Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Biaya Pendidikan Makin Mahal di Batam

Menjanjikan fasilitas dan kualitas yang lebih baik, sekolah swasta kerap menjadi incaran para calon siswa baru. Namun sayang, banyak yang tak mampu menjangkau tingginya biaya pendidikan di sekolah non pemerintah itu.

BATAMPOS, Batam

Minimnya regulasi pemerintah membuat sekolah swasta bebas menentukan tarif pendidikan. Sehingga tak heran, setiap memasuki tahun ajaran baru, para calon siswa banyak yang menyerbu sekolah negeri. Sebab mereka tak sanggup membayar biaya pendaftaran di sekolah swasta yang rata-rata mahal.

“Jauh lebih mahal ketimbang sekolah di negara Singapura,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Riky Indrakari, Minggu (3/4/2016).

Padahal, kata Riky, pemerintah sudah memberikan berbagai bantuan ke sekolah-sekolah swasta. Namun nyatanya ini tak membuat biaya pendidikan di sekolah swasta menjadi lebih murah.

“Bantuan yang diberikan tak tepat sasaran,” ujar politikus PKS itu.

Riky menuturkan, sebagian besar sekolah swasta mulai dari jenjang SD dan SMP, mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat. Sedangkan sekolah menengah SMA/SMK swasta mendapatkan BOS rintisan.  Berdasarkan petunjuk teknis (juknis) dana BOS dapat dipergunakan untuk 13 komponen.

Di antaranya, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru. Kemudian kegiatan ulangan dan ujian, pembayaran honorarium guru honorer, membantu siswa miskin, dan komponen lainnya.

Besaran dana BOS berdasarkan jumlah murid. Masing-masing siswa mendapatkan bantuan Rp 60 ribu per bulan. Makin banyak muridnya makin besar bantuannya.

Kata Riky, sebagian besar sekolah swasta di Batam menerima dana BOS.

“Hanya satu sekolah saja yang tak mau terima,” kata Riky tanpa menyebutkan nama sekolah tersebut.
Selain dana BOS, Pemko Batam juga memberikan bantuan insentif bagi seluruh guru. Tak hanya di sekolah negeri, guru sekolah swasta juga mendapatkan bantuan ini. Anggaran untuk program ini cukup fantastis, dari 20 persen anggaran pendidikan dalam APBD, 9 persennya untuk kegiatan ini. Atau dari Rp 365 miliar anggaran pendidikan, sekitar Rp 71 miliar untuk insentif guru.

“Di seluruh indonesia, hanya Batam yang memiliki program ini. Ketentuannya diatur melalui Perwako,” ungkap Riky.

Riky mengaku tak mempermasalahkan insentif guru, asalkan selektif.

“Tapi faktanya sekolah mapan dengan SPP jutaan rupiah masih diberikan bantuan,” kata Riky.

Syarat penerima bantuan diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwako), minimal sudah mengabdi selama dua tahun. “Perwakonya yang bermasalah,” kata Riki.

Hal ini ungkap Riki membuka peluang permainan baru di dunia pendidikan. Dana bantuan dari pemerintah, lanjut Riky, bisa saja digunakan untuk operasional sekolah serta gaji para guru. Sementara iuran dari siswa menjadi keuntungan murni pihak sekolah.

Karenanya, Komisi IV DPRD Batam berharap ada regulasi yang mengatur sistem pendidikan, terutama pendidikan anak usia dini (Paud atau TK).

“Setelah sekolah menengah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, bisa dialihkan untuk ini,” katanya

Riky juga berharap Perwako tentang insenif guru juga diperbaiki. Sehingga insentif ini tepat sasaran. Misalnya diberikan kepada sekolah swasta yang belum mapan yang masih memungut iuran murah. Atau diberikan kepada kepada sekolah swasta di hinterland, tak ada sekolah negeri di lingkungan itu.

Bila regulasinya jelas, serta bantuan tepat sasaran, maka takkan ada pendidikan yang mahal. Apalagi jika program corporate social responsibility (CSR) dari perusahan bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah. Dana yang harus disalaurkan setiap perusahaan yakni 1 persen dari keuntungan.

“Dana CSR bisa membiayai pendidikan, ini tak jalan, meskipun sudah ada payung hukum berupa Perda,” katanya lagi.

Tingginya biaya pendidikan di sekolah swasta ini memang membuat para orang tua berpikir ulang untuk mendaftarkan anaknya.

“Biaya pendaftarannya lebih mahal dari pendaftaran kuliah,” kata Susanto, warga Batamcentre, belum lama ini.

Awalnya, Susanto ingin mendaftarkan anaknya di salah satu SD Islam terpadu. Namun mendengar biaya pendaftarannya yang cukup mahal, ia mengurungkan niatnya.

“Akhirnya memilih sekolah lain yang memiliki kurikulum sama, tapi biayanya lebih murah,” katanya.

Beberapa sekolah swasta, terutama sekolah swasta favorit, memang memungut biaya pendaftaran yang tak sedikit. SMK Kartini Batam, misalnya. Biaya pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2016/2017 ini dipatok Rp 8 juta hingga Rp 10,6 juta.

Biaya tersebut sudah meliputi biaya pendaftaran atau UPP, komite dan OSIS, biaya seragam, kartu pelajar, buku pelajaran, dan SPP bulan pertama. SPP bulanan SMK sendiri sebesar Rp 500 sampai Rp 625 ribu.

Seorang wali murid SMK Kartini, Santi, mengaku wajar jika biaya sekolah swatsa favorit seperti SMK Kartini ini mahal. Sebab, selain memiliki fasilitas yang lengkap, kualitas pendidikannya juga lebih baik.

“Saya memilih sekolah ini karena kualitas dan mutunya. Tak apalah uang yang dikeluarkan sedikit besar dari (sekolah) negeri,” ucapnya.

Berbeda dengan Santi, Nuril mengaku biaya pendidikan di sekolah swasta terlalu mahal. Biaya belasan juta rupiah yang dikeluarkan tersebut baru sekedar uang masuk dan perlengkapan siswa.

“Belum nanti uang bulanan, uang praktik dan banyak lagi. Pokoknya pusinglah,” tuturnya.

Sementara di SMK Teladan Batam, biaya pendaftaran tahun ini mencapai Rp 3,3 juta. Ini sudah termasuk biaya formulir pendaftaran sebesar Rp 125 ribu, uang Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Rp 280 ribu, dan uang praktik kejuruan Rp 25 ribu per bulan.

Kemudian ada uang pembangunan sebesar Rp 1,6 juta, uang seragam Rp 1,3 juta. Pakaian putih abu-abu, pakaian PDH, pakaian pramuka, pakaian praktik, pakaian melayu, pakaian olah raga dan atribut lainnya.

“Jurusan Teknik Konstruksi Kapal Baja bayar lebih Rp 30 ribu per bulan,” kata Kepala SMK Teladan Batam, Tien Nur Priyanti.

Sementara di Sekolah Mondial Batam, untuk level SD biaya pendaftarannya antara Rp 20,7 juta hingga Rp 23 juta. Begitu juga dengan tingkat SMP dan SMA nya, antara Rp 22,3 juta sampai Rp 24 juta.

Beberapa sekolah swasta lain di Batam juga mematok tarif yang fantastis. Berbekal label ‘Sekolah Nasional Plus’, sekolah-sekolah swasta itu memungut biaya pendaftaran mencapai puluhan juta rupiah. Bahkan ada beberapa di antaranya yang menggunakan tarif dalam satuan dolar.

Sejumlah sekolah mengaku terpaksa memungut biaya tinggi karena minimnya perhatian pemerintah. Dana BOS dari pemerintah dinilai masih terlalu sedikit.

“SMK butuh banyak praktik, jadi ya BOS itu hanya bisa untuk operasional saja. SPP tak ter-cover,” kata Agus, Wakil Kesiswaan SMK Muhammadiyah Batam.

Selain BOS pernah ada bantuan siswa miskin (BSM) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Namun itu hanya beberapa siswa saja dan tak rutin setiap tahun.

“Bantuan-bantuan seperti itu hanya lancar di tahun politik saja, kalau di masa-masa biasa begini ya jangan harap,” ujar Agus lagi.

Sehingga menurut Agus, tidak heran jika biaya pendidikan di sekolah swasta jauh lebih mahal. Sebab para pengelola sekolah tersebut juga membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit. (hgt/reng/eja/leo/ska/cr14)

April 4, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: