Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

LKS, Bisnis Sampingan Guru

Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Riky Indrakari, maraknya pungutan liar di sekolah di Batam tidak terlepas dari peran para guru yang bekerja sama dengan para anggota komite sekolah di sekolah terkait. Termasuk penjualan buku lembar kerja siswa (LKS).

Menurut Riky, bukan menjadi bahan utama dalam proses belajar mengajar. Tapi di sebagian besar sekolah di Batam, LKS merupakan buku wajib dan harus dibeli para siswanya.

Kata Riky, LKS menjadi ajang ‘bisnis’ para guru. Bak seorang staf pemasaran, para guru di sekolah-sekolah mendesak siswanya untuk membeli LKS.

”Tapi inilah yang terjadi (guru berlomba-lomba jualan buku dan LKS, red),” imbuhnya.
Namun menurut Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Muslim Bidin, LKS sangat dibutuhkan. Sehingga tak salah jika sekolah mewajibkan siswanya memiliki buku tersebut .

”Siswa butuh LKS,” ucapnya.

Ia beralasan, kebutuhan akan LKS ini karena kurangnya waktu orang tua di rumah. Akibatnya siswa terpaksa belajar sendirian saat di rumah.

”Kalau tak ada pedoman, tentu bakal kebingungan mereka di rumah,” ujarnya.

Jadi, kata Muslim, siswa butuh LKS sebagai referensi belajar saat di rumah. Menurut dia, dengan LKS ini pada pelajar, khususnya murid SD, bisa belajar mandiri di rumah masing-masing meski tanpa bimbingan orang tuanya.

”Bisa saja karena orang tuanya sibuk. Sementara guru tak mungkin bisa memantau sampai ke rumah siswanya,” kata Muslim.

Sementara terkait pungli lainnya, terutama SMA/SMK yang mengutip iuran diluar SPP, Muslim berjanji akan menertibkannya. ”Oknum yang melakukan kita akan berikan sanksi,” ujarnya.

Bahkan Muslim mengaku pihaknya pernah memecat beberapa kepala sekolah yang meminta iuran untuk pembangunan sekolah.

”Ada beberapa kepala sekolah, namun tak kita ekpose. Ini jelas tak dibenarkan,” katanya.

Muslim mengatakan, berdasarkan Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011 tentang larangan pungutan biaya pendidikan pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, SMA/SMK diperbolehkan memungut SPP.

”Ada iuran bulanan, peran serta wali murid sah,” katanya.

Besarannya, lanjut Muslim, tergantung kesepakatan wali murid, komite, serta pihak sekolah.

”Bila ada wali murid yang tak setuju bisa ditinjau ulang dan dibatalkan,” kata Muslim.

Di luar itu lanjut Muslim, pihak sekolah tak diperbolehkan memungut iuran tambahan. Baik untuk pemantapan, apalagi untuk menggaji tenaga honor. Terkecuali ada kesepakatan komite, wali murid dan pihak sekolah.

”Itupun harus seizin dari dinas pendidikan. Kalau untuk honor, khan sudah ada anggarannya dari APBD,” kata Muslim.

Namun hingga kini, Muslim mengaku belum menerima pengajuan dan mengizinkan sekolah memungut iuran di luar SPP. ”Belum ada yang mengajukan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Muslim menjelaskan masih diberlakukannya SPP di SMA/SMK karena tak ada dukungan dari anggaran. Dua tahun ini mendapatkan dana bantuan operasional (BOS) rintisan, namun tak juga membuat sekolah menegah digratiskan.

Kecuali di tingkat SD dan SMP, tak diperbolehkan adanya pungutan ataupun iuran.

”Sesuai dengan konsep sekolah gratis, wajib belajar sembilan tahun,” ungkapnya

Disinggung soal peran komite yang menyuburkan praktik pungli di sekolah, Muslim menampiknya.

”Gaklah, tak yakin saya komite seperti itu,” kata Muslim.
Ia meragukan adanya persengkongkolan antara oknum guru dan komite. (hgt/ska)

March 21, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: