Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

3.000 Honorer di Batam Tak Bisa Gajian

Jumlah Honorer Membengkak, Surat Edaran Wako Batam Diabaikan

BADAN Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Batam masih terus melakukan verifikasi jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemko Batam. Hasil sementara, terjadi pembengkakan jumlah honorer dari 4.131 menjadi lebih dari 7.000 orang.

Fakta ini menimbulkan masalah baru. Sebanyak 3.000-an honorer -di luar 4.131 yang sudah terdata- terancam tidak akan menerima gaji sepanjang tahun ini.

Sebab dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016, Pemko Batam hanya menganggarkan gaji untuk 4.131 tersebut.

Anggota Komisi I DPRD Batam, Tumbur P Sihaloho, mengatakan situasi ini merupakan kesalahan dari Pemko Batam, dalam hal ini BKD Kota Batam. Sebab, BKD melakukan verifikasi setelah APBD disahkan.

”Harusnya verifikasi dilakukan sebelum pengesahan anggaran. Bukan sebaliknya,” kata Tumbur dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Kota Batam, Senin (22/2/2016).

Meski begitu, dirinya tetap mendesak Pemko Batam segera membayarkan gaji 4.131 tenaga kontrak atau honorer yang sempat tertunda selama dua bulan belakangan. Sebab, anggarannya sudah disediakan di APBD 2016.

”Jangan karena ada tambahan, yang lainnya jadi korban,” tuturnya.

Ketua Komisi I DPRD Batam, Nyanyang Haris Pratimura, juga mendesak Pemko Batam segera memberikan hak gaji untuk 4.131 homorer tersebut.

”Kami berharap bulan depan bisa dibayarkan, dua bulan mereka (tenaga honorer) belum gajian,” kata Nyanyang saat memimpin RDP, kemarin.

Nyanyang juga mempertanyakan kinerja BKD Batam selama ini. Sebab, membengkaknya jumlah honorer ini merupakan bentuk lemahnya pengawasan BKD.

Padahal, tahun lalu Wali Kota Batam mengeluarkan surat edaran (SE) yang isinya melarang seluruh dinas dan intansi di lingkungan Pemko Batam menambah atau merekrut honorer baru. Namun nyatanya, selama setahun belakangan ini terjadi penambagan honorer lebih dari 3.000 orang.

”Artinya, surat edaran Wali Kota Batam itu diabaikan,” kata dia.

Nyanyang menuturkan, Wali Kota Batam harus bertangungjawab menyelesaikan nasib tenaga kontrak. Mereka harus diberikan kepastian, apakah diperpanjang atau dipecat.

”Jangan dipekerjakan tapi tak diberikan gaji,” katanya.

Menurut Nyanyang, tersendatnya gaji honorer karena lambannya proses verifikasi yang dilakukan BKD. Karena belum ada SK, SKPD terkait tak berani mengajukan anggaran.

”Pihak keuangan bersedia mencairkan anggaran, bila SKPD mengajukan. Tapi hingga kini tidak ada pengajuan,” katanya.

Bila pemerintah tak menyelesaikan masalah ini dalam waktu dekat, Komisi I mengancam akan menyurati pimpinan DPRD untuk menyurati Wali Kota Batam.

”Kapan akan diselesaikan. Selama ini kita tanyakan saling lempar tanggung jawab,” ungkapnya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Nono Hadi Siswanto menambahkan gaji tenaga honorer takkan terlambat bila pemerintah bekerja secara profesional.

”Kenapa DPRD bisa gajian yang lain tidak, gimana sistemnya. Gimana alur keuangan, akutansinya seperti apa. Kok bisa sepotong-sepotong,” ungkapnya.

Sementara Anggota Komisi I lainnya, Likhai memastikan, 30 persen dari jumlah tenaga honorer di Pemko Batam fiktif. Banyak yang sebenarnya sudah keluar atau habis kontrak, namun masih diajukan anggaran gajinya.

”Verifikasi harusnya dilakukan tiap bulan, bukan tahunan seperti ini,” ucapnya.

Likhai mengatakan, Pemko Batam mestinya tegas soal honorer ini. Setiap SKPD harus melakukan penilaian rutin. Jika honorer tidak mampu atau memang tak lagi dibutuhkan, harus segera diberhentikan supaya tak membebani anggaran.

”Tak perlu takut dengan tekanan dari sana sini. Kalau BKD tak mampu, mundur saja,” tegasnya.

Dalam RDP tersebut Pemko Batam tak bisa memastikan kapan gaji ribuan tenaga honorer dibayarkan. Selain verifikasi belum rampung, analisis beban kerja (ABK) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum dilaporkan

”Kami akui gaji pegawai honorer belum dibayar. BKD sedang melakukan verifikasi,” ungkap Asisten

Administrasi Umum Pemko Batam, Firmansyah saat RDP dengan Komisi I DPRD Kota Batam, kemarin.
Menurutnya, verifikasi sudah lebih dari 90 persen. Sedangkan ABK, laporannya akan diberikan Rabu pekan depan.

Mantan Kepala BKD Kota Batam ini mengatakan, berdasarkan ABK nantinya bisa diketahui jumlah honorer yang ada saat ini, apakah sesuai atau tidak dengan beban kerja SKPD.

”Bila minggu ini ABK diserahkan, akhir bulan ini sudah rampung. Kalau belum, kami tak bisa memastikan kapan (gaji honor dibayarkan),” ungkap Firman.

Kepala BKD Kota Batam, M Sahir mengakui pihaknya belum merampungkan verifikasi.

”Masih berjalan, belum final,” kata mantan Asisten Administrasi Umum Pemko Batam ini.

Berbeda dengan Firman, Kepala BKD Kota Batam M Syahir tak bisa memastikan kapan verifikasi rampung. ”Mudah-mudahan secepatnya bisa selesai,” katanya.

Syahir berkilah, lambannya verifikasi ini akibat banyaknya data tenaga honorer yang tercecer, serta susulan data tambahan. ”Ada yang sudah menyampaikan ternyata ada susulan lagi,” tuturnya.

Selanjutnya, hasil verifikasi akan dilaporkan ke Wali Kota atau Wakil Wali Kota Batam. Data ini akan menjadi pertimbangan kepala daerah dalam mengambil kebijakan.

”Dipakai atau tidaknya (tenaga kontrak) tergantung pimpinan,” katanya lagi.

Namun Syahir menolak jika verifikasi yang dilakukannya menghambat gaji para tenaga kontrak.

”Bukan kapasitas kami untuk menjawab (gaji tenaga honorer). Itu bagian keuangan,” katanya. Sementara Bagian keuangan tak bisa mencairkan anggaran, tanpa pengajuan dari SKPD.

Sekretaris DPRD Kota Batam, Marzuki mengatakan, SKPD tak bisa mengajukan anggaran untuk tenaga honorer. Karena belum ada payung hukum, yakni berupa perpanjangan SK.

Menurut Marzuki, bedasarkan Surat Edaran Wali Kota Batam, pimpinan SKPD tak dibenarkan mengangkat atau memperpanjang tenaga kontrak. Meskipun anggaran sudah dialokasikan, pihaknya tak bisa mengajukan anggaran.

”Sampai kapanpun takkan dibayar, jika tak ada payung hukum,” katanya.

Tak Sanggup Beli Seragam

Belum beres masalah gaji, kini para honorer di Pemko Batam dihadapkan pada masalah baru. Mereka diwajibkan membeli seragam baru dan harus sudah dipakai per 1 Maret mendatang. Terang saja, mereka keberatan dengan kebijakan ini.

”Gajian saja belum, (tapi) malah suruh beli seragam pula,” keluh seorang pegawai honorer di lingkungan Pemko Batam yang tak mau ditulis namanya, Senin (22/2/2016).

Kewajiban memakai seragam baru yang berbeda itu mengacu pada surat dari BKD Kota Batam bernomor 177/BKD-PP/II/2016 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri No 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Berdasar surat itu pula, nantinya pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-PNS di Pemko Batam akan dibedakan.

Jika PNS mengenakan seragam Pakaian Dinas Harian (PDH) berwarna khaki seperti yang diterapkan saat ini, beda halnya dengan pegawai honorer. Mulai awal Maret mendatang, seragam non-PNS berupa baju dinas berwarna biru muda yang dipadu dengan rok/celana berwarna biru dongker. Seragam itu dipakai setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Sedangkan pada hari Jumat, honorer juga tetap mengenakan baju kurung Melayu seperti yang berlaku sekarang ini.

Perubahan ketentuan baju seragam itu memaksa para pegawai honorer untuk membeli pakaian dinas baru seperti yang dipersyaratkan.

”Mau bagaimana lagi, perintahnya begitu,” gerutunya.

Hal senada disampaikan seorang honorer pria saat ditemui di kantornya di Sekupang, kemarin. ”Ini namanya sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kami terpaksa utang sana-sini,” katanya.

Dia tak mempermasalahkan membeli seragam baru bila gajinya selama ini telah dibayarkan. ”Mau saja beli, tapi dengan uang apa?” ungkapnya.

Menanggapi itu, Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemko Batam, Ardiwinata mengatakan Pemko Batam memang tidak menganggarkan dana untuk pembelian seragam baru bagi pegawai honorer tersebut.

”Aturan itu (Permendagri) keluar setelah APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Batam 2016 selesai disusun,” kata Ardiwinata, kemarin.

Sedangkan terkait banyaknya pegawai honorer di lingkungan Pemko Batam yang belum gajian sehingga kebijakan membeli seragam baru itu dinilai memberatkan para pegawai, Kabag Humas katakan akan ada solusi dari Pemko Batam dalam sepekan ini.

”Gaji mereka akan dicairkan dalam minggu ini,” kata dia.

Sekretaris BKD Kota Batam, Alwi AR membenarkan, APBD murni 2016 hanya mengakomodir gai untuk sekitar 4.000-an honorer. Sementara gaji sekitar 3.000 honorer lainnya belum masuk dalam pos anggaran.

Terkait nasib 3.000-an honorer ini, Alwi enggang berkomentar.

“Semua sudah kami laporkan ke pimpinan (Wali Kota, red). Makanya, kita tinggal menunggu keputusan pimpinan,” kata Alwi, tadi malam. (hgt/rna/ska)

February 23, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: