Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

DPR Minta Dualisme Kewenangan Segera Diakhiri

Wilayah BP-Pemko Dipisah

Pemerintah pusat diminta membuat zonasi yang memisahkan kewenangan antara Pemko Batam dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Pembagian wilayah kerja ini diharapkan mampu menghilangkan dualisme kewenangan serta konflik antara BP-Pemko yang terus terjadi selama ini.

”Karena kalau tidak ada pembagian yang jelas, akan terus menyimpan potensi konflik yang tidak berkesudahan,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy, saat berkunjung ke kantor Wali Kota Batam, Senin (2/5/2016).

Menurut Lukman, jika nanti nomenklatur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) benar-benar diterapkan dan BP Batam yang diproyeksikan untuk mengurusi

KEK, maka pemerintah pusat mesti memisahkan wilayahnya. Misalnya, kata dia, memindahkan wilayah KEK ke pulau lain dan bukan berada di pulau utama (mainland) Batam. Seperti, misalnya, di Pulau Rempang dan Galang (Relang).

”Atau sebaliknya, ibukota pemerintahan Batam yang dipindahkan sehingga ada kepastian zonasi,” papar mantan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Tak hanya itu, politikus PKB itu juga mengatakan pihaknya sengaja mengajak Ombudsman RI dalam pertemuan tersebut agar dapat membantu mengaudit layanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini BP dan Pemko Batam.

”Kita mau lihat, apakah sudah sesuai prinsip layanan publik yang prima,” ujar dia.

Selain itu, sambung Lukman, Komisi II juga menghendaki agar dilakukan audit terkait lahan di Batam. Sehingga akan diketahui berapa persen lahan di Batam yang bernilai ekonomis dan berapa persen sisanya yang dinyatakan tidur tapi dinyatakan ada hak kepemilikan.

”Informasi yang saya terima, baru separuh yang sudah bernilai, sisanya baru berupa klaim-klaim yang tidak berdasar,” terangnya.

Karena itu, Komisi II meminta Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri agar segera menyelesaikan kesimpangsiuran kewenangan dua lembaga di Batam itu.

”Akhir tahun ini juga harus rampung,” katanya.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono mengatakan pengembangan Batam telah salah sejak awal. Padahal, mengacu pada teori pengembangan wilayah, mestinya daerah dikembangkan berlandaskan pada problem area (masalah daerah) dan problem focus (masalah kekhususan).

”Nah, yang terjadi di Batam itu kan tidak, ada focus (kekhususan) yang overlapping (menyalip) dengan kota pada akhirnya,” jelas Soni.

Alhasil, semua konflik yang muncul merupakan efek dari pengembangan teori yang keliru tersebut.
”Selama (persoalan) areanya overlap, tidak akan terselesaikan. Maka begitu muncul solusi, (yaitu) dipisahkan,” papar mantan Penjabat Gubernur Sulawesi Utara tersebut.

Di kesempatan itu, Soni juga melemparkan gagasan agar Batam menerapkan konsep otonomi daerah dengan bentuk desentralisasi asimetris urusan pemerintahan dengan menjadi Pemerintah Khusus Batam.

”Kalau di beberapa daerah lain, yang khusus itu urusan daerahnya seperti Jakarta, Yogyakarta, Aceh dan Papua, kalau di sini urusan pemerintahannya,” kata dia.

Namun, kata dia, karena pemerintah pusat telah sepakat untuk membentuk KEK di Batam, maka konsep itu sepertinya akan dimentahkan.

”Kalau lebih condong ke KEK, ya arahnya ke sana,” ujarnya.  ***

May 3, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: