Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

13 Perda Batam Mandul

Perencanaan Pemko Buruk, SKPD Saling Lempar Tanggung Jawab

PERATURAN daerah (Perda) hasil inisiatif Pemko Batam banyak yang tak produktif alias mandul. Sepanjang 2005 hingga 2016 ini, setidaknya ada 13 Perda yang tak berjalan efektif sesuai fungsinya. Buruknya perencanaan dalam penyusunan Perda-Perda tersebut dituding sebagai biangnya.

”Perencanaan pemerintah buruk, sehingga Perda tak berjalan,” kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Kota Batam, Idawati Nursanti, Selasa (16/2/2016) lalu.

Idawati menampik, Baperda juga ikut bertanggung jawab dalam hal ini. Sebab kata dia, Baperda sifatnyahanya membahas dan mengesahkan Perda yang diajukan oleh pemerintah (eksekutif).

”Ketika diajukan selalu kami pertanyakan, siap gak melaksanakan. Jawaban pemerintah selalu siap,” ungkap Idawati.

Namun setelah disahkan, banyak permasalahan dan alasan yang muncul. Sehingga banyak pula Perda yang tak produktif. Diantaranya, tak adanya komitmen instansi pelaksana Perda. Juga ketidakmampuan pelaksana teknis memaknai isi Perda.

”Tak ada sanksi yang tegas dari pembuat kebijakan,” kata politikus PPP ini.

Minimnya sosialisasi kepada masyarakat maupun stake holder juga menjadi salah satu permasalahan tersendatnya pelaksanaan Perda. Hingga terganggunya kepentingan kelompok tertentu, pengaruh kepentingan politik, hingga intervensi pihak luar menjadi permasalahan lainnya.

”Akhirnya perda tidak efektif,” kata anggota Komisi II DPRD Kota Batam ini.

Hal tersebut terjadi, lanjut Idawati, karena dari awal tak ada pertimbangan dan perencanaan yang matang dari pemerintah, terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sebab dalam menjalankan Perda tak hanya instansi pelaksana saja yang menjalankan, namun juga melibatkan instansi lain.

”Ini yang  tak ada, karenanya perencanaan Pemko sangat buruk,” ungkap Idawati.

Anggota Baperda lainnya, Sallon Simatupang, mengatakan mandulnya Perda karena kegagalan Kepala Daerah dalam memimpin dan menugaskan dinas yang berada di bawahnya.

”Mereka (pemerintah) yang mengusulkan, tapi tak dijalankan,” tuturnya.

Menurutnya, pelaku Perda adalah Wali Kota Batam. Sementara teknis pelaksanannya dijalankan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini menyayangkan banyaknya Perda yang mandul. Padahal dalam menyusun satu perda dibutuhkan anggarang yang tak sedikit. Sekitar Rp 250 juta hingga Rp 300 juta per Perda. Itu anggaran untuk panitia khusus (Pansus) DPRD saja.

”Kalau digabung dengan pemerintah, bisa mencapai Rp 500 juta per Perda,” katanya.

Adapun Perda-Perda yang mandul itu antara lain Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sitem Keamanan Melalui Kamera Pengamanan di Objek Vital, Fasilitas Umum, dan Kawasan Tertentu, Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dan Perda Nomor 7 Tahun tahun 2009 tentang Pengelolaan Terumbu Karang Kota Batam.

Kemudian Perda Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Kota Batam, Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelanggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah di Batam, Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, dan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Lalu Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelanggaraan dan Retribusi Parkir, Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Keplabuhanan (BUP), Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, dan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelanggaraan Pelayanan Publik.

Tak berjalannya Perda-Perda ini menimbulkan dampak nyata di masyarakat. Misalnya Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini dinilai gagal mewujudkan Batam kota bersih karena hingga saat ini masih banyak wilayah atau titik di Batam yang masih dibanjiri sampah.

Di depan Perumahan Parama Residence, Marina, Sekupang, misalnya. Sudah dua minggu lebih sampah tak diangkut. Akibatnya, tumpukan sampah tersebut menggunung dan berserakan hingga ke bahu jalan.

”Kalau sudah menumpuk, petugasnya malas ngangkut,” ujar Asep, 41, warga setempat.

Pemandangan serupa juga terlihat di Sagulung. Di wilayah ini masih terjadi penumpukan sampah di beberapa titik. Baik di kawasan pemukiman maupun di tempat-tempat pembuangan sementara (TPS). Petugas dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam kuwalahan mengangkut sampah di wilayah itu.

Di wilayah Batamkota, permasalahan sampah tak jauh berbeda. Warga juga kerap mengeluhkan lambatnya pengangkutan sampah oleh DKP. Sebab saat ini ada enam kecamatan di Kota Batam yang pengelolaan sampahnya ditangani Pemko Batam melalui DKP Batam. Yakni Kecamatan Batuaji, Sagulung, Sekupang, Batamkota, Seibeduk, dan Nongsa.

Menanggapi hal ini, Pemerintah Kota Batam segera bentuk tim khusus yang terdiri dari Kejari, Satpol PP, dan kepolisian untuk mengawasi pelaksanaan penegakkan Perda Sampah. Dalam perda tersebut jelas diatur sanksi bagi warga yang membuang sampah sembarangan akan didenda Rp 2,5 juta.

”Kita masih bahas dengan berbagai pihak, karena ini menyangkut hukum,” kata Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam, Suleman.

Tim ini nantinya akan bertugas sebagai pengawas dan pemantau di beberapa lokasi yang menjadi langganan masyarakat membuang sampah. Tim memiliki wewenang penuh untuk melakukan penindakan apabila ditemukan pelanggaran.

”Jika ditemukan silahkan langsung ditindak,” kata dia.

Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelanggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah di Batam oleh Dinas Pendidikan Kota Batam tak kalah amburadul. Perda yang di dalamnya mengatur jam malam bagi pelajar ini juga belum efektif hingga saat ini. Namun pemerintah menuding Perda ini mandul karena minimnya dukungan para orang tua siswa.

”Gimana mau efektif, respons orang tua kurang,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin, Selasa (16/2) lalu.

Namun ke depannya, Muslim mewacanakan akan melakukan tindakan tegas. Sebab dari pantauannya beberapa waktu ini, sudah kembali marak siswa-siswa berkeliaran pada jam-jam yang tak diperbolehkan.

”Kami akan coba lagi,” ujarnya.

Muslim menegaskan, pihaknya tak akan bisa menerapkan Perda ini sepenuhnya. Sebab yang bisa melakukan pengawasan penuh adalah orang tua. Oleh sebab itu, ia berharap orang tua meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya.

Demikian juga dengan penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam dinilai gagal menjalankannya. Sebab hingga saat ini, masih banyak aktivitas warga merokok di tempat-tempat yang dilarang.

Bahkan, tahun ini Dinkes Batam belum melakukan sosialisasi Perda KTR ini. Alasannya, karena terkendala anggaran.

”Tahun lalu kita sudah sosialisasi ke semua lapisan masyarakat, untuk tahun ini kita tunggu anggaran turun dulu,” kata Kepala Bidang Program Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Batam, Siska Irma.

Dia mengklaim sosialisasi sudah maksimal. ”Kami sudah kemana-mana, media saja yang tidak tahu,” kilahnya.

Menurutnya Dinas Kesehatan telah menerapkan Perda ini di lingkungan Dinkes, sekolah, masyarakat, tempat ibadah, tempat perhubungan seperti pangkalan taksi, mal, dan hotel.

”Jadi tidak sembarangan merokok, nanti bisa dikenakan sanksi,” ujarnya.

Perokok yang terbukti melanggar perda tersebut akan dikenakan sanksi berupa denda.

”Sembari sosialisasi kita juga terangkan sanksinya, dan 2017 akan kita terapkan,” katanya.

Meski belum ada sosialisai maksimal, sejumlah pengelola mal di Batam sudah menerapkan Perda ini. Seperi Nagoya Hill Mall Batam.

Saling Lempar

Sementara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau dinas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam terkesan saling lempar tanggung jawab terkait banyaknya Perda yang tak kunjung diterapkan atau perda mandul.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam, Hendri mengatakan salah satu alasan sulitnya menegakkan Perda karena tak ada dukungan dari instansi lain terkait. Padahal, domain suatu perda biasanya berada di bawah SKPD tertentu, yang penegakannya dibantu oleh Satpol PP.

”Kita wajib hukumnya bekerja sama dengan instansi terkait, karena Satpol PP tidak bisa (menegakkan perda) tanpa didampingi dinas terkait,” kata Hendri, kemarin.

Dia contohkan aturan untuk menertibkan gelanggang permainan (gelper) di Kota Batam. Tanpa didampingi oleh Badan Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) selaku pihak yang mengeluarkan izin, Hendri katakan pihaknya tak bisa sembarangan menertibkan.

”Misalnya nanti kami ditanya sama orang gelper itu, apa hak anda menertibkan toh kami mengantongi izin, kan kita salah jadinya,” ujar Hendri.

Begitu juga terkait jam belajar malam bagi pelajar. Menurut Hendri, leading sector dari Perda Kota Batam Nomor 4 Tahun 2010 tentang penyelanggaraan pendidikan dasar dan menengah di Batam itu berada di tangan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam.

”Kalau Disdik tak mengajak kami, ya kami tak bisa bertindak sendiri,” kata dia.

Tak hanya Satpol PP, ada juga SKPD lain yang saling tunjuk karena tak berjalannya penegakan aturan. Misalnya, terkait pengawasan usaha warung internet (warnet) di Kota Batam yang selama ini diindikasi telah disalahgunakan sebagai lokasi untuk mengakses pornografi dan perjudian, bahkan oleh anak-anak dan pelajar. Namun, Badan Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kota Batam malah gantian menunjuk pengawasan warnet berada di BPM-PTSP.

”Karena BPM yang mengeluarkan izin, harusnya mereka yang mengawasi,” kata Salim, kemarin.
Menurut Salim, sudah ada aturan terkait usaha warnet di Kota Batam yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam Nomor 3 Tahun 2015. Termasuk, soal jam buka-tutup warnet dan tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh pengusaha warnet. Misalnya, terkait konsumen pengguna jasa dan fasilitas warnet. ”Termasuk soal sanksi dan pencabutan izin usaha, tertuang semua di Perwako itu,” kata dia.

Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasikan terkait pengawasan itu pada Kepala BPM-PTSP Kota Batam, Gustian Riau, ia tak menjawab panggilan telepon.

Terpisah, Kepala Bagian Humas Pemko Batam, Ardiwinata menampik tudingan adanya Perda mandul. Menurut dia, belum berjalannya perda sesuai harapan lantaran ada kendala dalam penerapannya di lapangan. Terutama, pada objek perda yakni masyarakat secara umum.

”Intinya perda tersebut tetap diupayakan semaksimal mungkin agar bisa diterapkan,” ujar Ardi.

Karena itu, ia menyambung, penerapan perda-perda itu juga butuh dukungan dari semua pihak. Tak hanya oleh instansi dan dinas di bawah Pemko Batam, namun juga peran serta masyarat.

”Kami harus dapat dukungan dari masyarakat selaku objek yang dikenai perda itu,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Muhammad Musofa menilai penegakan perda perlu ketegasan oleh Pemko Batam. Salah satunya, dengan pembentukan satuan tugas (satgas) yang mengawal berjalannya aturan tersebut.

”Satgas ini juga tidak hanya terfokus di tingkat kota, tapi di kecamatan-kecamatan, terutama di sembilan kecamatan yang rawan,” kata Musofa, kemarin.

Masalah Hulu

Ada banyak faktor yang menjadi alasan mandulnya peraturan-peraturan daerah (Perda) di Batam. Pengamat kebijakan publik Zaenuddin mengatakan, faktor itu bisa muncul dari bagian hulu.

”Perda itu kan dibuat dari kebutuhan masyarakat. Perda itu memberikan solusi tidak?” katanya saat dihubungi, Selasa (16/2).

Sebuah peraturan daerah bisa lahir dari usulan masyarakat atau murni dari institusi pemerintahan. Namun, sekalipun itu murni dari pemerintahan, perda itu harus mewakili kebutuhan masyarakat.
Zaenuddin mengatakan, jangan sampai perda itu hanya sekadar untuk memenuhi target legislasi dari pusat.

”Untuk apa kalau hanya memenuhi target saja?” katanya.

Lantaran kebutuhan masyarakat yang berbeda di setiap daerahnya, Perda juga tidak bisa di-copy-paste begitu saja. Ia mendapati beberapa kecenderungan daerah menyalin secara utuh perda dari daerah lain.

”Mungkin temanya sama, masalah sampah. Tapi kan kondisi masyarakatnya pasti berbeda,” ujarnya lagi.

Pria yang tengah menempuh studi lanjutan Ilmu Kebijakan di Universitas Gadjahmada ini meneruskan, permasalahan tidak jalannya sebuah perda juga bisa disebabkan masalah sosialisasi. Apakah perda tersebut telah disosialisasikan ke instansi pemerintah terkait, ke lembaga-lembaga terkait, organisasi, dan masyarakat?

Dan jika sudah sampai tahap sosialisasi tapi tak juga jalan, dewan harus turun lagi untuk memantau. Sebab, DPRD juga memiliki fungsi pengawasan.

”Laksanakanlah hearing tentang perda-perda yang sudah dibuat itu. Coba sekarang, apakah ada hearing yang dibuat untuk perda-perda yang sudah ada?” katanya. (chyntya dewi p/julita sari/rico/ian/rna/hgt/ceu/ska/rng/cr13/cr17/cr18)

February 18, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: