Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Serbuan Kosmetik Berbahaya

Status Batam sebagai kawasan perdagangan bebas (FTZ) membuat semua produk luar negeri bebas masuk, termasuk kosmetika dan obat-obatan.

Sayangnya, sebagian produk-produk itu berada dalam daftar yang dilarang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena mengandung zat berbahaya. Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), membutuhkan antisipasi yang lebih ketat.

WENNY C PRIHANDINA, Batam

Pintu klinik itu terbuka. Seorang wanita muda melangkah masuk. Kulit wajahnya dipenuhi jerawat. Di sekitarnya tampak menghitam. Sebelum pasien itu sampai di mejanya, dr. Yuni Lidya, MSc., SpKK sedikit banyak bisa menebak masalahnya: okronosis. Okronosis merupakan istilah untuk menyebut perubahan warna kulit menjadi biru kehitaman.

”Kalau okronosis itu ya karena penggunaan hidrokinon yang berlebihan,” katanya, Rabu (30/3/2016).

Hidrokinon itu senyawa kimia yang larut dalam air. Ia salah satu bahan pemutih atau pencerah yang terkenal dan telah banyak digunakan dalam produk kosmetika. Khususnya, krim wajah dan bedak. Ia bersifat antioksidan dan sebagai depigmenting agent atau zat yang dapat mengurangi warna gelap pada kulit.

Namun, ternyata, penggunaan hidrokinon secara berlebihan dapat menimbulkan masalah. Efek samping yang umum terjadi setelah paparan hidrokinon pada kulit adalah iritasi, kulit menjadi merah (eritema), dan rasa terbakar.

Efek ini terjadi segera setelah pemakaian hidrokinon konsentrasi tinggi, yaitu di atas 4 persen. Sedangkan untuk pemakaian hidrokinon di bawah 2 persen dalam jangka waktu lama secara terus-menerus dapat terjadi leukoderma kontak dan okronosis eksogen.

Di Indonesia, peraturan yang membatasi penggunaan hidrokinon dalam kosmetik telah dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI sejak tahun 2008, yaitu Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.42.1018 tentang Bahan Kosmetik, dan melalui surat edaran Kepala Badan POM RI pada September 2008 semua kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan ditarik dari peredaran dan dimusnahkan.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa hidrokinon sebagai bahan kosmetik hanya boleh digunakan untuk bahan pengoksidasi warna pada pewarna rambut dengan ketentuan kadar maksimum sebesar 0.3 persen dan untuk kuku artifisial dengan kadar maksimum sebesar 0.02 persen setelah pencampuran sebelum digunakan dan hanya boleh digunakan oleh tenaga profesional.

“Hidrokinon memang memiliki manfaat tapi bahayanya jauh lebih besar dari manfaatnya,” kata Kepala Balai POM Kepulauan Riau di Batam, Setia Murni.

Meskipun telah benar-benar dilarang, sejumlah produsen masih memasukkan hidrokinon sebagai komposisi dalam produk kosmetikanya. Kosmetika dengan kandungan berbahaya ini masih ditemui di pasaran. Terpajang di etalase-etalase konter-konter kosmetika di mall, pasar, atau pusat perbelanjaan. Bahkan tak jarang dijajakan marketing kosmetik dari rumah ke rumah.

Iklan-iklan di media cetak dan internet tak kalah banyaknya. Belum lagi promosi langsung dari mulut ke mulut. ‘Kulit akan putih, cerah, halus, dan mengkilat kurang dari dua minggu.’

“Mana bisa begitu. Proses pencerahan kulit itu membutuhkan waktu. Tidak bisa instan,” kata dr. Yuni Lidya, MSc., SpKK lagi.

Promosi dari teman atau saudara menjadi jalan yang paling ampuh. Hingga, tanpa sadar, mereka menanggalkan keamanan kosmetika. Padahal, cara mengeceknya mudah. Mereka cukup melihat, produk itu dilengkapi dengan nomor izin edar POM atau tidak.

“Kalau sudah ada nomor POM-nya berarti krim itu sudah aman dikonsumsi,” ujarnya lagi.

***

Keberadaan nomor izin edar pada label sebuah produk kosmetika menjadi tanda produk itu telah melalui proses notifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Notifikasi ini merupakan sistem baku yang harus dilalui sebelum mengedarkan produk kosmetika luar negeri ke wilayah Indonesia. Sistem ini hasil harmonisasi pemerintah negara-negara se-Asia Tenggara pada tahun 2010 silam.

Di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku mulai akhir 2015 lalu, sistem ini masih tetap berlaku. Mengimpor kosmetika tidak lagi membutuhkan waktu yang panjang dan berliku. Distributor cukup melampirkan kelengkapan dokumen dan data pendukung. Keamanan produk dijamin oleh negara pembuat, bukan negara yang dituju.

“Sistem kami pun sudah online atau e-registration. Jadi mau notifikasinya dibuat di Batam atau langsung di Jakarta, tetap akan diproses di pusat,” kata Kepala Balai POM Kepulauan Riau, Setia Murni di ruangannya, Selasa (29/3).

Di wilayah Kepri, baru satu distributor kosmetika yang mendaftar notifikasi. Distributor itu berlokasi di Tanjungpinang. Selain itu, semuanya berada di luar Kepri. Meski memang, distribusi produknya merambah masuk hingga Kepri.

“Sayang, kami belum punya data distributor mana saja yang produknya sampai ke Kepri,” ujarnya.

Setiap distributor bisa saja mendaftar notifikasi untuk sejumlah produk. Saat ini, dalam laman pom.go.id, tercatat ada 7.885 produk kosmetika yang sudah mengantongi izin edar BPOM RI. Dalam sepekan terakhir, ada 875 produk yang lolos notifikasi BPOM RI.

Proses notifikasi menghasilkan nomor izin edar yang wajib muncul dalam label produk. Namun, terkadang, ada distributor yang tidak mencetak nomor itu pada label produknya. Ini karena ketidak-tahuan mereka.

“Sebab, biasanya, para pengusaha itu menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengurus ini. Mereka langsung mencetak label padahal prosesnya belum selesai. Nanti kalau kena, mereka bilang, notifikasinya sedang dalam proses,” kata Setia Murni lagi.

Permasalahan kadang muncul di pihak ketiga. Bisa jadi pihak ketiga tidak mengerti dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Hingga kemudian, mereka kembali dan melaporkan persyaratan dokumen yang masih kurang. Kondisi ini yang membuat para pengusaha berpikir, pemerintah mempersulit proses perizinan.

Setia Murni mengatakan, satu dokumen yang sering dipermasalahkan adalah sertifikat kesehatan dari produsen kosmetika di negara asal. Seorang distributor harus menunjukkan dokumen asli tersebut. Dari sertifikat itu akan muncul nama produsen, komposisi produk, serta lokasi produksinya.

“Nah, tentunya, ketika mengajukan sertifikat itu ke perusahaan produsen itu, akan muncul bargain dari perusahaan produsen. Seperti, misalnya, target penjualan atau mereka (distributor) harus mengambil barang dalam seharga tertentu,” ujarnya.

Sementara, sebagian pengusaha memulai usaha distribusinya dari iseng. Ketika berkunjung ke luar negeri, misalnya, mereka mendapati produk kosmetika yang tengah diminati. Mereka membawa produk itu ke tanah air. Lalu menawarkannya.

Ternyata ada yang cocok. Lambat laun permintaan bertambah. Mereka pun berpikir, hal ini dapat menjadi ladang bisnis. Tanpa tahu, kegiatan mereka itu sudah termasuk dalam proses distribusi.

“Inilah yang membuat mereka merasa perizinan di kami itu sulit. Padahal, kami hanya meminta mereka bertanggung-jawab atas produk yang mereka edarkan,” ujarnya.

Notifikasi kemudian menjadi bentuk pengawasan BPOM untuk produk kosmetika. Ketika muncul permasalahan di kemudian hari dari produk tersebut, mereka dapat segera mencari distributornya. Supaya dapat segera dicari tindakan antisipasi.

“Ini masalah keamanan. Bukan lagi soal mutu,” tambahnya.

Badan POM RI telah mengeluarkan edaran ke seluruh Balai POM untuk menarik produk-produk konsumtif tanpa izin edar. Baik itu obat-obat tradisional ataupun kosmetika. Pada tahun 2015, BPOM Kepri menarik 20.595 pak dari 2.687 jenis kosmetika tanpa izin edar. Nilai keekonomiannya mencapai Rp 1.050.452.614,-. Sementara di triwulan pertama tahun 2016 ini, BPOM Kepri telah menarik sebanyak 14.881 pak dari 258 jenis kosmetika. Nilai keekonomiannya senilai Rp 225.001.600,-

Di era MEA sekarang ini, tidak ada yang berubah dari segi pengawasan peredaran produk. Ini imbas dari status Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (free trade zone/FTZ). Undang-Undang 36 Tahun 2000 tentang FTZ yang diubah menjadi Undang-Undang 44 Tahun 2007 dan  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang arus barang dari dan ke kawasan FTZ membuka celah selebar-lebarnya hingga barang kosmetik impor itu bebas masuk ke wilayah FTZ Batam, Bintan dan Karimun.

Wacana perubahan status Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pun diperkirakan tidak akan terlalu banyak mengubah kondisi Batam. Kecuali, barang impor semakin bebas masuk ke wilayah Batam.

“Tinggal sekarang bagaimana pengawasan di pelabuhan itu. Karena penindakan di pelabuhan itu bukan tugas BPOM,” tuturnya.

***

Indonesia menjadi negara dengan populasi terbesar keempat di seluruh dunia. Situasi ini membuat negara kepulauan ini menjadi incaran para produsen dan distributor untuk memasukkan barang-barang dagangannya. Ada pasar yang luar biasa besar di sini.

Gempuran barang-barang impor diperkirakan akan membesar. Dengan kondisi seperti ini, penindakan dengan hanya pengawasan saja tidak akan pernah cukup. Apalagi dengan sumber daya manusia yang terbatas.

“Makanya, fokus kami sebenarnya ada pada penguatan daya saing produk dalam negeri,” tutur Kepala Balai POM Kepri di Batam, Setia Murni.

Di Batam, hingga kini, belum ada produsen kosmetika. Begitu juga dengan obat-obat tradisional. Namun, untuk produsen pangan lokal berlimpah. BPOM akan mendorong para produsen tersebut untuk mendaftarkan produknya.

Seperti yang akan mereka lakukan dalam waktu dekat ini. BPOM Kepri akan menyelenggarakan bimbingan teknis untuk 50 produsen pangan lokal yang tergolong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang kode MD. Kode MD ini biasa diberikan untuk makanan dalam negeri.

“Jadi kodenya bukan lagi P-IRT,” tuturnya.

Program ini merupakan program pusat yang diturunkan ke Balai-Balai POM. Hanya saja, tidak semua daerah mendapatkan kesempatan menyelenggarakan program ini. Ketika kemudian Kepri terpilih sebagai salah satu provinsi penyelenggara, tentu ada semacam prioritas dari pusat.

“Ya, pasti ada prioritas. Mungkin karena kondisi wilayah kita ini,” ujarnya.

Peningkatan daya saing ini tidak terlepas dari peran masyarakat untuk lebih peduli pada produksi dalam negeri. Setia Murni menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kecintaan terhadap produk lokal. Sekaligus menjadi lebih waspada dengan produk impor yang masuk ke Batam.

Salah satunya dengan melakukan pengecekan kemasan, izin edar, dan kedaluwarsa (KIK). Produk dengan kemasan yang baik, memiliki izin edar, dan tanggal kedaluwarsa yang masih lama tentu akan aman dikonsumsi. Jika sudah aman dikonsumsi, kesehatan tubuh pasti akan terjamin.

“Jangan tergiur dengan harga yang murah,” katanya. ***

March 31, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: