Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Gairahkan Sektor Properti

Pro Kontra UWTO

Selain warga, para pengusaha pengembang (developer) juga antusias mendukung penghapusan UWTO. Sebab, kebijakan ini diprediksi akan mendongkrak pertumbuhan dan penjualan produk-produk properti.

Ketua Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam, Djaja Roeslim mengatakan penghapusan UWTO, yang mestinya dibarengi dengan perubahan status atas lahan di Batam dari Hak Guna Bangunan (HGB) jadi hak milik, diprediksi bakal jadi stimulus menggiurkan bagi penjualan properti di Batam.

”Tentu, antusias pembeli akan meningkat,” kata Djaja, Rabu (4/5/2016).

Pasalnya, dengan penghapusan UWTO maka masyarakat selaku konsumen properti tak perlu lagi berpikir untuk membayar pungutan tersebut. Terlebih, mereka juga sudah dibebankan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke pemerintah.

Tak hanya itu, penghapusan UWTO juga bakal berimbas positif terhadap pengurangan beban biaya para pengembang ke depannya.

”Kalau ke depan memang iya, tapi kalau HPL (Hak Pengelolaan Lahan) masih tetap di BP (Batam), berarti masih bayar lah,” kata dia.

Meski begitu, Djaja berharap kebijakan penghapusan UWTO itu benar-benar dapat direalisasikan sehingga menguntungkan banyak pihak, baik pengembang maupun masyarakat umum selaku konsumen pembeli properti.

”Kita tunggu saja, soalnya selama ini wacana itu sudah sering terdengar tapi sampai sekarang belum terlaksana,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Humas dan Promosi BP Batam, Purnomo Andiantono mengatakan sejauh ini pihaknya belum akan menghapus kebijakan pembayaran UWTO. Pasalnya, kata dia, belum ada aturan baru dari pemerintah pusat yang menghapus kebijakan pungutan tersebut.

”Kita bekerja melihat aturan yang ada, karena kalau aturan tidak dilaksanakan, kita juga akan diaudit, seperti sekarang sedang ada audit dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” papar Andiantono, kemarin.

Menurut dia, sejak awal Batam memang dirancang sebagai kawasan industri dengan pelbagai fasilitas dan pembebasan aneka jenis biaya seperti bea masuk barang, pajak pertambahan nilai (PPn) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM). Tak heran jika kemudian peruntukan lahan juga lebih diutamakan bagi pengembangan industri.

Sehingga, kata Andiantono, lahan di Batam diberikan ke pemohon baik investor maupun masyarakat dengan sistem HPL yang berarti tidak diperuntukkan untuk dimiliki.

”Yang ada sekarang, HGB di atas HPL, karena memang Batam itu beda dengan daerah lain,” paparnya.
Meski berstatus HGB, sambung Andiantono, namun lahan di Batam juga masih bernilai ekonomi.

”Diperjual-belikan bisa kan, diwariskan juga bisa dan tetap bernilai ekonomi,” ujar dia.

Terkait besaran pungutan UWTO, Andiantono katakan besaran angka sesuai wilayah dinilai masih wajar dan masih dapat dijangkau. Mengingat, kata dia, pembayaran pungutan tersebut dilakukan dengan jeda puluhan tahun. Yakni, 30 tahun pertama dan dapat diperpanjang untuk 20 tahun berikutnya dan diperpanjang untuk 30 tahun lagi. ”Bayangkan anda sewa rumah saja sebulan berapa, lha ini 30 tahun lho,” kata dia. (rna)

May 6, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

1 Comment »

  1. Terkait konsumen pembeli properti , WNI Etnis Cina lah Juaranya. Tak adakah kebijakan pemerintah untuk memikirkan dampak nya pada warga pribumi ?

    Comment by zulheldimz | May 6, 2016 | Reply


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: