Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Abidin: Keistimewaan Batam Hilang

Jangan Cabut Fasilitas FTZ di Luar KEK

RENCANA pemerintah menghapus fasilitas kawasan perdagangan bebas (FTZ) di Pulau Batam, yang berada di luar kawasan ekonomi khusus (KEK), akan menghilangkan semua keistimewaan yang selama ini dinikmati masyarakat dan investor, serta bisa menimbulkan guncangan sosial.

”Saya sudah kontak staf Menko Perekonomian. Memang fasilitas FTZ akan dicabut untuk yang di luar KEK. Tapi, itu hanya untuk kawasan penduduk atau permukiman. Sedangkan untuk industri tetap masih dapat, meskipun tidak masuk dalam KEK. Namun, kami sangat keberatan. Kami menolaknya. Dampaknya sangat besar,” kata Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Abidin, Kamis (17/3/2016).

Rencana penghapusan fasilitas FTZ yang selama ini dinikmati warga Batam itu tertuang dalam rumusan yang disusun Dewan Kawasan (DK) Batam dan dipresentasikan dalam pertemuan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian pada 10 Maret lalu, yang salinannya diperoleh Batam Pos.

Rumusan itu berbunyi: ”Untuk pelaku usaha atau masyarakat yang di luar kawasan KEK Batam masih tetap diberikan fasilitas dan kemudahan sama dengan saat berlakunya FTZ Batam. Namun sampai jangka waktu tertentu (diusulkan paling lama lima tahun). Ketentuan pelaksanaan diatur oleh Menteri Keuangan.”

Menurut Abidin, bila fasilitas FTZ di permukiman penduduk dihapus akan menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang besar. Dari sisi kebutuhan hidup masyarakat saja, kata dia, harga-harga akan melonjak tinggi. Sebab setiap pemasukan barang ke wilayah yang bukan KEK akan dihitung sebagai impor. Artinya harus membayar aneka rupa pajak yang selama ini tidak dikenakan.  

Sejak Batam ditetapkan sebagai bonded zone hingga FTZ saat ini, masyarakat Batam menikmati berbagai barang impor dengan harga yang lebih murah dibanding di daerah lain, mulai dari buah dan sayur mayur, perlengkapan rumah tangga, hingga peralatan elektronik dan mobil CBU. Itu semua bisa terjadi karena adanya fasilitas FTZ dari pemerintah pusat.

”Batam ini tidak punya sumber daya alam. Semua tergantung pasokan dari luar. Kalau fasilitas FTZ dihapus, harga barang dari luar bisa naik tinggi karena sudah dikenai macam-macam pajak dan bea,” ujar Bos PT Sat Nusapersada Tbk itu.

Muaranya, menurut Abidin, biaya hidup naik tinggi dan buruh akan menuntut kenaikan upah yang juga tinggi.

”Jadi, dampaknya sangat besar. Bisa menimbulkan keresahan. Karena itu kami menolaknya. Fasilitas FTZ di luar KEK harus tetap ada. Di dalam KEK mau dikasih fasilitas plus silakan,” ujarnya.

Abidin mengatakan, mumpung pemerintah pusat melalui DK Batam masih memberi tenggat hingga lima tahun ke depan, masih terbuka peluang untuk melakukan negosiasi.

”Kami meminta Wali Kota Batam dan Gubernur Kepri berjuang bersama-sama mempertahankan fasilitas FTZ ini. Demi kepentingan masyarakat Batam,” katanya.

Lagi pula, kata Abidin, dalam Undang-Undang tentang Kawasan Perdagangan Bebas disebutkan, masa berlaku FTZ adalah 70 tahun sejak ditetapkan pada 2007 lalu.

”Ini baru 10 tahun kok sudah mau dihilangkan,” katanya.

Senada dengan Abidin, Ketua Apindo Kepri, Cahya, mengatakan wacana penghapusan fasilitas FTZ di luar KEK sangat meresahkan pengusaha. Apalagi pemerintah pusat hanya memberikan tenggat waktu lima tahun, bahkan bisa lebih singkat lagi.

”Ini jelas meresahkan dan membuat kami bingung. Dalam bebarapa kali kesempatan kami berdialog langsung dengan Menko Perekonomian sendiri dan beberapa petinggi negara, kami selalu diyakinkan bahwa walaupun namanya FTZ diganti menjadi KEK, tapi tidak akan mengurangi fasilitas yang selama ini kami nikmati di Batam,” katanya.

Padahal menurut Cahya, beberapa waktu lalu, DK Batam sudah mengadakan sosialisasi langsung dengan pengusaha mengenai hal ini. Saat itu, Menko Perekonomian tegas mengatakan dan meyakinkan pengusaha agar tidak usah khawatir dengan berubahnya FTZ ke KEK. Saat itu, kata Cahya, Menko Perekonomian Darmin Nasution yang juga Ketua DK Batam mengatakan perubahan FTZ ke KEK tidak akan mengubah fasilitaa FTZ yang selama ini ada.

”Bahkan katanya akan ditambah dengan beberapa fasilitas menarik khusus untuk industri yang nantinya berada dalam kawasan KEK,” katanya.

Cahya pun kembali mempertanyakan pernyataan yang ada di klausal DK yang membatasi umur FTZ di Batam. ”Apakah setelah lima tahun itu, kita semua dikenakan PPN dan PPnBM yang selama ini tidak dipungut?” ujarnya.

Sosialisasi di Singapura

Dalam pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura Ngurah Swajaya di Tanjungpinang, kemarin, Gubernur Kepri Muhammad Sani menyampaikan adanya regulasi baru tentang FTZ Batam yang berubah menjadi KEK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016. Karena itu, Dubes RI untuk Singapura diminta mensosialisasikannya, mengingat hubungan investasi Singapura dengan Kepri sangat baik.

”Keppres ini tujuannya jelas untuk mempercepat pembangunan di Kota Batam. Adapun untuk Bintan, Karimun dan Tanjungpinang masih sama seperti dulu, tidak ada perubahan,” kata Gubernur.

Dubes Ngurah Swajaya menyatakan siap mensosialisasikan regulasi baru tentang KEK di Batam ke negara tetangga itu. Apalagi perusahaan Singapura sejauh ini banyak berinvestasi di Kepri, termasuk dalam mengembangkan kawasan industri dan pariwisata di Batam dan Bintan.

”Singapura telah menyampaikan minatnya untuk mengembangkan kawasan industri dan pusat logistik serta maritim di Batam senilai 1,3 miliar dolar AS. Dan ini sudah disampaikan forum bisnis yang dihadiri Presiden Joko Widodo saat kunjungan kenegaraan ke Singapura Juli 2015 silam,” kata Swajaya.

Swajaya juga mengatakan Pembenahan pengelolaan Batam yang telah dimulai dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 8 Tahun 2016 juga merupakan peluang masuknya investasi baru dari Singapura ke BBK.

Gubernur Sani berharap hubungan baik yang sudah terjalin selama ini bisa tetap dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Kepada Ngurah Swajaya, Sani meminta agar kunjungan wisatawan Singapura ke Kepri secara kuantitas bisa ditingkatkan lagi. Karena jika dibandingkan dengan wisatawan Kepri yang berkunjung ke Singapura masih jauh lebih besar.

”Warga Kepri yang berkunjung ke Singapura sejauh ini sangat banyak. Dan kita berharap dengan berbagai potensi yang kita miliki, baik laut, pantai dan potensi-potensi lainnya bisa mendongkrak kunjungan wisman ke Kepri. Selain itu juga masalah investasi. Dan saya pikir peran Dubes sangat besar untuk hal ini,” kata Sani. (ian)

March 18, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: