Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Dewan Kawasan masih Berjalan

Hari Ini, Rapat Lanjutan BP Batam

TANJUNGPINANG (BP) – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Sani menegaskan, polemik alih status Kota Batam yang belum menemukan titik terang hingga hari ini tidak boleh merembet terhadap kerja-kerja yang lain. Termasuk juga Dewan Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam-Bintan-Karimun.

”Semua Dewan Kawasan masih harus berjalan seperti biasa,” tegas Sani, di Tanjungpinang, Minggu (7/3/2016).

Sebab bila kerja Dewan Kawasan mandek, Provinsi Kepri sendiri yang merugi. Perihalnya, Dewan Kawasan punya kerja yang bersentuhan langsung dengan penanaman-penanaman modal asing maupun dalam negeri di daerahnya masing-masing.

”Namanya juga investor kalau mau investasi pasti pilih-pilih tempat. Tidak sembarangan,” ujar Sani.

Mengingat hal tersebut, Sani berharap Dewan Kawasan tetap bekerja dan tidak ikut terganggu oleh polemik status Kota Batam dengan Badan Pengusahaannya yang kini hendak diambilalih pemerintah pusat. ”BP Batam kan jalan sendiri. Sementara Dewan Kawasan itu juga punya regulasi sendiri,” jelasnya.

Soal alih kendali BP Batam, Sani menerangkan, Senin (7/3) ini bakal kembali dilangsungkan rapat mengenai wacana pusat mengambilalih kendali BP Batam.

”Sebenarnya diagendakan Jumat kemarin, tapi ditunda. Nanti akan dilihat langsung seperti apa pembahasannya,” ucapnya.

Sani juga masih enggan bicara lebih banyak mengenai nasib BP Batam ke depannya. Sehingga pada pertemuan hari ini, ia mengharapkan bisa ditemukan hasil untuk membangun Kota Batam lebih baik.

”Bagaimana pun, yang kita semua inginkan, polemik ini tidak berkepanjangan dan lekas menemukan solusi terbaik,” ujar Sani.

Sebagaimana diberitakan, Presiden Joko Widodo menegaskan, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) tidak akan dibubarkan, justru statusnya akan ditingkatkan dari  yang kini di bawah Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) menjadi di bawah pemerintah pusat.

”Kita akan terus kembangkan Batam supaya lebih mampu bersaing. Kita juga akan mendengar masukan dari Panitia Kerja (Panja) Free Trade Zone (FTZ) Komisi VI DPR,” ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, selama ini BP Batam telah berhasil menggenjot investasi. ”Mengapa menjadi di bawah pemerintah pusat, supaya larinya lebih kencang,” kata Presiden Jokowi, yang didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Atur Kewenangan BP Batam dan Pemko

Sementara itu, Panitia Khusus (Pansus) Non Perda DPRD Kepri hari ini menggelar rapat dengan Menko Perekonomian di Jakarta, Senin (7/3). Ada beberapa hal pokok yang akan disampaikan oleh Pansus kepada menteri. Yang terpenting adalah meminta Presiden Jokowi untuk tidak terburu buru memutuskan status BP Batam. Tetapi pusat harus lebih dulu mengatur kewenangan BP Batam dan Pemko Batam.

”Permasalahan yang terjadi di BP Batam dan Pemko Batam adalah masalah dualisme kepemimpinan. Kalau ini ditata, maka tidak akan ada permasalahan,” kata Taba Iskandar, Ketua Pansus.

Ini juga sesuai dengan UU nomor 53 tahun 1999 tantang pembentukan Kota Batam sebagai daerah otonom. Dalam UU tersebut jelas disebutkan mengenai hubungan kerja antara Pemko Batam dan BP Batam.

”Jadi di sana disampaikan bahwa PP akan diterbitkan 12 bulan setelah undang-undang tersebut disahkan. Kewenangan Pemko dan BP Batam harus ada. Lalu, pertanyaannya, mana PPnya?,” katanya.

Politisi dari Partai Golkar itu mengatakan bahwa permasalahan utama BP Batam dan Pemko Batam ini sebenarnya, terletak pada alokasi lahan. Di mana Pemko sebagai daerah otonom, sama sekali tidak memiliki kewenangan layaknya daerah otonom lainnya.

”Di mana-mana lahan itu dikuasai pemerintah daerah. Di Batam kewenangan Pemko malah sangat minim. Jadi lahan yang ada sekarang harusnya dimiliki Pemko Batam,” katanya.

Selanjutnya,, Pansus juga akan meminta penjelasan dari menko perekonomian mengenai konsep apa yang akan dilakukan untuk Batam. Di mana harus jelas, Batam ini akan dibawa kemana.

”Dan  dalam pembangunan di Batam ini, seharusnya Pemerintah setempat dan DPRD tetap harus diikutkan,” katanya.

Hal yang akan disampaikan juga, adalah usulan menjadi Batam menjadi otonomo khusus. Di mana ada beberapa provinsi di Indonesia yang memang dibuat khusus, seperti DKI Jakarta, DIY Yogyakarta, Aceh dan Papua.

”Batam bisa jadi otonomi khusus sebagai daerah investasi di bagian Barat Indonesia. Letaknya juga sangat memungkinkan,” katanya.

Ampuan, praktisi hukum di Batam meminta Pansus untuk bisa bersuara lantang dan tegas kepada pusat. Status FTZ harus diperkuar. Di mana selama ini fasilitas FTZ Batam ini masih kurang kuat. Bahkan seakan terjerat ketika dilounching. Terutama setelah PP nomor  2 tahun 2009 yg diganti dengan PP 10 tahun 2012, yg mengatur tata niaga Pabean di Kawasan yg terpisah dari daerah pabean.

”Katanya di sana, barang yang masuk ke Batam kalau tidak diendorse atau tak dicap maka akan tetap bayar pajak. Lalu di mana FTZ itu,” katanya.

Padahal fasilitas FTZ ini sangat bagus untuk menarik investor. Di mana ini sudah menjadi trending Batam dalam mempromosikan investasi ke luar negeri.

”FTZ ini sangat bagus. Makanya kita kaget ketika ada agenda mau merubahnya menjadi KEK. Ini tidak gampang. Apalagi Batam ini ketika dipromosikan keluar sudah menjual FTZ sudah banyak anggaran yang habis untuk itu,” katanya.

Batam Butuh ”Treatment” Khusus

Sejak dibentuk 1974 silam, beberapa daerah lainnya di luar Indonesia sering datang ke Batam untuk belajar mengenai pengelolaan kawasan khusus. Namun investasi Batam, jauh kalah dibandingkan daerah yang dulunya belajar dari Batam.

Dari data yang dimiliki pengamat ekonomi Gita Wiryawan, selang waktu dari 1974 hingga 2013 pencapaian investasi di Batam hanya USD 16.45 bilion. Sementara itu daerah yang sama dengan Batam di luar negeri yakni Iskandar Development Region, Johor, Malaysia pencapaian investasinya cukup besar.

”Mereka saja baru berdiri 2006, hingga 2013 nilai investasinya mencapai USD 36.56 bilion,” kata Gita pada Batam Pos, Jumat (4/3) lalu.

Berbagai alasan, menyebabkan investasi di Batam lambat berkembang. Menurut Gita, seluruh pihak haruslah menghilangkan ego sektoral yang ada. Sehingga memiliki satu tujuan, membuat Batam menjadi lebih berkembang.

”Bayangkan saja, Zhen-Zhen di China belajar dari Batam. Malah investasinya melesat,” ungkapnya.

Gita yang juga selaku Wakil Rektor Universitas Putera Batam ini, sangat mendukung bila nantinya BP Batam bertanggung jawab langsung ke Presiden RI. Sebab dengan ini, akan meningkatkan kepercayaan investor. Dan membuat akselerasi menjadi lebih cepat.
Contohnya, kata Gita bila BP Batam memiliki masalah dengan Bea Cukai. BP Batam bisa mengadukan langsung ke Presiden. Dengan wewenang yang dimiliki Presiden, permasalahan ini langsung bisa diselesaikan dengan cepat.

”Pastinya presiden akan meminta mentri keuangan, agar permasalahan BP Batam dan Bea Cukai cepat ditangani. Jadi permasalahan itu tak lama mengendap,” ucap Gita.

Gita juga merasa, lesunya inevestasi bukan hanya karena terjadi perlambatan ekonomi dunia. Namun juga akibat, gonjang ganjing BP dan Pemko Batam. Tapi ia yakin, bila BP Batam dibawah presiden langsung. Maka akan ada trend positiv dalam dunia investasi di Batam.

”Pastinya naik, perkiraan saya naik sekitar 7 atau 8 persen,” pungkasnya. ***

March 7, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: