Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

1,3 Juta PNS Dirumahkan

Kompensasi Dibayar Penuh Tanpa Dicicil

JPGRUP, Jakarta

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan melakukan rasionalisi pegawai negeri sipil (PNS) mulai tahun ini. Targetnya adalah PNS dengan pendidikan SMA, SMP, dan SD yang menempati jabatan fungsional umum.

KemenPAN-RB mencatat, jumlah PNS dengan pendidikan SLTA ke bawah di seluruh Indonesia mencapai 1.369.539 orang. Mereka inilah yang akan dipensiundinikan secara bertahap dalam empat tahun ke depan.

Dia menyebut, 1.369.539 PNS itu yang tersebar di pusat (445.821) dan daerah (923.718). Semuanya berada di posisi jabatan fungsional umum yang tidak mendukung organisasi.

”Jadi ada sekitar 1,3 juta PNS yang kedudukannya di organisasi tidak jelas. Mereka ini pendidikannya SD, SMP, dan SMA dengan kompetensi sangat rendah,” ujar Bambang kepada JPNN.com (grup Batam Pos), Minggu (6/3/2016).

Dengan kemampuan terbatas itu, lanjutnya, pemerintah membuat skenario rasionalisasi pengurangan jumlah pegawai yang notabene mempengaruhi belanja pegawai.

Sebagai tahap awal, pengurangan jumlah PNS tahun ini sekitar 10 persen.

“Kalau menggunakan skenario 10 persen untuk rasionalisasi tahap satu, berarti ada 137 ribu PNS yang akan dirumahkan atau dipensiunkan dini. Suka tidak suka, ini harus dilakukan agar beban negara berkurang. Sebab, negara harus mengeluarkan dana ratusan triliun rupiah untuk menggaji 4,517 juta PNS di Indonesia,” katanya.

”PNS yang kena rasionalisasi ini akan diberi pesangon.”

Meski tak merinci jumlah pesangon tersebut, Bambang memastikan angkanya cukup besar. Sehingga PNS yang menjadi ‘korban’ rasionalisasi ini bisa menggunakan uang pesangon itu untuk usahanya ketika tidak lagi menjadi abdi negara.

Bambang mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan daftar PNS yang akan diberikan kompensasi ketika akan dirumahkan.

“Dalam usulan kami, pesangonnya diberikan sekaligus dan tidak dicicil agar bisa dimanfaatkan PNS-nya untuk usaha dan lain-lain. Tapi keputusan akhirnya ada di Kementerian Keuangan, karena mereka paling tahu apakah dana cukup atau tidak,” ujar Bambang dilansir JPNN (grup Batam Pos), kemarin.

Dia menegaskan, PNS yang akan dirumahkan itu telah mengabdi minimal 10 tahun.

“Rasionalisasi berupa pensiun dini juga diberlakukan untuk PNS yang pengabdiannya minimal 10 tahun,” sergahnya.

Pemberlakukan rasionalisasi PNS ini, kata Bambang, tidak pandang bulu. Baik PNS tua maupun muda jadi target rasionalisasi. Ini akan diberlakukan bila kompetensi PNS-nya sangat rendah.

“Rasionalisasi tidak hanya diberlakukan untuk usia tua saja atau yang sudah mendekati pensiun. Yang muda-muda dan berkompetensi rendah juga akan kena aturan ini,” katanya.

Meski tidak menyebutkan angkanya, namun menurut Bambang, banyak PNS berusia kepala tiga maupun empat dengan kompetensi rendah sudah masuk dalam skenario rasionalisasi. Umumnya mereka lulusan SMA dan SMP. Sedangkan usia ?50 tahun ke atas mayoritas lulusan SD dan SMP, serta sedikit SMA.

“Kalau performance PNS kita memang banyak yang tidak punya kompetensi. Ini sangat tidak sebanding dengan anggaran negara yang menggaji 4,517 juta PNS di Indonesia. Sebab, banyak yang kerjanya tidak jelas alias datang terlambat, pulang paling cepat,” bebernya.

Sementara Asisten Deputi bidang Perumusan Kebijakan Pengadaan  SDM dan Aparatur KemenPAN-RB, Arizal, mengungkapkan rasionalisasi PNS ini sebagai upaya untuk menekan anggaran untuk gaji PNS, baik dari APBN maupun dari APBD untuk tunjangan PNS. Sebab, saat ini masih banyak daerah yang belanja pegawainya lebih dari 50 persen dari total APBD. Bahkan ada yang lebih dari 60 persen.

“Pada penerimaan CPNS 2014, ada sejumlah daerah yang tidak disetujui permintaan tambahan PNS oleh KemenPAN-RB. Walaupun diusulkan jumlah pegawai, tetapi karena sudah kelebihan, tidak kami setujui,” ujarnya.

Dikatakan, daerah yang belanja pegawainya sudah besar, seharusnya menata kembali organisasi pemerintahannya. Kalau daerah tersebut tetap merasa kurang pegawai, itu artinya ada penempatan dan jabatan yang tidak efektif.

“Jangan sampai penempatan orang itu asal ada jabatan saja, tetapi kerjanya juga harus jelas,” tegasnya.

Ditambahkan Arizal, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan agar porsi belanja pembangunan dalam APBD lebih besar dari belanja pegawainya. Untuk saat ini, rata-rata belanja pegawai mencapai 33,8 persen.

“Presiden ingin ini menjadi 25 persen saja, agar anggaran pembangunan infrastruktur bertambah banyak,” katanya. (esy/jpnn/jpgrup)

March 7, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: