Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Usut Tuntas Korupsi Bansos Batam

Jaksa Ungkap Modus Penyelewengan

KETUA Komisi I DPRD Kota Batam, Nyanyang Haris Pratamura berharap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial (Bansos) Kota Batam tahun anggaran 2011-2012. Dia juga meminta jaksa transparan dan tak tebang pilih dalam menjerat para penilep uang rakyat itu.

”Jangan hanya pejabat di akar rumput saja  yang dijerat,” kata Nyanyang, tadi malam (2/3/2016).

Pada prinsipnya, pihaknya sangat mendukung upaya Kejati Kepri mengusut dugaan kasus korupsi dana Bansos Batam senilai Rp 66 miliar itu. Namun dia berharap langkah itu murni merupakan upaya penegakan hukum, bukan kepentingan politik atau kelompok tertentu.

Kata dia, penegakan hukum ini akan berdampak pada penyaluran anggaran ke depannya, khususnya dana Bansos.

”Supaya penggunaan anggaran lebih baik. Karena segala tindakan yang menyimpang ada konsekuensinya,” katanya.

Politikus Gerindra ini menambahkan, selama ini proses penyaluran dana Bansos memang rawan penyelewengan. Dia berharap, pengusutan kasus ini akan menjadi titik tolak transparansi penyaluran dana Bansos.

”Kalau perlu diumumkan ke publik, siapa saja yang menerima dana Bansos,” katanya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Batam lainnya, Harmidi Umar Husein, menambahkan dugaan penyalahgunaan dana Bansos merupakan bukti bobroknya pengelolaan keuangan. Serta lemahnya pengawasan dari inspektorat.

”Ini baru yang terungkap, mungkin masih banyak lagi yang lainnya,” kata Harmidi.

Menurut Harmidi, kepala daerah tak bisa lepas tangan mengenai permalasahan ini.

”Bila tersangkut, dia harus bertanggung jawab,” kata Harmidi.

Menurutnya, permasalasahan hukum akibat kebijakan yang salah, serta kelalaian pejabat melekat pada personal (pribadi) masing-masing.

”Bukan institusi,” ungkapnya lagi.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Yudi Kurnain menyebutkan, bansos merupakan program yang mulia. Membantu masyarakat yang membutuhkan.

”Karenanya selalu digelontorkan,” katanya. Namun teknis pelaksanaannya berada di pemerintah daerah.

”Saya berharap program yang sangat mulia ini jangan dicederai,” harapnya.

Sementara Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, M Rahmad, mengakui lambannya penanganan kasus dugaan korupsi Bansos Pemko Batam ini.

”Kami memang terkesan lamban dalam menangani kasus dugaan korupsi Bansos ini. Dari setiap proses penyelidikan hingga bermuara pada proses penyidikan, pasti akan disampaikan ke publik secara transparan pada waktunya,” ujar Rahmad saat ditemui di kantornya, Rabu (2/3).

Saat ini, kata dia, tim penyidik Kejati Kepri tengah membidik salah satu instansi semi pemerintahan dan salah satu kelompok organisasi masyarakat di Kota Batam. Mereka diduga ikut menikmati dana Bansos Batam 2011-2012 tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas.

Namun dia masih enggan menyebut nama oraganisasi dan instansi itu. Dia hanya menjelaskan, mereka diduga menyalahgunakan dana Bansos. Sebab tak dipergunakan sesuai dalam proposal, melainkan malah dibagi-bagikan kepada masyarakat.

”Ini salah satu contoh modus penyelewengan dana bansos, tindakan melawan hukumnya sangat fatal,” katanya

Rahmad juga menjelaskan alasannya tidak menyebut nama-nama tersangka dalam kasus ini. Seperti diberitakan sebelumnya, Kejati Kepri telah menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut. Yakni dari pihak penyalur dan pembagi dana Bansos.

”Supaya tidak membuat kegaduhan, nama tersangka belum bisa kami sampaikan ke publik. Minggu kedua Maret ini akan kami ekspose secara resmi,” kata Rahmad.

Rahmad mengatakan, dari setiap proses penyelidikan bermacam ragam modus penyelewengan ditemukan. Salah satu contohnya, dana yang dikucurkan oleh Kantor Pemuda dan Olahraga (Kanpora) Batam kepada beberapa organisasi kepemudaan untuk latihan futsal.

Setelah dana diterima Kanpora, kegiatan latihan olahraganya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti permohonan di proposal. Bahkan, laporan pertanggungjawabannya juga tidak jelas, kuat dugaan adanya keterlibatan pihak yang mengucurkan dana dalam pelaksanaan pengucuran dan penggunaannya.

”Siapapun pihak yang terlibat dalam penyelewengan dana itu, tidak bisa lari dari proses hukum walau sekecil apapun dana yang diselewengkan,” tegas Rahmad.

Disebutkan Rahmad, modus penggelapan dana Bansos yang terjadi di sejumlah daerah sebenarnya mirip. Begitu pun yang terjadi pada kasus dana Bansos di Batam. Untuk kasus Batam antara lain modusnya fiktif. Hanya saja, ia tidak menjelaskan secara detail fiktif yang dimaksud, karena menyangkut pokok materi pemeriksaan yang masih ditangani penyidik Korps Adhyaksa itu.

”Modus yang pertama, organisasinya jelas, mengajukan proposal kegiatan. Tapi begitu dana Bansos dicairkan, ternyata tidak ada kegiatan seperti yang tercantum di proposal,” ujar Rahmad.

Di luar modus fiktif, kata Rahmad, ada satu lagi modus ‘cincai-cincai’ yang biasa dimainkan si pemberi dengan si penerima. Yakni, uang benar-benar disalurkan, namun dipotong oleh si pemberi dalam jumlah yang begitu besar. Si penerima juga mau saja, asalkan dapat uang.

”Jadi uangnya disunat, dipotong, dan pemotongan itu juga masuk kategori korupsi,” katanya.

Ada satu modus lagi yang biasa digunakan. Yakni proposal dibuat sendiri oleh oknum pegawai dengan  mencatut lembaga atau ormas tertentu. ”Tapi uangnya dikantongi sendiri,” kata Rahmad.

Sekda Siap Diperiksa

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam yang kini merangkap jabatan sebagai Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Batam, Agussahiman menyatakan siap memberikan keterangan jika diminta oleh Kejati Kepri terkait dugaan kasus korupsi dana Bansos Pemko Batam.

”Kalau dimintai keterangan, siapapun warga negara itu harus siap,” kata Agussahiman di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (2/3).

Menurut dia, tak ada alasan menolak datang jika ada panggilan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Terlebih, jika itu berkait dengan tanggung jawab atau tugas seseorang.

”Kalau kita ini pejabat, pengusaha, siapapun, karena ada tanggung jawab, ada tugas, ada kewajiban ya harus dijalankan,” ujar pria yang mengemban amanat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam sejak 2006 lalu tersebut.

Terkait keterangan dari Kejati Kepri yang mengumumkan ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka tapi di sisi lain Kejati tak mau menyebut nama dua orang tersangka itu, Agussahiman tak mau berkomentar.

”Saya tidak punya kompetensi soal itu, silakan tanya ke Kejati,” katanya.

Disinggung apakah dirinya sudah mengantongi surat panggilan pemeriksaan dari Kejati Kepri, Agussahiman hanya mengangkat bahu. Begitu juga, ketika ditanya jika nanti ada pejabat di lingkungan Pemko Batam yang benar-benar jadi tersangka apakah Pemko Batam akan memberikan bantuan hukum, Agussahiman menjawab diplomatis.

”Itu nanti saja,” kata dia.

Meski begitu, selaku Plh Wali Kota Batam pihaknya akan berupaya agar ke depan pemberian dana Bansos ke masyarakat akan ditata lebih baik lagi. Termasuk, pentingnya laporan yang detail dan jelas sebagai bentuk pertanggungjawaban dari penerima bantuan.

”Intinya kita berupaya makin hari makin baik,” ujarnya.

Anggarkan Rp 4, M

Meski sarat penyimpangan, Pemko Batam masih mengalokasikan anggaran dana Bansos dalam APBD tahun ini. Berdasar data yang dihimpun Batam Pos, untuk tahun 2016 ini, Pemko Batam menyiapkan anggaran senilai Rp 4.651.020.000 untuk dana bansos bagi perorangan, organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun panti asuhan.

Rinciannya, belanja Bansos untuk mahasiswa/siswa terdapat 35 orang penerima. Sementara Belanja Bansos untuk beasiswa warga hinterland/mainland yakni 16 orang mahasiswa Universitas Riau Kepulauan (Unrika), 7 orang mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah), 13 Mahasiswa Universitas Batam (Uniba), 8 Mahasiswa STP, 11 mahasiswa Universitas Gadjah Mada dan 16 mahasiswa Politeknik Batam.

Untuk organisasi kemasyarakatan/ lembaga non pemerintah hanya empat organisasi yang akan menerima bansos yakni Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Batam, Forum Komunikasi Keluarga Anak dengan Kecacatan (FKKADK), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Batam, dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Batam. Sedangkan untuk panti asuhan, ada 38 panti asuhan yang dapat bantuan tersebut. (hgt/ias/rna)

March 3, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: