Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Kaji Ulang Terpidana Mati

Prioritaskan Pengendali Narkotika

JPGRUP, Jakarta

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mempersiapkan eksekusi mati tahap tiga. Nama terpidana mati yang masuk daftar eksekusi masih menjadi teka-teki. Namun, dapat dipastikan Kejagung harus lebih jeli dalam memilah terpidana mati yang akan dieksekusi. Sehingga, tidak lagi terganjal seperti Mary Jane dan Serge Areski Atloui pada eksekusi mati tahap dua.

Sesuai data Kejagung, setidaknya saat ini masih ada ada sekitar 133 terpidana mati dengan kasus yang beragam, dari narkotika, terorisme, dan pidana umum. Namun, untuk terpidana mati yang dipastikan telah menempuh proses hukum hingga peninjauan kembali dan grasi ada sekitar 64 orang.

Puluhan terpidana mati yang status hukumnya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tersebut di antaranya, Tandi Winardi, Budhi Cipto, Zhang Manquan, Chen Hongxin, Jian Yuxin, Gan Chunyi, Zhu Xuxing, Nicolas Garnick, dan Serge Atloui Areski. Serge sendiri sempat masuk daftar eksekusi mati tahap dua, tapi lolos karena mengajukan peninjauan kembali (PK).

Sekretaris Komisi Kejaksaan (Komjak), Barita Simanjuntak menjelaskan, memang ada sejumlah kriteria yang diterapkan Kejagung untuk memilih terpidana mati yang akan dieksekusi. Diantaranya, kasus yang telah status hukumnya inkracht dan terpidana mati yang masih mengendalikan jaringan narkotika.

”Tentunya, keduanya menjadi catatan untuk menentukan siapa saja yang masuk daftar tersebut,” paparnya.

Kasus yang statusnya telah mempunyai ketetapan hukum ini menjadi penting agar kejadian yang sama tidak terulang. Yakni, lolosnya Serge dari tahap kedua.

”Makanya, harus dipastikan semua harus sudah menjalankan PK,” tuturnya dihubungi, Sabtu (29/4/2016).

Di sisi lain, dengan status hukum tetap itu, maka tidak ada lagi yang bisa mempermasalahkan keputusan eksekusi mati tersebut. Dia menjelaskan, tidak ada lagi celah hukum yang bisa ditempuh, bila terpidana telah dieksekusi.

”Sebenarnya, dengan menjalankan eksekusi  ini juga membuat terpidana mati tidak serasa dihukum dua kali, penjara dan eksekusi mati,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi Kejaksaan, Erna Ratnaningsih menjelaskan, Kejagung seharusnya tidak hanya memilih berdasar kedua kriteria tersebut. Namun, ada juga masalah lain yang perlu sangat dipertimbangkan, yakni kemungkinan adanya terpidana mati yang menjadi korban trafficking, seperti Mary Jane.

”Hingga saat ini, kasus Mary Jane masih mengganjalkan. Karena itu daftar terpidana itu perlu dikaji terlebih dulu,” tuturnya.

Karena itu, Kejagung perlu untuk meneliti ulang setiap terpidana mati dan memastikan bahwa terpidana itu bukan merupakan korban perdagangan manusian. Yang kemungkinan besar menjadi korban tipu daya sindikat narkotika untuk menyelundupkan narkotika.

”Harus ditimbang kembali, apakah memang penyelundup atau sekedar korban,” ujarnya.

Dia menuturkan, akan jauh lebih baik bila eksekusi mati ini benar-benar tepat sasaran pada pelaku yang perannya otak utama dalam kasus narkotika.

”Jangan sampai ada terpidana mati yang diekskusi, tapi ternyata dia perannya hanya suruhan. Namun, bos besarnya malah lolos dari eksekusi mati,” tegasnya.

Kejadian itu terjadi pada terpidana yang telah dieksekusi mati pada tahap dua, yakni Rani Andriani. Erna mengatakan, Rani ini hanya suruhan dari Meirika Pranola alias Ola untuk memasukkan narkotika ke Indonesia.

”Namun, Ola yang menjerumuskan Rani ini justru hingga saat ini bisa lolos dari hukuman mati karena mendapatkan grasi. Rani yang kemudian apes dieksekusi mati,” terangnya.

Fenomena dieksekusinya suruhan dan bebasnya bos narkotika ini perlu menjadi catatan penting Kejagung dalam memilih terpidana mati yang akan dieksekusi pada tahap tiga. Dia menjelaskan, bila kejadian eksekusi pada orang suruhan dan bosnya lolos terulang kembali, maka sekali lagi rasa keadilan belum terpenuhi dalam eksekusi mati.

”Fenomena semacam ini jangan sampai terulang,” paparnya.

Yang juga penting dalam kebijakan eksekusi mati ini, adalah terkait target efek jera yang ingin diraih Korps Adhyaksa. Menurutnya, Keampuhan eksekusi mati untuk menekan peredaran narkotika belum terukur. Karena itu, sebaiknya Kejagung tidak hanya melakukan evaluasi yang sifatnya hanya permukaan saja.

”Perlu dilakukan penelitian yang mendalam, apakah eksekusi mati ini benar-benar berdampak pada peredaran narkotika. Apakah jaringan narkotika ini benar-benar takut pada eksekusi mati, sehingga mengurangi atau malah menghentikan operasinya di Indonesia,” terangnya.

Atau malah, lanjutnya, sindikat narkotika justru melakukan berbagai cara tipu muslihat agar Warga Negara Indonesia (WNI) yang memasukkan narkotika. Sehingga, jaringan narkotika tidak terkena eksekusi mati, namun malah WNI yang menjadi korban.

”Kami telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk berkoordinasi dengan Kejagung terkait eksekusi mati ini,” paparnya kemarin.

Sementara Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Noor Rachmad enggan berkomentar banyak terkait eksekusi mati tahap tiga. Menurutnya, sesuai instruksi Jaksa Agung H M. Prasetyo semua sedang dipersiapkan.

”Ya, tunggulah, semua akan sesuai dengan perintah Jaksa Agung,” jelasnya. (idr/jpgrup)

May 1, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: