Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

KEK Berlaku Menyeluruh di Batam, Rempang, dan Galang

Pabrik Tak Perlu Relokasi

Gubernur Kepri, Muhammad Sani mengatakan kemungkinan besar pemerintah pusat akan mengubah konsep Free Trade Zone (FTZ) Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Namun Sani menegaskan, pengusaha tak usah cemas karena mereka tak perlu merelokasi pabriknya ke dalam kawasan industri.

Sebab menurut Sani, sistem KEK yang akan berlaku untuk Batam akan dibuat berbeda dengan KEK di kawasan lain di Indonesia.

Yakni, dengan menerapkan fasilitas kawasan bebas yang berlaku menyeluruh tanpa kecuali di Kota Batam. Tanpa adanya kawasan industri berikat (bounded zone) di wilayah tertentu.

“Untuk Batam yang sudah kompleks begini antara penduduk dan investasi di dalamnya, tidak mungkin untuk direlokasi,” ujar Sani saat bertandang ke kantor redaksi Batam Pos di Graha Pena Batamcenter, Jumat (26/2/2016).

Menurut Gubernur, sebaran antara industri dan kawasan tinggal penduduk di Batam sudah terlampau sulit untuk dipisahkan. Pasalnya, beberapa industri berlokasi di sekitar kawasan pemukiman penduduk, begitu juga sebaliknya. Kondisi itulah yang jadi pertimbangan agar tak harus memindahkan pabrik-pabrik di luar kawasan industri ke dalam kawasan enclave seperti daerah lain di Indonesia.

“Jadi tetap berlaku KEK di Kota Batam dengan variasi tidak ada relokasi (industri),” papar Sani.

Secara umum, kata dia, fasilitas KEK yang akan diterapkan di Kota Batam itu juga sama dengan fasilitas yang menyertai penerapan FTZ selama ini. Pasalnya, fasilitas tersebut yang selama ini digadang jadi stimulus dan magnet bagi kalangan investor untuk menanamkan modalnya di Batam. Mengingat, ketika berlaku FTZ sejak 2007 lalu, seluruh kawasan mendapatkan fasilitas bebas seperti cukai dan tarif, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan sebagainya.

“Artinya apa yang berlaku di FTZ juga berlaku di KEK,” kata Gubernur yang baru dilantik dua pekan lalu itu.

Tak hanya di Kota Batam, Gubernur juga menyebut pemerintah juga berencana untuk menerapkan KEK bagi pengelolaan kawasan Rempang dan Galang ke depan. Pulau-pulau itu akan dikembangkan jadi kawasan industri baru dengan suntikan fasilitas KEK seperti yang juga bakal berlaku di Batam.

“KEK akan berlaku penuh di Rempang dan Galang,” terang Sani.

Berbeda dengan Batam yang lahannya sudah banyak dialokasikan dan sebagian telah jadi kawasan hunian penduduk, untuk Rempang-Galang yang lahannya masih banyak kosong dinilai lebih mudah ditata untuk penerapan KEK tersebut nantinya.

“Artinya penduduk yang tidak masuk KEK akan dapat fasilitas KEK,” jelas Gubernur.

Menyertai perubahan nomenklatur FTZ ke KEK, Sani katakan pemerintah berencana menguatkan fungsi koordinasi lembaga yang akan mengelola Batam ke depan di bawah kendali Dewan Kawasan Nasional (DKN).

“Tapi ini belum ditandatangani Presiden,” katanya.

Terkait pembagian kewenangan antara BP dan Pemko Batam ke depan, Sani juga menyebut hal itu akan jadi bagian dalam pembahasan di Dewan Kawasan Nasional (DKN), terutama dalam masa transisi dari FTZ ke KEK.

“Ini akan dibicarakan,” ujar dia.

Tambah Fasilitas dan Kemudahan

Sementara Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Sri Adiningsih mengatakan bahwa pemerintah pusat tetap akan mempertahankan fasilitas dan insentif yang sudah ada di Batam selama ini. Tanpa dikurangi dan bila perlu diberikan kemudahan tambahan lainnya.

“Supaya Batam memiliki daya saing tinggi dalam investasi. Masukan dari berbagai pihak dalam pertemuan ini akan kami sampaikan ke Presiden agar menjadi bahan pertimbangan untuk memajukan Batam,” kata Sri saat mengunjungi Kawasan Industri Batamindo (KIB), Mukakuning, Batam, kemarin (26/2).

Ia meminta pihak pengelola kawasan industri dan pihak-pihak yang ada di Batam tidak resah terhadap pembahasan mengenai perubahan pengelolaan kawasan Batam yang tengah dilakukan pemerintah. Termasuk jika pemerintah mengubah status FTZ Batam menjadi KEK Batam. Yang jelas, kata dia, Batam harus lebih efisien dan transparan dalam pengelolaan, memberi kepastian investasi, hukum, dan pelayanan yang lebih baik bagi investor.

“Pemerintah sekarang komitmen untuk menaikkan investasi secara signifikan. Paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan dalam rangka itu, nanti akan berlanjut paket kebijakan lain,” kata Sri.

Sri mengatakan kondisi investasi di Batam kini masih berada di belakang negara tetangga seperti Malaysia, Thailand maupun Filipina. Untuk itu menurutnya, perlu banyak perbaikan agar menarik minat investor.

“Kita tumbuh berkembang tapi lebih lamban dibanding mereka (negara tetangga). Artinya kita harus lebih banyak perbaikan, seperti infrastruktur, kelembagaan, efisiensi, keamanan serta kepastian hukum, ini hal-hal yang dibutuhkan investor,” katanya.

Dia juga mengatakan pekerja merupakan elemen penting dalam perindustrian. Dan kini, kata Sri, salah satu prioritas pemerintah membangun manusia indonesia.

Menurutnya Badan Nasional Sertifikasi Profesi  (BNSP) sedang gencar melakukan  peningkatan kemampuan tenaga kerja hingga bisa bersaing di dengan pekerja-pekerja negara tetangga.

“Kami harap di Batam juga memanfaatkan kebijakan di pusat tentang pelatihan-pelatihan dan sertifikasi. Agar kapasitas, produktifitas serta skill pekerja meningkat,” bebernya.

General Manager Batamindo, Mook Sooi Wah yang didampingi OK Simatupang Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan Kawasan Berikat dan Kawasan Perdagangan Bebas Kadin Indonesia dan Tjaw Hioeng, Wakil Koordinator Hmpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri.

Mook mengatakan, yang menjadi perhatian utama dari para investor di KIB lebih kepada isu-isu ketenagakerjaan dan masalah hubungan industrial. Karena hal tersebut langsung berdampak pada investor. Dan tetap mengharapkan agar fasilitas yang sudah ada tetap diberikan, bila perlu ditambah sehingga banyak investor yang akan berinvestasi di Batam.

Djelaskan Mook, keterampilan para pekerja menjadi permasalahan utama di KIB. Apalagi menyongsong MEA. Untuk itu pihaknya sedang menjalin kerjasama dengan Politeknik Batam agar pekerja di KIB punya keahlian dan bisa menjadi tenaga kerja yang terampil. Ini juga bertujuan untuk mengurangi pengangguran di Batam.

“Pekerja harus dibekali keahlian agar bisa bersaing,” Tegasnya.

Terkait aksi unjukrasa buruh, Mook mengungkapkan sejauh ini dapat ditangani dengan baik oleh aparat kepolisian.

“Kami selaku pengelola kawasan sangat mengapresiasi tindakan dari aparat keamanan dari Polda Kepri yang mendapat dukungan penuh dari TNI AD dan TNI AL,” katanya.

Sementara itu, Tjaw Hioeng Wakil Koordinator HKI Kepri berharap agar pemerintah tetap konsisten dengan apa yang pernah disampaikan oleh pejabat negera bahwa tidak ada fasilititas yang dikurangi, justru akan ditambah.

“Kita mendengar langsung bahwa Batam akan menjadi lebih baik. Tentu kami menyambut baik apa yang telah disampaikan, dan berharap tetap konsisten, apalagi pernyataan-pernyataan yang disampaikan tersebut langsung diutarakan di depan investor asing,” katanya. (rna/cr13/cr20)

February 28, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: