Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Pemko Ambilalih Lahan Batam

BP Batam Fokus Investasi, Aset Juga Ikut Diserahkan

RATNA IRTATIK-RIFKI S, Batam

Dewan Kawasan (DK) Batam mulai mengurai masalah tumpang tindih kewenangan antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Terutama soal hak kelola lahan yang selama ini dikuasai BP Batam, nanti pengelolaannya akan dipilah dan dibagi sesuai zona dan wilayah tertentu.

Wali Kota Batam yang juga anggota DK Batam, Muhammad Rudi, mengatakan ke depan Pemko Batam juga akan mendapat kewenangan mengelola lahan di Batam. Khususnya untuk lahan yang lokasinya berada di luar kawasan ekonomi khusus (KEK) Batam.

“Nanti, urusan bisnis dan investasi yang berada di zona KEK akan diserahkan ke BP (Batam). Di luar wilayah KEK diserahkan ke Pemko Batam,” ujar Rudi didampingi Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dan jajaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Batam, saat bertandang ke kantor redaksi Batam Pos, Senin (4/4/2016).

Rudi menjelaskan, hal ini mengemuka dalam rapat DK Batam di Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurut dia, BP Batam hanya akan fokus pada urusan investasi dan pariwisata. Sementara semua urusan di luar itu akan jadi kewenangan Pemko Batam.

“Nanti Tim Teknis akan membahas, dimana saja zonasi (yang akan jadi wilayah) KEK dan mana yang tidak,” papar Rudi di hadapan General Manager Batam Pos, Candra Ibrahim, Pemimpin Redaksi Batam Pos Muhammad Iqbal beserta jajaran redaksi Batam Pos lainnya.

Dari pertemuan DK Batam di Jakarta tersebut, sambung Rudi, pemerintah pusat juga memastikan akan tetap mempertahankan fasilitas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) Batam. Namun di dalam wilayah FTZ Batam itu pemerintah juga membuat KEK dengan berbagai fasilitas tambahan untuk meningkatkan daya saing Batam di bidang investasi.

Selain itu, beberapa aset yang selama ini dikuasai BP Batam juga rencananya akan diserahkan ke Pemko Batam, seperti pelabuhan dan rumah sakit. Dengan begitu, kata Rudi, pelayanan ke masyarakat jadi lebih maksimal.

“Jadi warga saya seperti Anda ini, bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik jika Pemko Batam bisa membuat keputusan-keputusan krusial,” terang Rudi.

Dengan format pembagian tugas dan wewenang itu, Rudi yakin wilayah kerja masing-masing lembaga kian jelas, terukur dan diharapkan berimbas positif terhadap pengembangan Batam ke depan. Misalnya, soal BP Batam yang hanya fokus mengurusi persoalan investasi di wilayah KEK yang ditunjuk berikut pelbagai fasilitas dan keistimewaan yang diberikan dalam wilayah tersebut.

Menurut Rudi, hal itu akan mengakselerasi peran Batam sebagai salah satu basis kawasan investasi di Indonesia. Terlebih, jika segenap elemen Pemko Batam juga mendukung peran tersebut.

“Jadi, kalau ada investor, kalau perlu kita antarkan ke BP Batam agar cepat dilayani,” ujarnya.

Hanya saja, Rudi melanjutkan, terkait detail kewenangan dan kebijakan yang akan diterapkan masih akan menunggu hasil kajian dari Tim Teknis DK Batam yang berjumlah 19 orang. Mereka terdiri dari 12 orang yang ditunjuk oleh Ketua dan Anggota DK Batam ditambah tujuh orang yang merupakan unsur pimpinan BP Batam yang baru.

Rudi sendiri mengaku telah menunjuk Wan Darsussalam, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemko Batam sebagai anggota Tim Teknis mewakili dirinya.

“Tim ini bisa langsung bekerja setelah SK-nya turun dari pusat, kita tunggu saja,” kata dia.

Rudi juga menyinggung wacana penghapusan iuran Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Menurut dia, rencana ini sudah tepat, karena selama ini warga dan pengusaha di Batam cukup terbebani oleh UWTO itu. Sebab, mereka juga harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Saya kira tak ada lagi dobel pungutan pajak, niat saya bagaimana ini akan dibebaskan,” katanya.

Jika kewenangan pengelolaan lahan telah diserahkan kepada Pemko, kata dia, tidak ada satu pun dasar hukum yang membenarkan kepala daerah, dalam hal ini wali kota, memungut UWTO.

“Kalau tidak ada aturannya, saya nggak boleh pungut. Kalau saya pungut itu ilegal,” katanya.

Hal tersebut juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perpajakan Daerah, dimana pada Pasal 2 Ayat 3 menyatakan bahwa daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2. Dan menurut Rudi, UWTO tidak termasuk di dalam ayat 1 dan ayat 2 UU tersebut.

Rudi menjelaskan secara, teknis penghapusan UWTO akan berlaku bagi seluruh penduduk yang tinggal di kawasan FTZ Batam.

“Penduduk yang UWTO nya sudah habis sehingga sertifikat hak guna lahannya habis, maka akan diminta urus kembali supaya dijadikan hak milik,” ungkapnya.

Dan bagi penduduk yang telah lama tinggal di suatu daerah akan mendapat prioritas mendapatkan hak milik.

“Kalau jadikan nama atas nama pribadi, maka harus jadi Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan (BPHTB) yang kembali ke negara, maka kami kembalikan pada dia,” janji Rudi. ***

April 5, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: