Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Sebulan, Tunjangan Staf Khusus Gubernur Kepri Rp 12 Juta

Jadi Pergunjingan di Lingkaran DPRD Kepri

Anggota Komisi II DPRD Kepri Rudy Chua, mengatakan, sebanyak 10 orang Staf Khusus yang dilantik baru-baru ini masing-masing menerima tunjangan sebesar Rp 12 juta per bulan, selain gaji Rp 8 juta per bulan. Selain itu, katanya, keseluruhan Staf Khusus juga menerima uang perjalanan dinas, termasuk fasilitas lainnya yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kepri Nomor 1/2014.

“Peraturan itu sebagai landasan untuk membentuk Staf Khusus. Mereka menerima honor. DPRD Kepri saja tidak dibolehkan menerima honor,” ungkap Rudi menambahkan.

Adapun nama-nama Staf Khusus Pemprov Kepri di bawah kepimpinan Sani-Nurdin di antaranya adalah Laksamana TNI (Purn) Marsetio bertugas di bidang kelautan dan perikanan, Prof Jemmy Rumengan bidang pengembangan wilayah pesisir dan perbatasan, Riny Fitrianti bidang hubungan masyarakat, Ahars Sulaiman bidang perhubungan, Yanto bidang hubungan antarlembaga, Herizal Hood bidang komunikasi dan informasi, dan beberapa lainnya.

“Pertanyaan itu bukan berhubungan dengan besaran gaji dan tunjangan Staf Khusus Pemprov Kepri, melainkan di mana anggaran tersebut dialokasikan. Tentu harus ada dasar hukumnya. Ini yang harus dikaji secara matang agar tidak melanggar aturan,” ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kepri Sarafudin Aluan, menjawab wartawan, Senin (28/3) di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang.

Sedangkan Ketua Komisi I DPRD Kepri Sukhri Fahrial, ketika ditanya persoalan yang sama mengatakan, pengangkatan Staf Khusus merupakan kebijakan kepala daerah, yang sudah dilakukan sejak Ismeth Abdullah menjabat sebagai Gubernur Kepri. Ia yakin gubernur mengangkat Staf Khusus sudah ada dasar yang jelas.

“Akan tetapi Pemprov Kepri sebaiknya mengkaji kembali Pergub Nomor 1/2010 apakah tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Sepanjang tidak bertentangan, silakan saja. Di wilayah lain juga ada,” jelas Sukri.

Meskipun mendukung langkah Gubernur, Sukhri meragui kompetensi orang-orang yang dilantik Gubernur sebagai staf khusus. Apakah sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu, lanjutnya Pemerintah Kepri harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran.

“Gubernur juga harus mempertimbangkan segala sesuatunya. Jangan sampai membuat kebijakan yang membebani daerah,” jelasnya lagi. ***

March 31, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: