Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Dana Pemda Nganggur Rp 180 T

Ironi di Tengah Kesulitan Anggaran Pembangunan

Kejadian ironi fiskal terjadi di negeri ini. Saat pemerintah pusat pusing memikirkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  karena potensi tak tercapainya penerimaan pajak, dana nganggur milik pemerintah daerah (Pemda) justru terus melonjak.

Direktur Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Rukijo mengatakan, tren dana nganggur atau idle milik Pemda yang disimpan di perbankan memang terus naik.

”Posisi akhir Januari 2016 tercatat Rp 180,71 triliun,” ujarnya, Rabu (9/3/2016).

Angka itu melonjak signifikan dibandingkan posisi dana nganggur per akhir Desember 2015 yang sebesar Rp 99,67 triliun. Selama ini, tren dana nganggur milik Pemda memang naik di periode awal tahun hingga puncaknya sekitar September. Lalu turun seiring belanja besar-besaran di akhir tahun. Rekor dana nganggur Pemda tercatat pada September 2015 lalu yang mencapai Rp 291,52 triliun.

Jika kinerja belanja Pemda pada tahun ini tidak diperbaiki, rekor dana nganggur itu berpotensi terus naik. Sebab, pada Januari 2016 saja sudah Rp 180,71 triliun, jauh lebih tinggi dibanding posisi Januari 2015 yang sebesar Rp 168,88 triliun.

Menurut Rukijo, naiknya dana nganggur itu karena pembayaran dana transfer daerah yang dibayarkan lebih awal di Januari.

”Sementara itu, realisasi belanja Pemda masih rendah,” katanya.

Sebagai gambaran, sepanjang Januari lalu, pemerintah sudah menyalurkan Rp 100,25 triliun transfer ke daerah dan dana desa. Angka tersebut naik signifikan dibanding realisasi transfer daerah dan dana desa periode Januari 2015 yang sebesar Rp 58,80 triliun.

Sementara itu, Pemda dengan dana nganggur tertinggi per akhir Januari lalu adalah DKI Jakarta Rp 12,38 triliun, lalu Jawa Barat Rp 7,41 triliun, disusul Jawa Timur Rp 4,06 triliun, Riau Rp 3,34 triliun, dan Papua Rp 2,44 triliun.“

Rukijo mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Dia mengatakan, di awal tahun, pemerintah melalui Kementerian Keuangan harus mengisi kas negara melalui penerbitan utang karena penerimaan pajak masih sedikit. Tujuannya, agar dana transfer ke daerah bisa dibayarkan di awal tahun, sehingga proyek pembangunan bisa segera dimulai.

”Tapi nyatanya, setelah (uang) sampai ke daerah, tidak dibelanjakan, malah disimpan di bank, sehingga tidak produktif. Akibatnya,  masyarakat dirugikan karena tidak ada aktifitas pembangunan,” jelasnya.

Karena itulah, lanjut Rukijo, Kementerian Keuangan berniat untuk mengkonversi dana transfer daerah ke Pemda-Pemda yang dananya banyak nganggur, dari transfer uang menjadi bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

”Daripada sudah ditransfer uang malah disimpan di bank,” ucapnya.

Namun, rencana itu langsung diprotes oleh para kepala daerah. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnizar Moenek mengakui, banyak kepala daerah yang melapor menyatakan keberatan jika dana transfer daerah dikonversi dalam bentuk SPN.

”Kami sudah katakan ke mereka kalau itu bukan kebijakan Kemendagri, tapi Kemenkeu,” ujarnya. ***

March 10, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: