Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Patroli Bersama Bukan Solusi Tepat

JAKARTA (BP) – Kesadaran tentang pembajakan di perairan Asia Tenggara terus meningkat seiring sandera anak buah kapal (ABK) Abu Sayyaf yang bertambah. Untuk upaya pencegahan, wacana patroli maritim antar tiga negara terkait di wilayah sekitar perairan Filipina selatan disuarakan pemerintah Malaysia dan Indonesia. Namun, hal tersebut dinilai bukan solusi yang tepat karena permasalahan politis di wilayah Filipina Selatan.

Pengamata Hubungan Internasional Hikmahanto menjelaskan, wacana yang dibicarakan pemerintah Indonesia itu bukan solusi yang tepat. Pasalnya, masih ada aspek politis dalam kasus perompakan yang terjadi di Filipina selatan. Hal tersebut jelas membedakan antara pengamanan perompak di Selat Malaka dan Perairan Kepulauan Sulu.

”Wacana yang beredar di publik jelas tidak masuk akal. Pertama, kebanyakan pembajakan terjdi di laut teritorial Filipina. Jelas kapal militer Indonesia tidak bisa masuk ke sana. Lebih tepatnya, Filipina pasti akan menolak karena berkaitan dengan harga diri negara,” terangnya di Jakarta kemarin (18/4/2016).

Dia menegaskan, Abu Sayyaf sampai saat ini masih menyandang label kelompok pemberontak yang ingin memerdekakan diri dari pemerintah Filipina. Artinya, permasalahan di Filipina selatan adalah isu konflik politik dalam negeri. Indonesia harusnya tak ikut campur dalam permaslahaan tersebut.

”Indonesia kan tidak berperang dengan kelompok tersebut. Jadi, harusnya Indonesia bersikap netral terkait isu ini. Kalau terlalu agresif, Indonesia secara tidak langsung telah mengambil sikap memilih satu pihak,” ungkapnya.

Terkait pencegahan, dia mengaku lebih masuk akal jika Indonesia membuat peta daerah rawan di perairan Filipina. Peta tersebut nantinya diberikan acuan bagi kapal yang ingin berlayar ke negara tersebut. Meski secara biaya lebih besar, hal tersebut dirasa lebih aman daripada terkena resiko perompakan.

”Saya kira ini lebih tepat daripada harus melarang kegiatan ekonomi antar dua negara. Usulan agar ada pengawalan kapal dari militer indonesia pun tak bisa karena melanggar kedaulatan Filipina,” ujarnya.

Berbeda pendapat, Staf Khusus Badan Nasional Penanggulangan Teroris  (BNPT) Wawan Hari Purwanto mengaku rencana tersebut tetap diperlukan. Dia tak menampik bahwa Abu Sayyaf mengaku sebagai kelompo separatisme. Namun, dia merasa bahwa keamanan merupakan prioritas utama dalam situasi seperti ini.

”Dengan motivasi apapun, tindakan yang mereka lakukan adalah kriminal. Jadi, militer negara terkait harus melakukan langkah untuk mencegah hal tersebut terjadi. Salah satunya adalah dengan melakukan kerjasama operasi militer,” tegasnya.

Sementara itu, pihak Filipina tampaknya masih fokus dalam mengambil alih kendali Pulau Basilan dari Kelompok Abu Sayyaf. Menurut lansiran situs berita The Philippines Star, pihak militer telah berhasil mengamankan tiga markas operasi Abu Sayyaf di Basilan. 17 April lalu, tentara yang beroperasi berhasil menemukan kemah Abu Sayyaf  di Desa Banguindan, Kota Tipo-tipo.

”Batalyon Pasukan Pengintai ke-3 dibawah pimpinan Letkol Elmer Sudero berhasil menemukan lokasi kemah pukul 07.15 Minggu lalu. Kemah tersebut tampak ditinggalkan secara buru-buru oleh pihak bandit,” terang Juru Bicara Markas Komando Mindanao Barat Filemon Tan.

Di lokasi, pihaknya mengaku telah menemukan beberapa komponen dan alat peledak, perlengkapan perat, serta alat medis yang sepertinya baru digunakan. Kain dengan noda darah dinilai petunjuk bahwa sisa bandit memang membawa korban luka.

”Dalam hal ini, tidak ada kontak senjata karena pihak Abu Sayyaf hanya melarikan diri saat tentara datang ke lokasi,” imbuhnya.

Sebelumnyam tentara Filipina telah mengamankan lokasi pelatihan pasukan Abu Sayyaf di Sitio Bayoko, Desa Baguindan, dan Desa Amaloy di kota Ungkaya Pukan. Namun, tentara mengaku masih terus mengejar sisa Abu Sayyaf untuk menemukan dua tokoh pimpinan yakni Isnilon Hapilon dan Furuji Indama. Apalagi, Furuji Indama diabarkan dalam kondisi kritis.

”Kami terus berusaha untuk membatasi ruang gerak mereka. Kami percaya kelompok itu saat ini tidak bisa bergrak bebas karena korban-korban yang dibawa,” ungkapnya.

Upaya pemerintah Filipina untuk mengatasi Abu Sayyaf setelah mendapat sorotan internasional tampaknya memang siginifikan. Menurut lansiran situs berita Inquirer, pemerintah pun segera mengganti pasukan penanganan terorisme. Calon pemimpin Resimen Cepat Tanggap (pasukan anti terorisme Filipina, Red) disebutkan Kolonel Alexander Macario.

Sosok baru itu bakal menggantikan pejabat lama yakni Kolonel Danilo Pamonag 26 April nanti.

”Dia adalah pejabat militer yang matang dengan pengalam memimpin tentara di lapangan. Dilengkapi dengan kualitas yang hebat, dia terus berkembang dan diprediksi bakal menjalani karir yang terus tumbuh. (Have further honed and prepared him to assume higher command positions),” ujar juru bicara Militer Filipina Arnulfo Burgos.

Sebelumnya, Malaysia sudah membuat kebijakan menutup perbatasan dengan Filipina terkait kasus ini. (bil/jpgrup)

April 19, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: