Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Pemprov Kepri Usulkan Rp 49,9 Triliun di APBN 2017

Dana Pusat Dinikmati Pejabat

JPGRUP, Jakarta

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyentil pemerintah daerah yang dinilai sering gagal mengelola dana transfer dari pusat. Bukannya untuk pembangunan, Kalla menyebut dana dari APBN itu lebih sering dimanfaatkan untuk membeli fasilitas para pejabat di daerah.

“Itu (dana transfer pemerintah pusat justru digunakan) untuk bangun kantor baru, rumah jabatan baru, mobil baru,” kata Kalla saat acara Launching I-OTDA di Jakarta, Selasa (26/4/2016).

Padahal menurut Kalla, pemerintah pusat terus berupaya meningkatkan nilai dana tranfer untuk daerah. Tujuannya tak lain adalah untuk membantu proses percepatan dan pemerataan pembangunan di daerah.

“Tujuan pembangunan ini untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

Seharusnya kata Wapres, dana trasfer dari pemeritah pusat dipergunakan untuk membangun infastruktur yang bermanfaat bagi rakyat. Seperti misalnya untuk pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan dan kesehatan, hingga bantuan masyarakat.

“Rakyat perlu peningkatan pertanian, perlu bibit, pengairan. Pejabat memang perlu kantor, tapi jangan kantornya didahulukan,” kata Wapres.

Wapres menyebutkan, tahun ini nilai dana transfer dari pusat ke daerah naik cukup drastis. Dari Rp 220 triliun pada 2015 naik menjadi Rp 770 triliun pada tahun ini. Dana transfer tersebut meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana transfer lainnya.

Besaran dana transfer itu mencakup 34 provinsi serta 514 kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Dana transfer sebesar Rp 770 triliun itu, kata Kalla, hampir sama besar dengan dana transfer untuk kementerian dan kelembagaan.

Karena itu, Kalla meminta daerah menggunakannya secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

“Jangan diutamakan untuk bangun kantor, tapi untuk bangun jalan, jembatan, bendungan, dan fasilitas yang langsung untuk kepentingan publik,” katanya.

Sebab menurut dia, sejauh ini pertambahan dana transfer ke daerah tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi, baik di daerah maupun secara nasional. Yakni masih berada di kisaran 4 sampai 5 persen.

“Anggaran naik, laju pertumbuhan tidak selaju anggaran. Artinya banyak biaya operasional,” kata Wapres.

Menurut Kalla, fenomena ini menjadi salah satu alasan pemerintah pusat melakukan pemberhentian sementara (moratorium) penerimaan CPNS di daerah. Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk tidak melakukan pemekaran wilayah pada tahun ini.

Sementara itu, Pemprov Kepri punya target besar untuk menjolok anggaran lewat APBN 2017 mendatang. Lewat Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (26/4), Pemprov Kepri mengajukan anggaran untuk pembangunan tahun depan sebesar Rp 49,9 triliun ke pemerintah pusat.

Musrenbangnas ini sendiri berlangsung sejak 21 April lalu dan akan digelar hingga 4 Mei 2016 nanti. Usulan Kepri itu terangkum dari Usulan Prioritas Pembangunan Nasional (UPPN) sebesar Rp 14,5 triliun dan usulan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 35,5 triliun.

Usulan itu berasal dari usulan Pemerintah Provinsi Kepri dan kabupaten kota se Kepri.
Kepala Bappeda Kepri, Naharuddin, mengatakan pihaknya bersama seluruh Bappeda kabupaten/kota yang sedang mengikuti Musrenbangnas sedang berjuang bersama sama agar mendapatkan pendanaan dari APBN terhadap semua usulan yang diajukan. Apalagi usulan itu disusun bersama pada Musrenbang Provinsi di Tanjungpinang pertengahan bulan ini.

“Seluruh usulan prioritas pembangunan yang bersumber APBN kita bahas seluruhnya dengan kementerian dan lembaga melalui Musrenbangnas ini,” ujar Naharuddin.

Naharudin berharap doa dan dukungan masyarakat agar perjuangan untuk pembangunan di Kepri ini dengan dukungan dana pemerintah pusat bisa diterima sebanyak mungkin.
Karena, kata dia, untuk membangun Kepri memerlukan dana yang cukup besar. Menurutnya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang bagus masih diperlukan seluruh kabupaten/kota. Demikian juga untuk infrastruktur perhubungan seperti bandara, pelabuhan penumpang dan roro dengan fasilitas yang representatif.

Pelayanan-pelayanam dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, juga harus terus baik dari tahun ke tahun. Apalagi masyarakat sangat memerlukan pelayanan dasar ini.

“Puskesmas, rumah sakit di Kepri juga harus modern dan lengkap,” kata mantan Kadispenda Kepri ini.

Demikian juga sektor-sektor lain yang menggerakkan perekonomian masyarakat, seperti sektor perikanan dan kelautan yang tentunya harus modern dan maju.

“Kepri harus unggul di bidang Maritim,” katanya sambil menjelaskan bahwa sektor pertanian, peternakan, UMKM dan Pariwisata juga terus dikembangkan.

“Saya sangat bahagia dan yakin berkat dukungan Plt Gubernur kita Bapak Nurdin Basirun, ada 12 kepala dinas yang ditugaskan beliau ikut bersama saya di Musrenbangnas ini,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Nahar tidak menjelaskan usulan mana saj ayang disetujui pusat. Namun dia mengatakan, semua usulan yang disampaikan merupakan skala prioritas di masing-masing daerah. (jpg)

April 27, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: