Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

700 Pajak Kendaraan Tak Diproses di Batam

DEDE HADI, Batamkota

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kepri tidak memproses 700 wajib pajak (WP) kendaran bermotor di Batam, baik yang mengajukan perpanjangan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) maupun Bea Balik Nama (BBN) per tanggal 31 Desember 2015 lalu.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Iskandarsyah mengatakan per 31 Desember 2015 itu, merupakan batas terakhir program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor.

”Ini yang kami sesalkan, mereka tak diberikan kepastian. Pajaknya dihapuskan atau tidak,” katanya kepada Batam Pos, Minggu (28/2/2016).

Menurut pria yang akrab disapa Iskandar ini, bila dendanya bisa dihapuskan maka harus segera diproses. Sebaliknya, jika harus membayar denda juga segera memberitahukan ke wajib pajak.

”Jangan dibiarkan berlarut-larut,” tutur Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Kepri ini.

Dia mengatakan, akibat lambannya kinerja Samsat, pemilik kendaraan tak memiliki bukti kepemilikan yang sah. Surat kendaraan berupa STNK serta BPKB ditahan di Samsat Kepri.

”Kalau ada kecelakaan siapa yang mau bertanggung jawab,” tegasnya.

Iskandar menjelaskan, program penghapusan pajak kendaraan bermotor diberlakukan pasca lahirnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 37 tahun 2015. Aturan ini berlaku mulai September 2015 hingga akhir Desember 2015.

”Harusnya berkas yang masuk per 31 Desember juga diproses,” ujarnya.

Sayangnya, kata dia, petugas hanya memproses pengajuan hingga 30 Desember 2015 saja. Sedangkan, yang mengajukan permohonan per 31 Desember 2015 hingga kini digantung.

”Katanya akan dihubungi petugas, tapi hingga kini tak ada kabar berita,” kata Mulyadi, salah satu wajib pajak yang mengajukan permohonan per 31 Desember 2015.

Mulyadi menuturkan, saat mengajukan permohonan bersama ratusan wajib pajak lainnya diminta menunggu, karena denda pajaknya bisa dihapuskan.

”Katanya menunggu perpanjangan Pergub, karena yang lama sudah habis masa waktunya. Ini membuat kita bingung, padahal masa berlakunya sampai akhir Desember,” tuturnya.

Ia pun sabar menunggu hingga tiga bulan. Namun, untuk memastikan beberapa waktu lalu ia mendatangi Samsat Kepri, tapi salah satu petugas disana menyarankannya untuk membayar denda.

Sebab, Pergub sudah habis masa waktunya. ”Kalau membayar, ngapain kami harus menunggu,” katanya lagi.

Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kepri, Faturahman yang coba dikonfirmasi berlum berhasil dihubungi. Beberapa kali dihubungi melalui handphonenya tak diangkat. Pesan singkat (SMS) juga belum dijawab.

Sebelumnya, Kasi Penerimaan dan Penetapan Dispenda Kepri, Diky Wijaya mengatakan pihaknya tak bisa memproses wajib pajak yang mengajukan permohonan per 31 Desember 2015. Sebab, setelah melalui proses cek fisik kendaran di Direktorat Lalau Lintas Polda Kepri, pengajuan baru masuk di Samsat Kepri lagi tanggal 4 Januari 2015.

”Kita menunggu perpanjangan Pergub, besar kemungkinan diperpanjang,” jelasnya.

Menurutnya, sejak diberlakukannya Pergub Nomor 37 tahun 2015, pajak yang dihapuskan mencapai Rp 8.691.935.730. Proses paling banyak terjadi di Desember 2015. Diky optimis penghapusan denda pajak kendaraan bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Kepri.

”Kita harapkan PAD meningkat,” katanya waktu itu. ***

February 29, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: