Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Fasilitas FTZ Batam Perlu Ditambah

BATAM (BP) – Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Sri Adiningsih mengatakan pemerintah mestinya menambah dan meningkatkan fasilitas free trade zone (FTZ) Batam. Bukan malah sebaliknya. Termasuk, misalnya, menjadikan Batam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang memiliki fasilitas bebas hanya di beberapa kawasan saja.

”Kalau ingin bersaing dan maju dan bisa menarik lebih banyak investor, saya kira perlu insentif dan kemudahan lain,” ujar Sri Adiningsih saat berdiskusi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam di Kantor wali Kota Batam di Batamcenter, Kamis (25/2/2016).

Menurut Sri, pelbagai fasilitas yang menyertai FTZ saat ini seperti pembebasan cukai dan tarif, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM) masih perlu suntikan insentif lain yang berorientasi untuk menggenjot masuknya arus investasi. Tak hanya itu, dia juga menilai pentingnya fasilitas tambahan lainnya seperti pembangunan infratsruktur yang lebih baik dan bertaraf internasional di Batam.

”Tidak bisa kalau (fasilitas) bussiness as usual (bisnis biasa) lagi, karena kalau hanya itu Batam akan kalah kompetitif dengan kawasan yang sama di Asean (Asia Tenggara),” papar Dosen Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyarakta itu.

Terlebih, dia menambahkan, dalam waktu dekat juga akan ada Asean Comprehensive Investment Agreement (ACIA) yang akan jadi ajang untuk persaingan kawasan bisnis di seluruh Asean untuk menarik investasi sebesar-besarnya. Karena itu, kata Sri, Presiden Joko Widodo juga telah mencanangkan perbaikan peringkat Indonesia dalam ”ease of doing business” atau kemudahaan melakukan bisnis versi Bank Dunia dari peringkat 109 pada 2016, menjadi masuk 40 besar pada 2017.

”Itu komitmen dan perjuangan besarnya, dan Batam diharapkan jadi pioner dan etalase Indonesia dalam hal kemudahan berbinis,” pinta Sri.

Karena itu, ia melanjutkan, pemerintah pusat dipastikan akan memperkuat fasilitas dan kemudahan investasi di Batam, meskipun hal itu tengah digodok dan terus dicari masukan yang tepat.

”Percayalah Batam akan lebih baik, baik itu fasilitasnya, insentif maupun pengelolaannya, pasti ada plus-plus jadi tidak kalah (bersaing)” kata peraih gelar Doktor Bidang Ekonomi dari Universitas Illinois Amerika Serikat tersebut.

Disinggung terkait kelembagaan yang akan mengelola Batam, Sri katakan pemerintah pusat juga tengah mendiskusikannya. Tujuannya, kata dia, menjamin lembaga tersebut akan jadi pengelola terbaik untuk keberlangsungan investasi di Batam.

”Apapun namanya nanti, yang penting itu lebih baik, efisien dan transparan (dalam mengelola Batam),” kata dia.

Yang tak kalah penting, Sri menyambung, lembaga itu nantinya juga diharapkan bisa memberikan kenyamanan investasi dengan pelayanan maksimal agar investor betah dan tak hengkang.

”Beri kepastian investasi, hukum dan dan pelayanan yang lebih baik bagi investor,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan menyatakan telah memberikan masukan pada Wantimpres untuk disampaikan pada Presiden Joko Widodo untuk perbaikan Batam dari sudut pandang Pemko Batam.

”Intinya yang penting Batam harus maju, dengan kemudahan investasi dan daya saing,” kata Dahlan, kemarin.

Tak hanya itu, Dahlan juga mengingatkan pemerintah pusat agar segala kebijakan yang diterapkan untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis di kawasan ini tak mengabaikan aspek sosial kemasyarakatan. Mengingat, Batam juga telah berkembang sebagai basis sosial-kependudukan yang menyertai pertumbuhan industri di kota ini.

”Hal-hal yang mempunyai dampak sosial harus diperhatikan,” kata dia.

Tarik Lahan Tidur

Sementara itu, kritik dan sorotan dari berbagai penjuru membuat BP Batam mulai berbenah. Khusus soal lahan, BP Batam berjanji akan segera menarik lahan tidur yang telah dialokasikan kepada pengusaha, tetapi tidak dibangun.

”Semua lahan tidur sekarang yang tidak diusahai atau dibangun akan kita tarik. Kita akan lebih tegas,” kata Mustofa Widjaja, Kepala BP Batam di Gedung Pemko Batam, Kamis (25/2/2016).

Mustofa mengaku sudah mulai menginvetarisir semua lahan kosong yang ada di Batam. Bahkan menurutnya, sudah ada beberapa yang sudah ditarik.

”Sebenarnya sudah ada beberapa yang sudah ditarik. Kita masih terus mendata. Mudah-mudahan cepat selesai,” katanya.

Meski demikian, Mustofa enggan menyebutkan lahan-lahan di mana saja yang sudah ditarik.

”Tunggusajalah nanti, semua akan kita tarik kalau ditelantarkan,” tegasnya.

Djaja Roeslim, Ketua DPD REI Khusus Batam, mendukung BP Batam untuk pencabutan lahan tidur tersebut. Sebab menurutnya, banyak lahan yang sudah siap bangun tetapi tak dibangun.

”Jadi lahan itu jangan ditunggu-tunggu, dibiarkan begitu saja, padahal sudah layak bangun,” katanya.

Menurut Djaja, banyaknya lahan tidur justru memancing bertambahnya rumah liar di Batam. Makanya masalah lahan ini harus diselesaikan secara komprehensif dan serius.

”Tetapi harus diingat, masih ada lahan yang sudah dialokasikan, tetapi persyaratan lain belum dilengkapi BP Batam sendiri. Ini juga harus diselesaikan BP Batam,” katanya.

Setelah nantinya ditarik, Djaja berharap, ketika pengusaha meminta lahan, BP Batam tidak menjawab dengan jawaban klasiknya, yaitu ‘lahan tidak tersedia’. Menurutnya, pembangunan di Batam ini harus terus dilakukan. Bukan malah sebaliknya, ada lahan yang dibiarkan begitu saja, hanya untuk menaikkan nilai jual lahan tersebut.

”Selama ini kan, kalau kita minta lahan, jawabannya sudah habis. Padahal kita tahu masih ada,” katanya.

Tumbur Sihaloho, anggota komisi I DPRD Kota Batam juga meminta BP Batam untuk lebih tegas kepada pengusaha yang memang meminta lahan tetapi tak membangunnya. Menurutnya, BP Batam juga harus menyiapkan data secara lengkap lahan-lahan di mana saja yang masih tersedia dan yang tida tersedia.

”Harus tegas, jangan hanya janji saja. Kalau sudah sampai bertahun-tahun, maka memang harus ditarik,” katanya.

Sebelumnya, Nyat Kadir, anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kepri juga meminta BP Batam untuk lebih tegas soal lahan tidur ini. ”Kalau untuk masalah lahan tidur, BP Batam tidak tegas. Harusnya ditarik saja kalau tidak sesuai ketentuan,” katanya. (rna/ian)

February 26, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: