Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Stop Demo, Buka Lapangan Kerja di Batam

BATAM POS, Batam

KETUA Dewan Penasihat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Abidin, meminta Gubernur Kepri dan Wali Kota Batam terpilih fokus menciptakan iklim investasi yang baik agar bisa membuka lapangan kerja untuk menampung pengangguran yang jumlahnya makin banyak.

”Wali Kota dan Gubernur harus buka mata hati, ribuan warga Batam kini butuh pekerjaan. Jangan bebani dunia usaha, supaya bisa tetap bertahan dan bisa membuka peluang kerja untuk mereka yang masih menganggur,” kata Abidin, Senin (15/2/2016).

Menumbuhkan kembali kepercayaan investor terhadap kenyamanan berusaha di Batam, menurut Abidin, adalah tantangan terberat Gubernur dan Wali Kota. Tujuan itu bisa dicapai dengan melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak membebani dunia usaha.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, sepanjang 2015 lalu tercatat 54 perusahaan menutup usahanya di Batam.

Akibatnya sebanyak tujuh ribu pekerja kehilangan pekerjaan. Angka itu naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah 25 perusahaan. Menurut Kepala Disnaker Kota Batam, Zarefriadi, salah satu yang menggelisahkan pengusaha, khususnya investor asing, adalah maraknya demonstrasi buruh dan mogok kerja.

“Kalau mereka pindah ke negara lain, kita juga yang susah mencari pekerjaan. Kita harusnya memberikan kinerja yang bagus, agar semua investor mau menanam modalnya di Batam,” jelas Zarefriadi.

Indonesia, khususnya Kepri, kata Abidin, masih punya peluang untuk menarik investor sebanyak mungkin. Bahkan, pada 2015, di saat seluruh perekonomian dunia anjlok, ekonomi Indonesia masih tumbuh 5 persen, India 7 persen, sementara negara lainnya di bawah 5 persen.

“Amerika saja hanya 3 persen, Cina juga turun, kalau kondisi itu berlanjut, kita semua kena imbasnya,” kata Abidin.

Abidin juga menyoroti demonstrasi yang dilakukan buruh yang menolak SK Gubernur Kepri yang menetapkan upah minimum kota (UMK) Batam 2016 berdasarkan PP 78 Tahun 2015, kemudian disusul demo mendesak gubernur mengeluarkan SK penetapan upah sektoral atau kelompok sesuai kesepakatan Dewan Pengupahan Kota Batam.

Ia meminta serikat pekerja membuka mata hati terhadap kondisi perekonomian saat ini dan nasib 120 ribu pengangguran di Batam

“Mereka kan baca koran, baca berita, melihat kenyataan betapa banyak orang yang menganggur butuh pekerjaan di Batam, sementara kondisi perekonomian global masih lesu yang membuat industri di Batam sepi order, tak bisa menyerap banyak tenaga kerja. Jadi kenapa demo lagi menuntut upah sektoral, bisa menggaji sesuai UMK saja sudah syukur,” ujar Abidin.

Seharusnya yang dilakukan oleh serikat pekerja, kata dia, menenangkan anggotanya dan meminta bekerja dengan sebaik-baiknya, meningkatkan skill, dan mensyukuri UMK Batam 2016 yang telah diketok sebesar Rp 2,9 juta.

“Bersyukurlah masih bisa kerja, tidak kena PHK, kontrak masih diperpanjang. Lihat pengangguran di luar sana yang sudah 120 ribu orang butuh pekerjaan, mereka tak menuntut upah tinggi, yang penting bisa dapat kerja,” ujarnya prihatin.

Apindo melihat, PP 78 sudah memberikan kepastian hukum pada para investor dan dunia usaha.
Soal upah sektoral atau upah kelompok, Abidin mengatakan, itu menjadi urusan pekerja di masing-masing perusahaan dengan pihak perusahaan (bipartit). Masing-masing perusahaan tentu akan memberikan upah lebih pada karyawannya yang berprestasi atau berkinerja baik dan telah lama bekerja, sehingga upahnya berbeda dengan karyawan yang masih nol tahun.

“Sudahlah, hentikanlah demo-demo itu, buka mata hati, realistislah dengan kondisi saat ini. Perusahaan sekarang bisa bertahan dan tidak melakukan PHK itu sudah sangat bagus,” ujar Abidin lagi.

Ia juga mengatakan, krisis global ini entah kapan berakhir sehingga tidak ada kepastian apakah industri manufaktur di Batam akan kebanjiran order atau tetap sepi seperti sekarang ini.

“Jujur saya bilang, banyak karyawan di beberapa perusahaan menangis ketika kontraknya tak diperpanjang. Tidakkah kasihan pada mereka. Sekali lagi, buka mata hati, gunakan hati nurani, jangan demo terus,” ujar Abidin.

Berdasarkan data di Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, angka pengangguran di Batam merupakan yang tertinggi di Kepri. Pada 2013, jumlah pengangguran di Batam mencapai 37. 625. Di posisi kedua dengan jumlah pengangguran terbanyak di Kepri ada Kabupaten Karimun, yakni 5.232 orang.

Sementara jumlah pengangguran di Bintan dan Tanjungpinang masing-masing mencapai 4.946 orang dan 4.729 orang. Kemudian pengangguan di Lingga 1.197 orang, Natuna 1.525 orang, dan Anambas 1.355 orang.

Namun Disnaker Batam mencatat, jumlah pengangguran di Batam meningkat dari 25.391 orang pada 2012 menjadi 32.031 pada 2013, dan kembali bertambah menjadi 35.737 pada 2014. Angka tersebut dipastikan terus bertambah pada 2015 lalu.

Sedangkan jumlah karyawan atau buruh yang kehilangan pekerjaannya sepanjang periode 2013 hingga Juni 2015 mencapai 12.156 orang. Selain menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK), mereka merupakan karyawan putus kontrak.

PHK di Mitsubishi

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membantah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pada buruh yang bekerja pada pabrik perakitan kendaraan bermotor jenis niaga merek Mitsubishi, di bawah PT Krama Yudha Ratu Motor Indonesia.

“Pihak Mitsubishi beritahu saya bahwa tidak ada PHK di PT Krama Yudha Ratu Motor,” kata Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan melalui pesan singkat di Jakarta, Senin.

Putu menambahkan, kalaupun ada, PHK tersebut bersifat sukarela, karena perusahaan berencana mengalihkan beberapa tenaga kerja ke pabrik baru di PT Mitsubishi Motors Kramayudha (MMKI). Pabrik tersebut akan beroperasi pada Semester I Tahun 2017.

Ia mengatakan pembicaraan tentang siapa saja karyawan yang akan dipindah ke pabrik baru atau memilih keluar dan mengambil pesangon masih belum rampung.

“Pembicaraan sedang berlangsung dan belum final berapa orang yang mau pindah ke pabrik baru dan berapa orang yang akan keluar memilih ambil pesangon. Kesimpulannya, tidak ada PHK,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal melaporkan adanya PHK terhadap 200 orang karyawan KRM karena rasionalisasi.

“PHK terjadi karena rasionalisasi, pengurangan karyawan akibat kapasitas produksi menurun,” kata Said.

Said mengatakan, 200 orang yang terkena PHK rata-rata bekerja sebagai perakit chasis, perangkai berbagai komponen, bagian pengecatan, hingga bagian pergudangan. (nur/antara)

February 16, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: