Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Dokter Swasta Bisa Dijerat Pasal Suap

Terkait Penerimaan Dana Sponsor Perusahaan Farmasi

JAKARTA (BP) – Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, Purwadi, menegaskan pihaknya akan menjatuhkan sanksi tegas kepada para dokter penerima dana sokongan sponsor dari perusahaan farmasi. Mereka bisa dijerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena dana sponsor tersebut dikategorikan suap atau gratifikasi.

Bentuk sanksinya beragam, tergantung status dokter yang bersangkutan. Untuk dokter PNS akan disesuaikan dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Sanksinya bisa berupa pemecatan. Sementara untuk dokter swasta jika berkaitan dengan persoalan hukum maka IDI akan menyerahkan sepenuhnya pada ranah hukum.

”Kalau pelanggaran hukum, nanti dikaji.  Kalau melanggar disiplin maka bisa saja izin praktiknya runtuh atau dicabut, surat tanda registrasinya dicabut,” kata Purwadi, Kamis (11/2/2016).

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan KPK kemarin, diberi batasan mengenai dokter PNS dan dokter swasta. Mereka yang termasuk dalam kategori dokter swasta yakni dokter yang bekerja di RS swasta, dokter praktik pribadi, dan dokter PNS yang bekerja di RS swasta di luar jam kerja PNS.

Sedangkan mereka yang disebut dokter PNS adalah yang bekerja di RS pemerintah sesuai dengan kriteria pegawai negeri yang diatur dalam UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Terkait hal ini, pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memiliki pendapat berbeda. Menurut Ketua Umum IDI Pusat, Oetama Marsis, para dokter, khususnya dokter swasta, tidak bisa serta merta dijerat dengan UU Tipikor.

”Harus dipersiapkan perangkat hukumnya,” kata Oetama Marsis usai jumpa pers di kantor PB IDI, Jakarta Pusat, Kamis (11/2/2016).

Ia mengatakan harus dibuat aturan yang lebih detail soal gratifikasi untuk dokter swasta ini. Soalnya, ia menilai dalam pemberian sponsorship pada dokter swasta, tak ada kerugian negara yang ditimbulkan.

Sementara itu, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) sedang memutar otak untuk menyelamatkan koleganya dari ancaman pidana gratifikasi. Sebab bagaimanapun juga, mereka mengakui tetap butuh suntikan dana sponsorship. Diantaranya sumber dana untuk pengembangan profesi ini menggantungkan pemberian perusahaan farmasi.

Sekretaris Biro Hukum, Pembinaan, dan Pembelaan Anggota (BHP2A) PB IDI dr Efrila mengatakan, IDI saat ini sedang menyusun petunjuk teknis (juknis) pemberian dana sponshorship dari industri farmasi.

’’Regulasinya masih digodok,’’ katanya di kantor PB IDI Jakarta Pusat kemarin.

Efrila menjelaskan, ada banyak skenario yang kini masuk menjadi opsi. Diantaranya, dana dari perusahaan farmasi itu tidak boleh lagi masuk ke dalam kantong dokter secara pribadi. Melainkan harus masuk ke organisasi profesi. Selain urusan dana, keberadaan undangan-undangan untuk mengikuti kegiatan pengembangan profesi di dalam maupun luar negeri, juga harus ditembuskan dulu ke organisasi profesi.

Dengan cara ini, kata Efrila, bisa mencegah terjadinya praktik gratifikasi di kalangan dokter. Kemudian dana sponshorship untuk kalangan dokter itu dibatasi hanya untuk ongkos pendaftaran, biaya perjalanan atau transportasi, dan akomodasi.

’’Tidak boleh lebih dari itu,’’ jelasnya.

Ketua Bidang Keorganisasian dan Sistem Informasi Kelembagaan PB IDI dr Mahesa Paranadipa mengakui, dokter rentan dituding menerima gratifikasi karena imbal balik dari penggunaan obat. Dia menjelaskan dokter tidak bisa seenaknya menetapkan nama obat yang digunakan untuk pasiennya.

’’Pengadaan obat di rumah sakit, itu kewenangan rumah sakitnya,’’ jelasnya.

Selain itu para dokter juga dihimbau selalu mengampanyekan dan menawarkan menggunakan obat generik. Ketika ada pasien yang tidak mau menggunakan obat generik, itu juga harus dituruti.

Ketua Umum PB IDI Ilham Oetama Marsis mengatakan keberadaan dana sponsorship dari perusahaan farmasi kepada dokter itu terkait dengan penerapan program pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan (P2KB). Aturan tentang P2KB itu juga terkait dengan perolehan satuan kredit profesi (SKP) sebagai syarat mengurus perpanjangan izin dokter.

’’Sekarang untuk mengikuti P2KB itu butuh biaya,’’ katanya.

Nah ada tiga skenario untuk membiayai P2KB itu. Pertama adalah disiapkan pemerintah atau negara. Kedua dokter yang harus menyiapkan dananya sendiri. Dan yang ketiga adalah menghalalkan dana sponsorship dari perusahaan farmasi masuk ke organisasi profesi. Dia mengatakan pemerintah sampai saat ini belum siap menganggarkan dana untuk P2KB itu. Kemudian menarik biaya itu kepada dokter, juga akan memberatkan.

Menurut dia, dokter-dokter PNS yang baru bekerja memiliki rentang gaji antara Rp 3,5-7,5 juta per bulan. Maka menurutnya tidak manusiawi jika gaji yang sudah terbatas itu, juga dipotong untuk pengembangan profesi.

’’Maka yang paling mustahil adalah halalkan dana sponsorship untuk para dokter. Kita siapkan regulasinya supaya tidak menabrak ketentuan gratifikasi,’’ urainya.

Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan, dana sponsorship dari kalangan farmasi ke profesi dokter itu sebaiknya tidak ada.

’’Baik itu melalui dokter langsung atau lewat organisasi profesi, itu gratifikasi,’’ jelasnya. Dia mengatakan dokter itu harus mandiri supaya bisa independen.

Terkait dengan keperluan pebiayaan pengembangan profesi, alangkah lebih baiknya PB IDI mengadvokasi dengan menuntut ke pemerintah. Kalaupun dana dari pemerintah terbatas, alokasinya bisa dibagi atau digilir ke setiap anggota IDI. Sedangkan untuk dokter-dokter yang masuk kategori kaya, sebaiknya menggunakan dana pribadi sendiri.

’’Pengembangan profesi ini kan juga untuk dirinya sendiri,’’ jelas dia.

Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan penyelesaian persoalan pemberian sponsor pendidikan untuk dokter harusnya juga melibatkan peran pemerintah. Agar tidak terjadi lagi pemberian sponsor yang bisa menimbulkan conflict of interest, Pahala menyarankan pemerintah menyediakan dana pendidikan.

Dari hitungan kasar, biaya pendidikan peningkatan kualitas dokter itu tembus Rp 3 triliun. Dana tersebut harusnya diperuntukan bagi dokter-dokter yang bertugas daerah terpencil.

’’Kalau kita melihat dari dokter yang bertugas di Jakarta, ya sepertinya mereka sudah mampu mencukupi kebutuhan pendidikannya dari pendapatannya sendiri. Tapi bagaimana dengan mereka yang bertugas di Papua dan pedalaman lainnya?’’ ujar Pahala saat berkunjung ke kantor Jawa Pos biro Jakarta, kemarin (11/2).

Menurut Pahala celah gratifikasi di bidang kedokteran tidak hanya terjadi pada pemberian sponsor pendidikan. Dia menyebut hal itu hanya bagian terkecil dari berbagai potensi gratifikasi lainnya. Indikasi gratifikasi yang tak kalah besar jumlahnya ialah praktek endorsement yang dilakukan perusahaan farmasi terhadap dokter senior.

Biasanya hal ini terjadi pada pengenalan obat-obat baru.

’’Yang di endorse itu dokter yang sudah professor,’’ ujarnya.

Ada juga potensi gratifikasi yang terkai alat kesehatan. Modusnya kadang pasien dipaksa USG padahal sebenarnya tidak perlu. (wan/gun/agm/jpgrup)

February 12, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: