Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Pengurusan Izin Disatukan

BATAM (BP) – Tim Teknis Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam menggelar rapat lanjutan, Selasa (3/5). Salah satu masalah yang dibahas adalah tentang penyatuan pelayanan perizinan di Batam. Tim teknis mengusulkan perizinan ini akan dipegang oleh Pemko Batam.

”Selama ini, pelayanan perizinan ini ada di tangan BP Batam dan ada juga di Pemko Batam. Ini sangat berbelit dan menyulitkan masyarakat maupun investor,” kata anggota tim teknis, Taba Iskandar.

Taba mengatakan, untuk menciptakan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, murah dan maksimal, maka harus satu pintu. Tetapi siapa nanti yang akan menangani perizinan ini, menjadi keputusan Dewan Kawasan (DK).

”Tetapi tim teknis mengusulkan, agar ini dikelola oleh Pemko Batam. Tetapi bukan kita yang memutuskan,” katanya. Menurut Taba, kepastian untuk melebur perizinan di Batam ini sudah sejak dulu disampaikan.

Bahkan saat DK menggelar sosialisasi perubahan kawasan FTZ Batam menjadi KEK Batam.

”Ini sudah tertulis. Tidak lagi wacana, tetapi kapan ini akan dimulai dan siapa yang mengelola kita tunggu saja,” katanya.

Selama ini, tumpang tindih perizinan di Batam ini membuat masalah semakin kompleks di Batam. Di mana ada banyak izin yang dikeluarkan oleh BP Batam tanpa koordinasi dengan Pemko Batam. Misalnya ketika izin pematangan lahan dikeluarkan BP Batam, maka investor harus mengurus IMB ke Pemko.

”Jadi sangat berbelit. Kalau satu yang menangani akan lebih mudah. Dan sudah pasti biaya akan lebih murah,” katanya.

Dalam rapat pertama tim teknis beberapa waktu lalu, ada beberapa hal yang dibahas. Yakni mengenai peralihan status FTZ ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), mengenai hubungan kerja BP Batam dan Pemko Batam, masalah lahan dan tata ruang, dan masalah birokrasi di dalamnya.

”Jadi ini akan kita bahas. Semua masalah-masalah ini, kemudian akan kita sampaikan kepada ketua DK di pusat,” katanya.

Nyat Kadir, anggota komisi VI DPR RI mengatakan dengan perizinan yang ada di Batam saat ini sangat memberatkan masyarakat dan investor. Birokrasinya sangat panjang dan berbelit. Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) seakan tak berlaku di Batam.

”Yang saya lihat di Batam saat ini adalah pelayanan terpadu dua pintu. Perizinan tumpang tindih antara Pemko dan BP Batam. Ini juga harus diatur sebaik mungkin,” katanya.

Menurut Nyat Kadir, perizinan ini harus selesa di satu pintu saja. Kewenangan jangan di dua lembaga, tetapi harus di salah satu lembaga. Maka sangat ditunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur kewenangan antara Pemko Batam dan BP Batam.

”Kalau sudah ada PP-nya, maka saya yakin semua akan beres. Tidak saling menyalahkan satu sama lain,” katanya.

Direktur Humas dan Promosi BP Batam Purnomo Andiantono mengatakan bahwa masalah perizinan ini bukan kewenangannya. Apa pun keputusan dari pusat kalau untukmembawa Batam lebih maju, maka BP Batam akann siap.

”Saya tidak mau komen. Yang jelas apa pun itu keputusan dari pusat, kita tetap mendukung. Tetapi harus untuk kemajuan Batam.” katanya. (ian)

May 4, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: