Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Warga Miskin Dijamin Punya Rumah

UU Tapera Disahkan, Iuran Dibayar Pekerja dan Pengusaha

Undang-Undang (UU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah disahkan oleh DPR, Selasa (23/2). UU ini mengamanahkan pemerintah untuk menyediakan perumahan yang murah dan terjangkau kepada rakyatnya yang masuk kategori miskin.

”Adanya aturan ini memberikan jaminan bagi rakyat berpenghasilan rendah untuk dapat memiliki rumah,” kata Ketua Pansus RUU Tapera Yoseph Umar Hadi.

UU Tapera ini juga mendelegasikan beberapa aturan turunan yakni, enam peraturan pemerintah (PP), dua peraturan presiden (pepres), satu keputusan presiden (kepres), delapan peraturan badan Tapera (BP Tapera).

Dalam pasal 7 UU Tapera disebutkan, setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta. Kepesertaan Tapera berakhir karena telah pensiun bagi pekerja, telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri, peserta meningal dunia, atau peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama lima tahun berturut-turut.

Untuk mendapat pembiayaan perumahan peserta harus memenuhi persyaratan, mempunyai masa kepesertaan 12 bulan, termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah, belum memiliki rumah, atau menggunakannya untuk pembiayaan kepemilikan rumah, pembangunan rumah atau perbaikan rumah pertama.

Pengawasan terhadap BP Tapera dilaksanakan oleh Komite Tapera dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara Badan Pemeriksan Keuangan dapat melakukan pemeriksaan atas penyelenggaraan Tapera sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, Presiden akan membentuk Komite Tapera paling lambat tiga bulan terhitung sejak UU ini diundangkan.

Yoseph menegaskan bahwa inti pokok dari RUU Tapera adalah menyediakan sebuah payung hukum bagi pemerintah untuk mewajibkan setiap warga negara Indonesia maupun asing yang bekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menabung sebagian dari penghasilannya di Bank Kustodian yang akan dikelola oleh Badan Pengelola (BP) Tapera untuk dikelola dan dimanfaatkan guna penyediaan rumah murah dan layak.

Pemanfaatan dana Tapera dan hasil pemupukannya hanya untuk peserta yang akan membeli, membangun atau merenovasi rumah pertama, serta akan dikembalikan pada saat peserta berusia 58 tahun atau sudah pensiun.

”Inilah subtansi kegotongroyongan seluruh warga bangsa bahwa penabung yang mampu dan sudah memiliki rumah merelakan sebagian penghasilannya ditabung dengan bunga murah, dengan tujuan membantu warga yang penghasilannya rendah,” ucap dia.

Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengatakan, aturan teknis mengenai besaran pembagian iuran Tapera akan diatur dalam PP.

”Besarannya akan disesuaikan dengan kondisi perekonomian nasional,” kata Basuki.

Selama masa tenggang dua tahun sebelum diimplementasikan, langkah yang dilakukan adalah meleburkan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (BAPERTARUM). Basuki juga berjanji walau ada penggabungan namun tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Besaran simpanan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan paling banyak sebesar 3 persen dari gaji atau upah paling banyak sebesar 20 kali upah minimum untuk peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a.

Penghasilan rata-rata per bulan dalam satu tahun takwim sebelumnya paling banyak sebesar 20 kali upah minimum untuk peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.

Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditanggung bersama oleh peserta sebesar 2,5 persen dan pemberi kerja sebesar 0,5 persen.

Bila Tapera resmi berlaku, maka setiap bulannya gaji pegawai akan dipotong untuk iuran mencapai 6 persen. Angka itu terdiri dari 3 persen untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan 2,5 persen untuk Tapera. Perhitungan berdasarkan besaran gaji pokok.

Anggota Komisi VI DPR, Bambang Haryo Soekartono, memaparkan ada empat keuntungan yang bisa didapatkan rakyat jika UU Tapera ini dijalankan dengan baik. “Tapera ini perlu, karena perumahan rakyat itu dibutuhkan untuk melindungi rakyat,” ungkap Bambang, Rabu (24/2/2016).

Anggota DPR dari dapil Jawa Timur I ini menjelaskan empat poin yang dimaksud adalah, pertama, dengan adanya UU Tapera diharapkan masyarakat mendapat hunian yang layak, sehingga masyarakat bisa istirahat dengan baik. Dengan begitu mereka dapat bekerja dengan aktivitasnya masing-masing secara produktif.

Kedua pengadaan rumah untuk rakyat yang berbenghasilan menengah ke bawah berdampak pada anak-anak yang ada di perumahan ini bisa belajar dengan baik, sehingga mampu melahirkan generasi bangsa yang unggul.

Ketiga, rumah bagi rakyat bisa menimbulkan rasa percaya diri masyarakat Indonesia. Dengan adanya rumah rakyat tanggung jawab negara terhadap penduduknya sebagai warga negara tentu memenuhi amanat konstitusi, yakni kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun poin keempat, kata politikus Gerindra ini, rumah rakyat bisa mewujudkan kesehatan lingkungan. “Rumah rakyat juga akan memberikan kesehatan bagi warganegara, masyarakat akan terlindungi dari berbagai macam penyakit,” papar Bambang.

Meskipun Bambang memiliki ekspektasi yang positif terhadap pengesahan UU Tapera ini, namun dia juga memberikan catatan agar implementasi dari UU tersebut, yang berada di bawah kewenangan pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik dan jujur, tanpa ada penyelewengan dalam prosesnya.

Pengusaha Menolak

UU Tapera mendapat penolakan dari berbagai pelaku usaha karena dinilai membebani. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menganggap UU Tapera berbenturan dengan program andalan pemerintah yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Ketua Kadin Pusat, Rosan Roeslani, mengatakan kebijakan yang digulirkan pemerintah seharusnya dapat menciptakan lapangan kerja, bukan malah memberatkan pengusaha.

”Kita sebetulnya terus terang agak kecewa juga, tetapi pemerintah mungkin punya pandangan lain. Itu kan jadi beban perusahaan dimana sebenarnya sudah ada di BPJS. Apakah kebijakan ini akan mendorong penciptaan lapangan kerja baru atau memberatkan. Kalau menurut saya begitu,” ujar Rosan.

”Tetapi ditanya beban pengusaha berapa dan pekerja berapa ya pasti bebannya ke perusahaan. Harusnya beban itu nanti dikompensasi ke kebijakan lain yang bisa membuat biaya ekonomi tinggi makin turun bisa pajak, ekspor dan sebagainya.”

Menanggapi hal ini Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengatakan seluruh pekerja dan perusahaan harus menaati UU Tapera ini. Kata Wapres, UU itu dibuat untuk memberi kesejahteraan kepada warga masyarakat, khususnya pekerja, dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal.

”Kalau sudah ada Undang-undangnya (dinomori, red), tidak ada urusan, pengusaha dan pekerja harus ikut saja,” kata Wapres Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (24/2/2016).

Dia menjelaskan penyusunan UU Tapera tersebut dimaksudkan agar para pekerja dapat memiliki rumah tinggal tetap, sehingga tidak lagi mengontrak atau menyewa. Terkait penolakan dari kalangan pengusaha, Kalla mengatakan para pengusaha tidak boleh menolak perintah UU yang bertujuan supaya para pekerja bekerja dengan baik.

”Masa pengusaha menolak dia punya pekerja dapat rumah? Nanti supaya dapat bekerja lebih tenang, kalau tidak ada rumah kan kontrak terus, bagaimana pekerja bisa bekerja dengan tenang?” tukasnya.

Sementara itu Ketua Real Estat Indonesia (REI) Eddy Hussy mengatakan Tapera sebagai tabungan sebenarnya memiliki semangat yang sama dengan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk meningkatkan pembelian rumah dengan dana murah dan memiliki jangka panjang.

”Adanya tabungan ini penting, tetapi harus dikelola dengan baik dan memiliki jaminan. Soal pengusaha yang merasa terbebani pungutan itu bisa disesuaikan nantinya,” kata Eddy.

Cacat Formal

Selain dari kalangan pengusaha, reaksi penolakan UU Tapera juga muncul dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kamar kedua dalam sistem perwakilan di Indonesia ini menilai ada potensi cacat formal dalam UU tersebut.

”Ada potensi cacat formal, karena tidak melibatkan semua stakeholder, termasuk DPD,” ungkap ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, di Komplek Parlemen, Jakarta, kemarin (24/2).

Menurut dia, telah diterima sejumlah masukan dari sejumlah anggota tentang ruang untuk segera mengajukan juducial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hal tersebut.

”Ini kami masih terus mengumpulkan masukan,” katanya.

Hal lain yang patut disoroti dalam UU tersebut adalah terkait tanggungjawab negara dalam pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

”Kami sudah pelajari (UU-nya), tapi ini semua pendanaannya dari luar, atau bukan dari negara. Jadi, pemerintah seolah lepas tanggungjawab,” tuturnya.

Hal tersebut diamini Ketua DPD Irman Gusman. Menurut dia, UU Tapera juga lebih berfokus pada pengelolaan keuangannya saja. Bukan, pada pengadaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Padahal, secara filosofis, UU tersebut seharusnya disusun dengan kerangka semangat keberpihakan terhadap orang banyak.

”Jadi, bukan pada sektor keuangannya. Karena itu, (UU Tapera) ini sesuai nggak dengan misinya sebagai alat untuk mengatasi kekurangan rumah rakyat,” kata Irman.

Saat ini, selain dari anggota, DPD sedang menjaring sebanyak mungkin masukan dari berbagai pihak terkait UU Tapera untuk penyikapan lebih lanjut. Salah satunya, kemarin, DPD mengadakan focus group discussion (FGD) dengan mengundang Ikatan Alumni (Iluni) Universitas Sumatera Utara Jakarta.

Ketua Iluni Universitas Sumatera Utara Jakarta, Ghazali Husni Situmorang, juga menyoroti substansi UU Tapera. Menurut dia, UU tersebut dibentuk atas perintah UU No 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Salah satu pasalnya menyatakan, bahwa dalam menghimpun tabungan dana masyarakat maka diatur lewat UU.

”Tapi, yang terjadi UU ini sangat berbeda filosofinya,” kata Ghazali. (dyn/owi/jpgrup)

February 25, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: