Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Penjahat Narkoba Tak Dapat Pengampunan

Pemerintah Siapkan PP Deklarasi Pajak

JAKARTA (BP) – Keinginan pemerintah mengegolkan regulasi pengampunan pajak (tax amnesty) sudah tidak bisa ditawar. Pemerintah masih yakin bahwa DPR akan menyelesaikan pembahasan RUU Tax Amnesty meski harus molor dari target awal. Bahkan, kalaupun pembahasan di DPR akhirnya deadlock, pemerintah sudah menyiapkan alternatif aturan.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo menanggapi kepastian mundurnya penyelesaian UU tax amnesty di dewan. Menurut dia, molor tidaknya pembahasan merupakan wilayah DPR. Bagi pemerintah, yang penting sudah ada proses pembahasan di parlemen.

”Tetapi kita sudah menyiapkan PP kalau-kalau nanti tax amnesty di sana ada masalah,” ujarnya usai membuka Indonesia E-Commerce Summit & Expo di ICE BSD City Tangerang Selatan kemarin (27/4/2016).

Pemerintah memang berharap banyak dalam pembahasan RUU tax amnesty kali ini. Namun, presiden menegaskan untuk menerapkan pengampunan pajak dan menarik modal ke Indonesia tidak harus bergantung kepada UU Tax Amnesty.

”PP mengenai deklarasi pajak bisa kok,” lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Presiden tidak menjelaskan lebih jauh perihal PP tersebut. Namun, merujuk pada namanya, yakni deklarasi pajak, sangat mungkin PP tersebut bakal mengatur sebatas hal-hal terkait pengakuan pajak dari para pemilik modal. Sehingga, PP tersebut lebih fokus untuk menggali potensi pajak dari dana-dana yang selama ini diendapkan di luar negeri.

Berbeda dengan RUU Tax Amnesty yang mengatur pula soal repatriasi, yakni memasukkan modal yang selama ini tersimpan di negara lain untuk masuk ke Indonesia. Dalam RUU Tax Amnesty, deklarasi pajak menjadi salah satu opsi selain repatriasi. Khususnya, berkaitan dengan aset-aset tak bergerak milik para pemodal. Tarif tebusnya pun bakal berbeda, lebih besar dibandingkan repatriasi.

Meskipun demikian, pemerintah masih optimistis RUU tersebut bisa gol di parlemen. Lewat UU tersebut, pemerintah bisa mendapatkan dua jenis pemasukan. Pertama adalah pemasukan dari pajak yang sebelumnya tidak pernah terdata.

Sementara itu, Juru Bicara Presiden Johan Budi SP menjelaskan, Presiden sudah memanggil tiga pimpinan lembaga penegak hukum untuk menyamakan persepsi soal tax amnesty. Khususnya, berkaitan dengan kerahasiaan data dan larangan menjadikan laporan keuangan hasil tax amnesty sebagai dasar penyelidikan.

Sistem pengampunan itu tidak akan berlaku sama rata bagi pemilik dana di luar negeri.

”Ada poin, kalau orang-orang itu kena kasus hukum sebelumnya, misalnya masih dalam proses penyelidikan oleh KPK, kejaksaan, kepolisian, maka dia tidak bisa masuk pengampunan,” terangnya.

Bila tidak terkena kasus sebelumnya, maka harus ada persamaan persepsi di antara penegak hukum.

Ada tiga kejahatan yang tidak masuk ke dalam tax amnesty. Yakni, narkoba, terorisme, dan human trafficking (perdagangan manusia). Kalau sebelum tax amnesty disahkan, ada yang sedang dalam proses penyidikan, apalagi penuntutan, yang berarti sudah pro justisia, maka tidak bisa masuk tax amnesty.

Terpisah, Ketua DPR RI Ade Komarudin tiba-tiba menggelar konferensi pers dengan wartawan pada sore hari, kemarin (27/4).

Ade menyatakan ingin menyampaikan terkait perkembangan pembahasan RUU Pengampunan Pajak. Menurut dia, hasil rapat konsultasi DPR dengan Presiden beberapa waktu lalu telah menyepakati pembahasan RUU tersebut. ”Pembahasan akan dilakukan segera dan dalam tempo cepat,” kata Ade dalam keterangannya.

Menurut Ade, pengampunan pajak penting untuk pembangunan dan perekonomian nasional. Indonesia harus segera berlari kencang melakukan pembangunan di berbagai sektor. Indonesia tidak boleh terpengaruh dengan berbagai spekulasi terkait efek negatif pengampunan pajak.

”Sebagaimana kita ketahui, pemerintah gencar membangun infrastruktur, itu bagus untuk melakukan pemerataan,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya itu.

Salah satu caranya untuk berlari, kata Ade, adalah segera merampungkan RUU Pengampunan Pajak. Harapannya adalah uang yang selama ini disimpan diluar negeri, bisa kembali ke Indonesia.

”Harapannya juga bisa mendorong investasi, dan pajak masuk,” ujarnya.

Dalam hal perkembangan pembahasan RUU Tax Amnesty, lanjut Ade, sudah dibahas secara intensif oleh Komisi XI. Komisi bidang ekonomi dan anggaran itu telah mendengar dan menerima masukan dari berbagai pihak.

”Saya melihat hari ini ada masukan dari Bursa Efek, besok ada rencana dengan Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Panitia Kerja RUU Tax Amnesty, kata Ade, akan bekerja mulai hari ini. Pekan depan, kerja Panja akan tertunda karena DPR sudah memasuki masa reses. Namun, Ade berjanji setelah reses, RUU Tax Amnesty bisa segera diselesaikan.

”Insya Allah pertengahan Mei, kita akan lanjutkan raker dan pengambilan keputusan, Insya Allah akan berjalan lancar,” ujarnya.

Terkait rencana pemerintah untuk membuat PP terkait pengampunan pajak, Ade menyatakan bahwa hal itu adalah hal yang wajar. Hal itu membuktikan ada komitmen pemerintah untuk bisa mengatasi krisis pemasukan negara.

”Banyak opsi yang dilakukan bagaimana negara bisa survive. Benar kata Presiden, bagaimana upaya menyelamatkan negeri,” tandasnya.

Riuhnya pembahasan tax amnesty tidak hanya akan terjadi di gedung parlemen. Sebab, para ulama pun siap memberikan kajian tersendiri terkait skema pengampunan pajak yang memicu pro dan kontra ini.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Sirajd mengatakan, saat bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wapres, JK meminta bantuan agar para ulama ikut membuat kajian terkait tax amnesty.

“Karena itu nanti ulama akan membahas, hukumnya bagaimana,” katanya.

Menurut Said, hal-hal seperti tax amnesty memang butuh pengkajian fikih modern. Namun sebagai awalan, lanjut dia, JK sudah memberi gambaran bahwa pembahasan terkait tax amnesty maupun adanya orang yang memiliki perusahaan di negara suaka pajak seperti kasus Panama Papers, tidak boleh langsung dicap sebagai penjahat.

“Jadi Wapres minta kita hati-hati, jangan menggeneralisir semua salah atau semua benar,” ucapnya.

Sementara itu, dari pasar modal, Bursa Efek Indonesia (BEI) siap mengedepankan produk investasi reksa dana (RD) untuk menampung potensi dana repatriasi hasil tax amnesty. Dana ditempatkan diusulkan untuk dibekukan atau dikunci (lockup) dalam jangka waktu sekitar 5 tahun agar bisa dioptimalkan ke sektor riil terutama infrastruktur.

Direktur Utama BEI, Tito Sulistio, mengatakan sama seperti dana hasil tax amnesty yang ditempatkan di deposito seperti tertuang dalam RUU tax amnesty agar tidak bisa ditarik selama tiga sampai lima tahun, pada instrument RD juga bisa diberlakukan. ”Bisa disimpan di (RD) saham yang sudah ada atau yang baru. Itu enaknya reksa dana,” kata dia usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR, kemarin (27/04).

Secara teknis, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bagian dari self regulatory organization (SRO) bisa melakukan lockup.

”Dulu pernah dilakukan. Ketika Temasek beli Telkom (Telkomsel) di lockup,” ungkapnya.

Walau bagaimanapun, kata Tito, pemilik dana repatriasi itu tentu menginginkan kepastian agar dana yang dibawa ke Indonesia itu aman serta tetap memberikan imbal hasil.

”Jika kemauan mereka bisa dipenuhi, menurut saya target kita (tambahan pajak dari tax amnesty) Rp 60 triliun itu kan 3 persen, artinya ada potensi Rp 2.000 sampai Rp 2.600 triliun bisa masuk ke Indonesia,” tuturnya.

RD dinilai BEI potensial sebagai penerima aliran dana repatriasi. Selain menjadi pilihan lain selain tabungan, deposito, obligasi, dan saham secara langsung, RD bisa membawa efek berkelanjutan karena bisa dikucurkan langsung dananya ke sektor riil terutama untuk pembangunan infrastruktur.

Atas dasar itu lockup diperlukan. Dalam lima tahun, menurutnya, proyek infrastruktur biasanya sudah bisa menghasilkan. Ketika dana repatriasi sudah ada, perusahaan aset manajemen akan berlomba membuat RD dengan underlying (isi aset RD) per proyek infrastruktur. Jenisnya disebut RD Penyertaan Terbatas.

Sifat RD Penyertaan Terbatas memang tidak melakukan penawaran umum karena pemiliknya tidak boleh lebih dari 50 pihak. Atas dasar itu, dia menilai, cocok sebagai sarana investasi dana repatriasi.

”Mereka (perusahaan aset manajemen) siap membuat reksa dana baru itu, cuma dana yang mau masuk ke sini masih ragu-ragu,” tegasnya.

Atas dasar itu BEI berharap RD Penyertaan Terbatas dan RD secara umum bisa masuk dalam bagian dari RUU tax amnesty agar memberikan kepastian hukum. Di luar RD Penyertaan Terbatas, pasar modal juga menyediakan instrumen RD lainnya yang bisa menampung dana tersebut seperti RD Pendapatan Tetap, RD Campuran, dan RD Saham.

Walaupun, menurutnya, bisa saja dana tersebut disimpan langsung ke pasar saham atau RD saham. Sistem di BEI sudah siap untuk menampung dana dalam jumlah besar secara tiba-tiba. Di pasar saham pun dana yang masuk bisa dilockup sampai batas waktu ditentukan.

”Pasar tidak akan goyang,” yakinnya.

Sebagai perbandingan, data infovesta mencatat return (keuntungan) investasi masing-masing instrumen dalam 10 tahun sejak 2006 hingga 18 April 2016, saham sebesar 169,45 persen. RD Pendapatan Tetap returnnya 123,70 persen. RD Campuran sebesar 117,57 persen, RD Saham sebesar 111,82 persen, emas sebesar 93,36 persen, dan deposito sebesar 89,72 persen.(byu/bay/gen/owi/jpgrup)

Bagi BEI, potensi aliran dana repatriasi akan dijadikan momentum untuk meningkatkan peran pasar modal bagi masyarakat luas melalui skema Bursanomics yang secara umum berupaya menggeser masyarakat menabung ke masyarakat investasi (from saving society to investing society). Teknisnya, dana jangka panjang disalurkan ke pembangunan infrastruktur.

Maka tercipta lapangan kerja dan tambahan penerimaan pajak. Masyarakat bisa ikut berpartisipasi dan meraih peningkatan pendapatan melalui kepemilikan instrumen investasi yang dananya digunakan untuk pembangunan infrastruktur itu. (byu/bay/gen/owi/jpgrup)

April 28, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: