Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Mendagri: Nurdin Harus Jaga Semangat Sani

TANJUNGPINANG (BP) – Wakil Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, secara otomatis akan menjalankan tugas dan wewenang sebagai Gubernur Kepri periode lima tahun mendatang. Ini menyusul wafatnya Gubernur HM Sani pada Jumat (8/4/2016) lalu.

Terkait hal ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan supaya Nurdin menjaga semangat Sani dalam memimpin Kepri.

“Sebagai alumni IPDN, Pak Sani bisa menjadi contoh seluruh aparatur negara, khususnya di Kepri,” kata Tjahjo usai pemakaman Sani di Taman Makam Pahlawan Pusara Bakti, Tanjungpinang, Sabtu (9/4) lalu.

Tjahjo juga berpesan, pembangunan di Kepri harus tetap berpedoman pada program Nawa Cita yang digelorakan oleh Presiden Joko Widodo. Khusus di Kepri, Mendagri berharap program pembangunan lebih fokus pada kekuatan maritimnya.

“Dan jangan lupa wujudkan semua janji-janji kampenye. Itu harus dituntaskan,” katanya.

Masih kata Tjahjo, pemimpin perlu membangun kemitraan dan sinergi dengan seluruh aparatur dan masyarakat. Menurutnya, karena kalau ada sinergitas, dalam pelaksanaan program pembangunan khusunya konektivitas antardaerah dan antarpulau di Kepri akan dapat cepat diwujudkan dan mempercepat pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Kepri harus berbenah, untuk mengejar kompetisi pelaksanaan pembangunan ke depan, dan pelaksanaan program pembangunan harus terintegrasi dengan pelaksanaan pembangunan nasional,” katanya.

Sementara itu, dalam Pasal 78 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan, kepala daerah berhenti apabila, meninggal dunia (a), permintaan sendiri (b), dan (c) diberhentikan.

Sedangkan pada pasal 79 dijelaskan, Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1)

Huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur untuk mendapatkanpenetapan pemberhentian.

Penjelasan lainnya juga dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda pada pasal 101 ayat 1 dijelaskan, DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian. (jpg)

April 11, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: