Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Safari Ramadan: Itu Pandai-Pandai Pihak Sekolah dan Komite Saja

Banyak Pungutan di Sekolah

PENDIDIKAN murah, apalagi gratis, masih sebatas mimpi. Berbagai cara dilakukan pihak sekolah untuk mengutip iuran dari para siswanya. Kesepakatan antara komite sekolah dan para guru menjadi pembenaran bagi pungutan yang tanpa dasar hukum itu.

BATAM POS, Batam

Anggota Komisi IV, Safari Ramadan menyayangkan maraknya pungli itu. Apalagi pungli ini turut disetujui komite sekolah yang harusnya berperan meningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.Tetapi mereka malah turut menyusun siasat pungli di sekolah.

iktd-safari-ramadan-fs-suprizal-tanjung-1 image

Safari Ramadan dalam acara Pagelaran Seni dan Budaya Minangkabau di Kepri Mall, Batam, Minggu (24/4/2011). F Suprizal Tanjung

”Padahal tidak ada ketentuan yang mewajibkan. Itu pandai-pandai pihak sekolah dan komite saja,” kata Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Batam ini.

Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto mengatakan, pengambilan kebijakan berupa pungutan harus memiliki landasan dan acuan hukum. Bila tak memiliki dasar, pihak sekolah maupun komite sudah melakukan pungli.

”Ada pungutan, apa landasannya. Kalau tak ada landasannya laporkan saja kepada pihak yang berwajib,” tuturnya.

Mantan Ketua Komisi I DPRD Kota Batam ini menyebutkan, sekolah harusnya tak memungut iuaran di luar ketentuan. Sebab pemerintah sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pendidikan, yakni 20 persen dari APBD. Belum lagi dari dana APBN, APBD Provinsi, maupun dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

”Harusnya tak ada lagi pungli,” kata Nuryanto.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Riky Indrakari berharap aparat penegak hukum segera mendalami pungli di sekolah dan Dinas Pendidikan (Disdik). Sehingga pelaku yang sudah merusak sistem pendidikan ini bisa dihukum sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Apalagi ada dugaan, pungli di sekolah-sekolah ini ada kemungkinan disetor ke Disdik.

”Tak perlu menunggu laporan, berita di media juga bisa didalami aparat hukum,”kata Riky.

Riky mengatakan, menghindari pungli oknum Disdik, sebetulnya mudah saja dilakukan pihak sekolah. Dengan cara melakukan transparansi anggaran belanja sekolah (ABH) baik dari APBD Kota Batam, Kepri, APBD, dana Bos, maupun Komite.

”Selama ini tak pernah dilakukan terbuka. Artinya sekolah siap menjadi objek pungli,” ungkapnya lagi.

Bahkan Komisi IV DPRD Kota Batam yang menjadi mitra Disdik Kota Batam berkali-kali meminta data ABH kepada pihak sekolah, namun tak membuahkan hasil.

”Alasan sekolah harus sepengetahuan Disdik. Padahal tak ada hubungannya,” katanya lagi.

Pemerintah daerah melalui Inspektorat, lanjut Riky, juga tak bisa tinggal diam. Selaku aparat pengawasan internal pemerintah (Apip) seperti yang diatur dalam Perpres Nomor 1 tahun 2016 percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, harusnya bisa menelusuri kebenaran berita itu.

”Jangan menjadi bulan-bulanan. Inspektorat harus mendalami dan menyempaikan hasilnya ke publik,” tutur Riky.

Bahkan Apip harusnya bertindak lebih dulu, sebelum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun aparat penegak hukum lainya. Hasilnya, bisa tak ditemukan tindakan pidana, ditemukan tindak pidana tetapi kerugiannya dapat dikembalikan, atau tindak pidana yang harus diteruskan ke aparat pnegak hukum.

”Pengawasan internal dulu dikedepankan, agar tak menjadi mainan hukum,” katanya lagi.

Riky juga menemukan ada tiga jenjang sekolah dari SD, SMP, dan SMA yang komite sekolahnya diketuai oleh satu orang yang sama. Menurut Riki, Komisi IV secara tertulis telah melaporkan hal tersebut ke Disdik Kota Batam.

Karenanya tidak heran jika peran komite sekolah untuk meningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan tidak pernah berjalan. Bahkan keberadaan komite di sebagian besar sekolah negeri, semakin memperparah praktik pungli.

Anggota Komisi IV lainnya, Fauzan mengatakan tranparasi anggaran kegiatan sekolah di Batam sangat buruk. Kalah dengan sekolah yang ada di hinterland (pulau).

”Anggaran sekolah di hinterland, dipampangkan melalui mading (majalah dinding, red),” ungkapnya.

Harusnya sekolah di Pulau Batam (mainland) juga demikian, dibuka dan dipublikasikan melalui website. Berapa total anggaran yang didapatkan baik dari APBD, APBN, komite, baupun BOS. Hal tersebut untuk meminimalisir pungli yang dilakukan oknum-oknum tertentu.

”Tak adalagi celah anggaran untuk diselewengkan,” tuturnya.

Seperti kartel narkoba di Meksiko. Begitu Marlon Brando menyebutnya. Anggota Komisi IV DPRD Batam, yang salah satunya membidangi pendidikan, ini mengaku gerah dengan maraknya pungutan liar di sekolah-sekolah di Batam. Mulai dari dari tingkat SD hingga SMA sederajat.

Buruknya sistem serta pengawasam pendidikan di Batam, kata Safari Ramadan -juga anggota Komisi IV, menjadi celah bagi oknum guru maupun komite sekolah untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Dengan dalih untuk kepentingan kegiatan belajar mengajar (KBM), mereka mengutip pungutan liar (pungli) di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dibebankan kepada pelajar SMA/SMK setiap bulannya.

Parahnya lagi, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam terkesan melakukan pembiaran. Sehingga keberadaannya semakin merajalela. Kata Marlon, komite sekolah berada di balik maraknya pungli ini.

”Kalau ada pungutan di luar SPP, berarti kongkalikong. Peran komite hilang, mereka tak ada arti,” tuturnya.

Dijelaskan, pihak sekolah menengah memang diperbolehkan memungut SPP. Karena Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 4 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan menengah masih menganut pendidikan wajib sembilan tahun.

”Pendidikan 12 tahun seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar belum berjalan di Kota Batam,” katanya.

Namun di luar SPP, seperti untuk pemantapan dan gaji guru honor tak boleh dipungut dan dibebankan kepada siswa. ”Tak ada landasan hukumnya,” kata Marlon.

Sumbangan pengembangan institusi yang diatur dalam Perda Nomor 4 tahun 2010, lanjut Marlon, semangatnya adalah kepada pihak yang mau dan mampu menyumbang.

”Bukan dibebankan kepada siswa,” ungkapnya.  Pihak sekolah yang tak bisa mempertanggungjawabkannya bisa diancam kurungan enam bulan penjara serta denda Rp 50 juta.

Menurut Sekolah Legal

Pihak sekolah ternyata tak sepenuhnya setuju jika iuran di luar SPP itu selalu berupa pungli. Di SMKN I Batam misalnya, iuran di luar SPP atau kerap disebut uang komite dianggap legal. Sebab iuran yang dipungut setiap setahun sekali itu sudah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 69 tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Non Personalia (di luar gaji guru).

”Itu berlaku untuk sekolah negeri mulai tingkat SD sampai SMA dan SMK loh,” kata Kepala SMKN I Batam, Lea Indrawijaya.

Bahkan kata Lea, Peraturan Menteri tersebut juga merinci besaran iuran komite untuk sekolah negeri sesuai kebutuhan sistem pembelajaran dari masing-masing sekolah.

”Contohnya untuk SMK jurusan teknik elektronika industri disebutkan besarannya Rp 2.040.000 per tahun,” tutur Lea.

Jadi berpatok pada Permen itu, SMKN I selama ini memang menetapkan iuran komite tahunan kepada siswa dengan besaran yang berbeda setiap jurusan. Untuk SMKN I sendiri, iuran komite tertinggi di teknik Pengelasan Rp 2.510.000 hingga yang paling murah untuk juruan akomodasi perhotelan Rp 1.850.000 per tahun.

”Kenapa begitu, karena memang SMKN ini, sekolah berbasis inovasi dan praktik lebih dominan. Jadi memang butuh biaya yang lebih,” tutur Lea.

Misalkan untuk pengelasan, biaya yang dibutuhkan cukup besar untuk pembelian material pengelasan dan lain sebagainya. Untuk operasinal sekolah, jelas Lea memang ada bantuan dari dana BOS dan Pemerintah Kota Batam, namun jumlah bantuan itu diakui tidak mencukupi.

”Bantuan pemerintah memang ada pertahun Rp 1 juta per siswa, tapi syaratnya harus memiliki enam rombel (rombongan belajar) dan masing-masing rombel maksimal 32 siswa, nah SMKN I saja sekarang 53 rombel dengan siswa mencapai 40 orang per rombel, jadi memang terakomodir bantuan itu,” tutur Lea.

Meskipun ada kawajiban pembiayaan iuran komite itu, sambung Lea, tidak serta merta pihaknya mewajibkan kepada semua siswa. Ada sekitar 200-an siswa kurang mampu dan benar-benar tak mampu yang diberi keringanan untuk iuran tersebut.

”Kalau yang kurang mampu kami usahakan dapat beasiswa, tapi ada yang benar-benar tak mampu seperti anak yatim dari pendaftaran awal sampai sekarang kami tidak dibebani biaya apapun,” terang Lea.

Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Batam, iuran komite ini juga berlaku. Besarannya beragam. Untuk golongan A, yakni siswa yang dianggap mampu, iuran dipungut sebesar Rp 190 ribu per bulan. Golongan B (menengah) Rp 175 ribu dan Golongan C atau kurang mampu Rp 150 ribu per bulan.

Wakil Kepala Bidang Humas, MAN I Batam, Rio Nur Iman mengatakan iuran komite ini sudah melalui kesepakatan antara pihak komite sekolah dengan orangtua siswa. Uang iuran tersebut akan diperuntukkan untuk membayar uang honor guru.

”Selain itu untuk dana ekstrakurikuler, kegiatan harian misalnya seperti kegiatan Osis, pramuka, paskibra, banyak pokoknya,” ungkapnya.

Sementara di tingkat SD Negeri, pungutan biasanya untuk pembelian buku dan lembar kerja siswa (LKS). Seperti halnya SDN 004 Batam Kota yang menjual LKS Rp 15 ribu per buku.

Orang tua siswa mengaku harga LKS tersebut cukup tinggi.

”Harusnya bisa lebih murah dari ini, tapi kalau mau beli di tempat lain kayaknya gak ada,” kata salah seorang wali murid yang tak ingin namanya dikorankan.

Ia mengaku, jumlah LKS yang harus dibeli dalam setahun sebanyak 12 buku. Selain LKS, ada juga delapan buku pelajaran tematik yang akan digunakan sebagai bahan ajar selama setahun. Buku ini dijual seharga Rp 40 ribu per eksemplar.

”Kalau yang ini gak diwajibkan, bisa fotokopi. Tapi kalau saya lebih baik beli di koperasi aja, bewarna,” katanya.

Padahal berdasarkan pasal 181 PP nomor 17 tahun 2010, pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, maupun pakaian seragam di tingkat satuan pendidikan. Namun kenyataannya, peraturan ini tidak diberlakukan di sekolah tingkat dasar maupun menengah di Batam.

Sementara sejumlah siswa di Batam menanggapi beragam soal iuran komite ini. Adit, siswa SMAN 3 Batam, misalnya. Dia mengaku tak keberatan meski harus membayar iuran Rp 300 ribu per bulan. (hgt/eja/cr14/Chyntya Dewi/Julita Sari)

March 21, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: