Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

BP Batam Ganti Nama, FTZ Jadi KEK

Jemmy Rumengan: Jangan Bebani Pengusaha

JAKARTA (BP) – Polemik pembubaran Badan Pengusahaan (BP) Batam terang sudah. Gubernur Kepri, Muhammad Sani, menegaskan BP Batam tidak akan dibubarkan. Namun lembaga pengelola kawasan free trade zone (FTZ) Batam itu akan berganti nama.

”Prinsipnya, ya bukan bubarlah istilahnya, hanya berganti baju saja,” kata Gubernur dalam rilisnya kepada koran ini, kemarin (19/2/2016).

Sayangnya, Sani tidak menyebut secara detail mengenai perubahan BP Batam itu. Namun yang jelas, kata dia, proses transformasi BP Batam ini tidak akan mengganggu pelayanan investasi di Kota Batam.

”Dan kabar baiknya, (perubahan ini) tidak akan mengurangi kewenangan-kewenangan yang sudah jalan sekarang, khusus untuk di Batam,” ujar Sani.

Selanjutnya, status daerah perdagangan dan pelabuhan bebas (free trade zone/FTZ) Batam juga akan berganti menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dalam rapat kemarin, rencana perubahan FTZ menjadi KEK Batam ini juga dibahas secara khusus.

Sani mengatakan, pemerintah pusat melalui kementerian terkait akan berupaya perubahan ini tidak akan mengganggu iklim investasi di Batam. Dan yang lebih penting, lanjut Sani, perubahan status FTZ menjadi KEK ini bertujuan untuk mengembangkan Batam menjadi lebih baik lagi.

”Yang jelas, kemudahan izin tetap diutamakan. Tidak ada yang dikurangi atau bahkan dihapus. Dan intinya jangan apa yang sudah kita buat ini justru menyusahkan masyarakat,” tegas Sani.

Masalah lahan di daerah Kecamatan Rempang dan Kecamatan Galang, Batam juga dibahas dalam rapat kemarin. Nantinya, kawasan Rempang-Galang (Relang) akan dikembangkan sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Persoalan ini akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) atau peraturan lainnya.

Selesai rapat, Menteri Dalam Neggeri Tjahjo Kumolo yang sudah ditunggu oleh sejumlah wartawan tidak banyak berkomentar. Dia hanya mengatakan jika keputusan dari rapat kali ini sudah final.

Sementara itu, sejumlah kalangan tetap menolak wacana penghapusan status FTZ Batam. Sebab kebijakan ini justru dinilai merupakan langkah mundur pemerintah.

Kebijakan Jangan Menimbulkan Kost Tinggi

Adanya kebijakan perubahan Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan merugikan Batam, dan Kepri pada umumnya.

‘’Perubahan itu hanya akan melahirkan kost tinggi. Dalam kondisi ekonomi yang sulit saat ini, pengusaha akan terbebani dengan berbagai biaya akibat perubahan nama tersebut,’’ papar Akademisi Batam, Prof Dr Ir Jemmy Rumengan SE MM di Batamkota, Jumat (18/2/2016).

KEK itu mengacu kepada zona seperti zona industri, zona pariwisata, zona perikanan, zona pelabuhan. Apa mau nanti, seorang pengusaha yang sudah eksis, lalu diminta memindahkan usahahanya ke KEK industri? Itu jelas memberatkan dan mengeluarkan biaya lagi.

Sekarang ini papar Jemmy, keberadaan Badan Pengusahaan (BP) Batam dinilai banyak pihak mempunyai banyak kekurangan. Harusnya, yang dilakukan adalah mereformasi sistem, pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM),  diperbaharui struktur organisasi di di BP Batam. Ke depan tidak ada lagi kesan, BP sebagai calon tanah.

Jangan lagi terjadi sebut Jemmy, ada tumpang tindik kebijakan antara Wali Kota Batam, Gubernur Kepri dengan BP Batam. Pada satu sisi, Batam dan Kepri harus maju dengan Otonomi Daerah. Namun pada sisi lain, keberadaan BP Batam juga memiliki kekuasaan yang sangat besar terkait lahan, dan investasi. Ini terlihat ada ketidaksempurnaan pelaksanaan Otonomi Dareah di Batam dan Kepri. Harusnya, UU tentang BP Batam itu dicabut agar tidak terjadi lagi tumpang tindih kebijakan soal lahan.

Dewan Kawasan (DK) yang Diketuai Gubernur Kepri membawahi BP Kawasan. Ketika berubah menjadi KEK, akan ada Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin Menko dan di dalamnya ada Dewasan Ekonomi Kawasan (DEK) yang diketuai Gubernur Kepri.

‘’DK dan KEK sama sama. Orangnya sama. Bajunya saja yang berbeda. Perubahan ini membutuhkan biaya, dan menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran,’’ tegas Jemmy.

Perubahan itu perlu dikaji dengan melibatkan akademisi, pengusaha, birokrat, politisi, dan lainnya.

Pengusaha dan masyarakat papar Jemmy menginginkan ada kepastian hukum. Jangan ada lagi benturan kebijakan antara BP dengan gubernur.

Tujuan investasi, adalah merangsang sektor ekonomi, membuka lapangan kerja untuk masyarakat lokal, menumbuhkan investasi. Ini akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, maksimalkan ekonomi perbatasan agar Batam bisa mejadi pesaing Singapura dalam bidang jasa perkaplan, kointainer, tempat berlabuh, wisata belanja, dan wisata alam. (jpg/sta)

February 21, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: