Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Audit BP Batam, BPK Perlu Dua Bulan

BATAM (BP) – Rumitnya persoalan di Badan Pengusahaan (BP) Batam membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus kerja ekstra untuk melakukan audit. BPK butuh waktu setidaknya dua bulan untuk mengaudit lembaga yang kini tengah menjadi sorotan pemerintah pusat itu.

”Ini sebenarnya audit tahunan. Tetapi katanya, mereka (BPK, red) akan mengaudit kami selama dua bulan,” kata Deputi BP Batam, Jhon Arizal, di Graha Kepri, Rabu (24/2/2016).

Jhon mengatakan bahwa audit ini sudah berlangsung beberapa minggu lalu dan masih akan berlanjut hingga bulan depan.

Masalah lahan, menjadi yang paling utama dalam bagian audit tersebut. Terkait audit ini, BP Batam mengaku sudah memberikan semua data yang dibutuhkan. Tetapi terkait dugaan pelanggaran alokasi lahan, Jhon tidak mau berkomentar.

”Saya tidak tahu masalah itu (lahan, red). Maaf ya kalau masalah itu,” katanya.

Hasil dari audit ini, kemungkinan baru akan selesai dalam dua bulan atau tiga bulan ke depan. Di sana nanti akan terlihat apa-apa saja yang harus dibenahi BP Batam. Dan apa -apa saja yang menjadi temuan dari BPK.

”Kita tunggu saja hasilnya. Di sana nanti terbuka semuanya,” katanya.

Tetapi ia menegaskan bahwa BP Batam sangat siap menghadapi semua tim audit yang sudah berencana datang ke institusi vertikal tersebut. Termasuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tim audit dari DPR RI, dan Ombudsman akan dihadapi sebaik mungkin.

”Kita siap, tidak apa-apa. Silahkan saja, kita siap melayani,” katanya.

Anggota Komisi III DPR RI dari dapil Kepri, Dwi Ria Latifa, mengakui bahwa saat ini di komisinya belum ada isu mengenai turunnya KPK ke BP Batam. Meski memang menurutnya, penegakan hukum ini harus tetap dilakukan.

”Di komisi saya belum ada isu itu. Saya tidak mau komentar banyak terkait sesuatu hal yang belum saya miliki datanya,” katanya.

Untuk mengetahui kejelasan kapan KPK akan melakukan audit ke BP Batam, Dwi menyarankan untuk langsung bertanya langsung ke KPK. Tetapi menurutnya, agenda KPK itu harusnya diketahui di lembaga KPK bukan di kementerian.

”Kalau itu hanya KPK yang tahu. Tetapi kalau ditanya penegakan hukum, maka memang hukum harus ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Sementara Direktur Humas dan Promosi BP Batam, Purnomo Andiantono mengaku BPK masih melakukan audit. Masalah lahan menjadi masalah yang diseriusi. Meski Andi membantah mengenai adanya temuan pelanggaran.

Andi mengaku tidak mengetahui adanya kepemilikan fiktif di BP Batam. Sementara terkait banyaknya lahan tidur di Batam, itu dikarenakan adanya proses hukum dan disesuaikan dengan perjanjian saat alokasi lahan.

”Kalau ada lahan yang terlantar itu tergantung perjanjian. Kalau dijual lagi, mungkin karena alasan lain, dan itu harus dilaporkan ke BP Batam,” katanya. (ian)

February 25, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: