Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Hentikan Proyek Reklamasi di Batam

HADI-YULITAVIA, Batamkota

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Batam menghentikan proyek reklamasi yang tak mengantongi izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

Pasalnya, akan memberikan dampak buruk lingkungan di sekitarnya. Contohnya, merusak biota laut, bakau, hingga mengganggu jalur transportasi laut.

”Kalau saya lihat di wilayah Batamcenter saja kondisinya sudah parah,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Yudi Kurnain, Rabu (13/4/2016).

Menurutnya, dampak negatif bukan hanya dirasakan masyarakat sekitar proyek. Tapi, pengusaha wisata seperti hotel dan resort yang berada di garis pantai sekitar proyek reklamasi juga merasakan akibatnya.

”Mereka (pengusaha hotel dan resort) protes, airnya keruh dan kotor. Hal ini mengganggu kenyamanan wisatawan yang berada di tempat mereka,” sebutnya.

Yudi mengatakan, keluhan para pengusaha resort tersebut disampaikan langsung ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri. Bahkan, sebelum meninggal, Gubernur Kepri, almarhum Muhammad Sani mengirim surat ke Pemko dan DPRD Kota Batam untuk menindaklanjuti masalah ini.

Dalam surat gubernur itu, tembusannya salah satu ke Komisi II DPRD Kota Batam untuk menyikapinya.

”Suratnya ditandatangani Pak Gubernur. Saya langsung merespon dengan sidak (inspeksi mendadak) ke lapangan di proyek reklamasi yang ada di Kampung Belian,” ungkapnya.

Yudi menuturkan, saat sidak ia dikira hendak meminta setoran. Sebab, setiap oknum yang datang ke tempat itu selalu meminta uang.

”Katanya, semua yang datang sudah diberi uang. Kalau seperti ini, terus terang Pemko, DPRD, dan BP Batam tak punya marwah,” ucapnya.

Proyek reklamasi sudah ribuan hektare, bahkan hampir di setiap pantai di wilayah Kota Batam. Berdasarkan perhitungan kasar Yudi, selama lima tahun harusnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor ini, lebih dari Rp 80 miliar. Namun kenyataannya daerah hanya mendapatkan Rp 8 miliar saja.

Ia menduga, selama ini uangnya masuk ke kantong oknum-oknum, bukan hanya oknum pegawai negeri sipil (PNS) saja yang menikmati, oknum anggota DPRD Kota Batam juga banyak yang menerima upeti.

”Sudah lama saya persoalakan, bukan kali ini saja. Kebetulan saat ini, ada momentum dari pusat, kita suarakan untuk memperbaiki daerah,” ungkapnya.

Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Koropsi (KPK). Yudi mengaku, dia disarankan untuk mengkonsultasikan dulu dengan aparat penegak hukum di daerah. Bila tidak ditindaklanjuti, maka KPK akan turun tangan.

”Kita serius, karenanya kita koordinasikan dengan pihak kepolisian,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, ia meminta Pemko melakukan verifikasi ulang seluruh proyek reklamasi. Apakah keberadaannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

”Jika menyalahi ketentuan ditindak. Bila kurang bayar, atau ada tunggakan harus diselesaikan,” sarannya.

Menurutnya, Pemko harus proaktif dan kreatif di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit. Ditambah lagi minimnya dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Budi Mardianto menyebutkan, seluruh lahan di Batam sudah direklamasi. Bibir pantai, hutan bakau, serta terumbu karang sudah banyak ditimbun.

”Lahan mana yang belum direklamasi, Batamcenter saja sudah habis,” sebut politikus PDI Perjuangan ini.

Namun Budi tak bisa memastikan, apakah perusahaan yang melakukan itu sudah mengantongi izin dari pemerintah. ”Hal ini yang akan kita telusuri, benar tak peruntukannya,” ucapnya.

KP2K Tidak Pernah Keluarkan Izin

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan (KP2K) Kota Batam, Suhartini mengatakan pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin reklamasi.

”Saya tidak tahu, dan tidak pernah mengeluarkan izin,” tegasnya.

Dia mengatakan, untuk melakukan reklamasi harus ada izin prinsip atau lokasi dalam hal ini dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu izin pelaksanaan dari pimpinan daerah.

Reklamasi harus juga memperhatikan lingkungan sekitar. Seperti kelangsungan mahkluk hidup seperti ikan dan pohon bakau, jangan mencemari laut. Jika di daerah reklamasi ada pemukiman penduduk seperti nelayan harus diperhatikan kelangsungan kehidupan mereka.

Kenyataannya di lapangan dampak proyek reklamasi telah menimbulkan kerusakan lingkungan. Seperti yang terlihat di Tiban Mentarau, populasi tanaman bakau semakin sedikit, karena reklamasi.

Di sekitaran lokasi sudah berdiri bangunan perumahan warga. Kondisi ini juga menyusahkan nelayan dalam mencari ikan.

Namun, Suhartini kembali menegaskan tidak pernah memberikan perizinan. ”Tidak pernah neken surat. Saya tidak tahu mereka ngurusnya sama siapa,” jelasnya. ***

April 14, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: