Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Pemerintah Ulur Proses Negosiasi

Batas Tebusan Sandera Abu Sayyaf Berakhir Hari Ini

JAKARTA (BP) – Tenggat waktu tebusan bagi para WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf bakal berakhir hari ini, Jumat (8/4). Masyarakat, khususnya keluarga WNI tersebut, masih terus berharap pemerintah bisa membebaskan mereka dari penyanderaan. Negosiasi masih terus berlanjut, karena opsi operasi militer terlalu berisiko.

Terhitung hari ini sudah dua pekan ke-10 WNI tersebut menjadi sandera kelompok Abu Sayyaf. Menlu Retno Marsudi mengatakan, pemerintah terus menjalin komunikasi dengan otoritas Filipina.

”Berdasarkan informasi yang saya peroleh, semua pergerakan is well monitored (terpantau dengan baik),” ujar Retno di kantor Setneg, Kamis (7/4).

Retno memastikan, pemerintah tidak akan menyerah untuk bisa membebaskan seluruh sandera.

”Kita juga mendapatkan informasi bahwa ke-10 ABK tersebut masih dalam keadaan baik,” lanjutnya. Meski demikian, Retno menolak menyebutkan sumber-sumber informasi mengenai WNI tersebut.

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan, pemerintah tetap mendorong agar negosiasi menjadi cara prioritas dalam membebaskan sandera. Dia masih meyakini negosiasi bisa terus berjalan.

”Nego kan masih bisa mundur-mundur,” ucapnya.

Sebaliknya, lanjut dia, penggunaan operasi militer terlalu berisiko. Sebab, nantinya akan ada yang tewas.

”Kalau yang mati itu terorisnya, nggak ada masalah. Kalau rakyat kita yang mati, kan disayangkan,” lanjutnya. Terlebih lagi, lokasi penyanderaan berada di bawah otoritas Filipina.

Pihaknya mendapatkan informasi bahwa pemerintah Filipina juga sudah menyiagakan pasukannya sendiri.

Hingga saat ini pun belum ada permintaan bantuan ke Indonesia. TNI sudah siap setiap saat untuk masuk ke Filipina bila memang diperlukan. Namun, tentu ada aturan yang harus dipatuhi karena berkaitan dengan kedaulatan sebuah negara. Disinggung mengenai kemungkinan membayar tebusan, Menhan kembali menegaskan bahwa negara tidak boleh membayarnya. Negara tidak bisa ditekan-tekan oleh siapapun.

Apakah itu berarti perusahaan yang akan membayar, dia menyatakan tidak tahu. ”Yang jelas bukan negara,” tambahnya. (byu/agm/jpgrup)

April 8, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: