masing SKPD,” ungkapnya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Djoko Mulyono mengatakan data honorer yang diberikan BKD berjumlah 4.431 orang menurutnya tak akurat.

”Jumlahnya bisa jadi lebih banyak dari yang diumumkan. Sudah dianggarkan, namun jumlah pastinya disembunyikan,” tuding Djoko Mulyono.

Misalnya, lanjut Djoko, data honorer Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam, Jumlahnya mencapai 1.065 orang. Namun hanya disebutkan 809 orang saja. ”Anggarannya sudah disetujui, makanya kita tahu jumlahnya,” ungkap Djoko.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam, Aman tidak mengatahui persis jumlah tenaga kontrak di Pemko Batam.

”Karena keberadaannya tak pernah disampaikan. Hal ini pernah diributin Banggar,” kata politikus PKB ini.

Sementara itu, sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mulai resah dengan rencana pemutusan kontrak kerja para honorer ini. Sebab bagaimanapun, keberadaan para honorer itu masih dibutuhkan.

Kepala Dinas PMP-KUKM Kota Batam, Febrialin, misalnya. Dia mengaku pasrah jika memang ada kebijakan pimpinang yang tidak akan memperpanjang kontrak kerja para honorer, terutama yang hanya memegang SK dari Kepala SKPD. ”Itu bukan wewenang kami,” jawab Febrialin kepada koran ini kemarin (29/1/2016).

Febrialin mengatakan, saat ini komposisi pegawai di dinasnya sudah cukup. Sehingga tak perlu ada penambahan.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Muslim Bidin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam. Ia tak ingin berkomentar banyak mengenai hal ini. ”Ke atasan saya saja,” ucapnya singkat.

Camat Sekupang, Zurniati, juga enggan berkomentar banyak soal wacana pemecatan honorer ini. ”Belum ada tanggapan dari tenaga honor terkait kabar pemecatan ini, kita tunggu keputusan dari walikota saja,” kata Zurniati, kemarin.

Dia menyebutkan, saat ini ada 27 tenaga honorer yang bekerja di Kantor Camat Sekupang. Dari jumlah itu, hanya tujuh honorer yang memegang SK Wali Kota Batam.

Menurut hemat dia, rencana pemecatan tenaga honorer ini perlu dibarengi dengan kajian berdasarkan kebutuhan. ”Kita akan cek dulu kinerja mereka, kalau dirasa kami membutuhkan mereka, kami akan coba pertahankan. Namun begitu, semua tergantung kepada pimpinan saja,” ujarnya.

Gaji di Bawah UMK

Rencana pemecatan 4.138 honorer ini mengagetkan para pegawai honor yang tersebar di dinas dan SKPD di lingkungan Pemko Batam. Sebab, selama ini mereka rela bekerja dengan gaji jauh di bawah nilai upah minimun kota (UMK) dengan harapan kelak bisa menjadi PNS. Namun kabar tersebut sekan mematahkan harapan itu.

Informasi yang dihimpun wartawan koran ini, ada beberapa honorer yang digaji Rp 500 ribu setiap bulannnya. Umumnya mereka merupakan guru honor. Sementara kalangan perawat di RSUD Embung Fatimah menerima gaji antara Rp 750 ribu-Rp 1,5 juta per bulannya.

Seorang guru di salah satu SMP di Batam mengaku sduah 2,5 tahun mengabdi menjadi guru. Selama itu pula, dia digaji Rp 500 ribu per bulan. Dengan uang sebesar itu, ia mengaku kesulitan menghidupi keluarganya.

”Sejak saya masuk di sini, yang saya terima tidak lebih dari Rp 500 ribu. Mau apalagi, terpaksa saya terima,” kata guru yang enggan ditulis namanya, kemarin (29/1).

Kata dia, gajinya itu bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dia berharap ada kebijakan dari Pemerintah Kota Batam untuk menyamaratakan gaji honorer, bukan malah memecat mereka.

”Saya selama ini sudah berbuat. Gaji saya sangat rendah, bahkan tidak cukup untuk transpor sebulan,” katanya.

Bahkan untuk memeuhi kebutuhan rumah tangganya, di harus bekerja sampingan. Termasuk memberikan bimbingan belajar di luar jam sekolah.

”Kalau tidak seperti itu, maka tidak akan cukup,” katanya.

Udin PS, sekretaris komisi IV DPRD Kota Batam mengakui bahwa banyak guru honorer dan pegawai yang gajinya jauh di bawah UMK.

”Saya tahu persis. di RSUD ada yang digaji Rp 750 ribu. Ada yang Rp 1 juta. Kalau untuk guru kebanyakan itu adalah Rp 1,2 juta. Ini tidak sebanding dengan pekerjaan mereka,” katanya.

Udin menuding, dalam hal penggajian ini ada oknum-oknum yang bermain. Di mana anggaran yang dikeluarkan oleh Pemko tetap senilai UMK, tetapi kemudian sampi kepada orangnya jauh di bawah UMK.
”Saya ada kwitansinya. Ini tidak bisa dibantah. Kebanyakan guru-guru ini digaji sangat kecil,” katanya.

Stop Penerimaan Honorer
Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Ardiwinata menjelaskan pihaknya belum memutuskan untuk menghentikan kontrak dengan tenaga honorer di lingkungan Pemko Batam. Hanya saja, dia katakan Pemko Batam tengah mengevaluasi dan memverifikasi tenaga honorer tersebut.

”Yang pasti tidak ada penambahan tenaga honorer baru lagi, tapi kalau tenaga lama, sedang kita verifikasi,” kata Ardiwinata, Jumat (29/1/2016).

Verifikasi bagi honorer itu, dijelaskan Ardi, merupakan upaya untuk mengevaluasi kinerja dan tingkat kedisiplinan pegawai. Dari hasil verifikasi itulah, pihaknya akan menentukan apakah tenaga honorer itu layak dipertahankan atau akan diberhentikan.

”Nanti bisa dilihat, berapa banyak tidak masuk kerja atau melanggar aturan, inilah tahap evaluasinya,” katanya.

Ardi juga meminta pada 4.431 tenaga honorer di lingkungan Pemko Batam tersebut agar tetap bekerja seperti biasa. Pasalnya, kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun tingkat Kecamatan di lingkungan Pemko Batam tak akan berjalan jika tak ditopang para THL tersebut.

”Tetaplah bekerja dan jangan risau, biarkan proses verifikasi berjalan,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam, Muhammad Rudi enggan menjawab pertanyaan wartawan tentang keberlanjutan ikatan kerja para tenaga honorer di lingkungan Pemko Batam itu. Dia beralasan, meski akan segera menjabat sebagai Wali Kota Batam pascaterpilih dalam Pilkada beberapa waktu lalu, namun menurut Rudi saat ini pemangku kebijakan utama masih berada di tangan Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan.

”Tanya Pak Wali saja. Kalau sudah menjabat (sebagai Wali Kota Batam), saya akan jawab soal ini,” kilahnya. (hgt/ian/rna/ska/cr17)

January 30, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: