Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Peserta JKN Nakal Wajib Bayar Denda

JAKARTA (BP) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak lagi melonggarkan sanksi bagi peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) nakal. Mereka yang enggan mengiur pasca memanfaatkan program asuransi sosial ini, bakal didenda 2,5 persen dari biaya pelayanan kesehatan pasca aktif kembali.

Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 17A.1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013, tentang Jaminan Kesehatan.

Dijelaskan dalam hal keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan lebih dari satu bulan, terhitung dari batas akhir pembayaran tiap tanggal 10, penjaminan peserta diberhentikan sementara. Dengan kata lain, peserta tak lagi ditanggung biaya pengobatannya saat sakit oleh BPJS Kesehatan.

Peraturan ini sendiri, menggantikan ketentuan sebelumnya, yang memberi kelonggaran batas waktu hingga enam bulan tunggakan iuran sebelum akhirnya pelayanan diberhentikan sementara.

Pemberhentian pelayanan sementara ini tentu bisa dicabut. Bila peserta ingin mengaktifkan kembali, wajib membayar iuran bulanan yang telah tertunggak. Kemudian, melunasi pula iuran pada bulan peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara.

Setelah aktif, sanksi ternyata masih terus berlanjut. Peserta yang baru aktif kembali dan mengalami sakit dalam kurun waktu 45 hari sejak status aktif, maka wajib membayar denda untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap yang diperolehnya.

Mereka wajib membayar denda pada BPJS Kesehatan sebesar 2,5 persen dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak. Meski demikian, pemerintah masih memberikan keringanan bagi peserta nunggak tersebut. Pembayaran akan memperhatikan jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan dan besar denda paling tinggi Rp 30 juta.

Jadi misalnya, peserta telah menunggak pembayaran iuran selama 14 bulan. Lalu, peserta yang baru aktif tersebut harus operasi jantung dengan biaya rawat inap hingga Rp 10 juta. Maka, hitungan pembayaran denda yakni 2,5 persen dikalikan 12 (seharusnya 14 bulan) dikali Rp 10 juta = Rp 300 juta. Namun, dengan ketentuan besar denda maksimum Rp 30 juta, peserta hanya diwajibkan membayar sebesar nominal itu saja.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi menuturkan, aturan soal sanksi ini memang disepakati bersama sebagai salah satu cara mendisiplinkan peserta.

”Ini juga untuk mencegah modus perilaku yang menjurus pada moral hazard,” tuturnya, Sabtu (12/3/2016).

Diakuinya, banyak peserta nakal yang enggan mengiur pasca mendapat manfaat dari JKN ini. Biasanya, mereka baru akan kembali membayar iuran saat sakit atau akan menjalani pengobatan dengan biaya mahal. Kebanyakan memang, penunggak iuran ini berasal dari peserta mandiri. tercatat sekitar 40 persen dari sekitar 4 juta orang jumlah keseluruhan peserta mandiri.

”Jumlah tunggakannya beragam. Ada yang satu bulan, ada pula yang enam bulan. Saya tidak hafal untuk detilnya,” ujarnya.

Irfan menambahkan, perhitungan denda 2,5 persen ini menggantikan besaran denda pada peraturan sebelumnya. Yakni, peserta hanya dikenakan denda sebsar 2 persen dari besaran iuran per bulannya bila nunggak bayar. Aturan denda 2,5 persen ini akan diberlakukan mulai 1 Juli 2016.

”Jadi masih ada waktu untuk sosialisasi. Tujuannya bukan denda ya, tapi lebih ke perubahan perilaku peserta agar lebih disiplin untuk membayar iuran,” ungkapnya.

Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Wijayarta menegaskan bahwa keputusan pemerintah untuk memperkuat sanksi bagi peserta sangat tidak adil. Pasalnya, apa yang dituntut oleh BPJS Kesehatan dinilai tidak sebanding dengan apa yang diberikan.

”Jelas ini merugikan konsumen, pemerintah seakan-akan terus membebani masyarakat sementara pelayanan yang diberikan BPJS hanya setengah-setengah. Segala kesalahan peserta dan mitra diberi sanksi, lalu bagaimana dengan kesalahan BPJS?” ujarnya.

Dia menjelaskan, pihaknya seringkali menemukan kasus dimana pelayanan BPJS bagi peserta dan mitra sama sekali tak memuaskan. Banyak peserta yang tidak terlayani dengan maksimal. Dan proses veirifikasi untuk rumah sakit mitra pun sangat lamban.

”Saya dapat informasi bahwa utang BPJS terhadap Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) saja sudah mencapai Rp 250 miliar. Dokumen yang belum diverifikasi mencapai empat gudang. Tapi, bukannya ada pertangggungjawaban, direkturnya malah dipertahankan,” ungkapnya. (mia/bil/jpgrup)

March 13, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: