Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Batam Belum Layak Dimekarkan

BATAMKOTA(BP) – Batam belum layak untuk dimekarkan, dari 12 menjadi 22 kecamatan. Hal itu berdasarkan hasil konsultasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pekan lalu.

”Dari 12 kecamatan, Sagulung paling layak dimekarkan,” kata Anggota Baperda, Hendra Asman, Kamis (7/4/2016).

Sisanya, sambung Hendra, masih perlu diperdalam lagi oleh Baperda. Apakah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, seperti yang diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

”Harus dilihat dari jumlah penduduk serta administrasinya,” kata politikus Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.

Menurut Hendra, kecamatan yang dimekarkan minimal harus memiliki lima kelurahan. Di Batam, masih ada kecamatan yang hanya memiliki empat kelurahan.

”Harusnya konsentrasi dulu pemekaran kelurahan,” sarannya.

Belum lagi dilihat dari fakror penduduk serta kesiapan anggaran. ”Ini yang kita akan telaah,” katanya.

Anggota Baperda DPRD lainnya, Sallon Simatupang mendukung wacana pemekaran kecamatan. Pihaknya yakin pemerintah sanggup menyiapkan infrastruktur serta sumber daya manusia (SDM).

Bahkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga dua kali lipat.

”Dari sekian banyak anggota Baperda, hanya saya yang setuju pemekaran,” tutur Sallon.

Salon menyampaikan, keberadaan kecamatan tak sanggup menjawab kebutuhan masyarakat. Jumlah ayang ada saat ini tak sebanding dengan jumlah penduduk.

”Akibatnya pelayanan tidak masimal meskipun camat pulang hingga larut malam,” katanya.

Sebelumnya, Baperda menolak memasukan Ranperda pemekaran kecamatan dalam program legislasi daerah (Prolegda) 2016.

Karena naskah akademik yang diberikan pemerintah sudah kadaluarsa.

”Sudah terlalu lama, tahun 2012.  Sebulan saja, sudah lain kebutuhannya,” tutur angota Baperda, Fauzan.

Selain itu, DPRD mengangap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam belum optimal.

”Harusnya pegawai yang ada dibenahi, dievaluasi, serta dioptimalkan. Setelah itu baru dilakukan pemekaran,” sarannya.

Fauzan menyebutkan, pukul 10.00 WIB PNS banyak yang belum masuk kantor.

”Pukul 14.00 WIB sudah pulang. Kita bingung, jam berapa mulai bekerja,” kata Fauzan lagi.

Akibatnya masyarakat yang hendak melakukan pelayanan tak terlayani dengan baik. Bila PNS bekerja optimal, ia yakin pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik.

”Tak perlu dilakukan pemerkaran,” ungkapnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam belum masih kecil. Itupun banyak disedot untuk gaji serta honorarium pegawai. ”Hampir 68 persen dari total APBD Batam untuk gaji dan honor pegawai,” katanya.

Sekitar 20 persen lebih untuk pendidikan.

”Sisanya dibagi-bagi untuk program kerja masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),” ungkap Fauzan.

Memenuhi 30 persen belanja modal untuk pembangunan infrasturuktur saja, pemerintah masih terseok-seok.

”Bayangkan, kalau dilakukan pemekaran lagi. Berapa banyak anggaran yang akan tersedot,” ungkapnya. (hgt)

April 8, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: