Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Daerah Harus Buat Paket Insentif

Upaya Percepatan Realisasi Investasi

Perbaikan iklim investasi melalui deregulasi besar-besaran yang dilakukan pemerintah pusat, belum menjamin terealisasinya investasi. Salah satu kendala yang sering menjadi penghambat adalah pembebasan lahan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah daerah (pemda) juga harus mengikuti langkah pemerintah yang sampai sekarang sudah merilis 12 paket kebijakan ekonomi.

”Jadi Pemda juga harus membuat paket insentif,” ujarnya saat menutup Indonesia Investment Week yang diselenggarakan Asosiasi Penerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Jakarta, Sabtu (7/5/2016).

Menurut Jokowi, Pemda harus bisa meningkatkan daya saing agar dilirik investor dan mampu menyerap investasi. Karena itu, hambatan utama investasi di daerah seperti pembebasan lahan harus menjadi bagian dari paket insentif Pemda.

”Terutama soal lahan,” katanya.

Jokowi mengatakan, kini bukan lagi masanya Pemda mempersulit investor yang ingin masuk dengan regulasi berbelit. Bahkan, Pemda kini harus proaktif menawarkan insentif kepada investor.

”Misalnya, tawarkan lahan Rp 100 ribu per meter, Rp 50 ribu per meter, yang penting investor bisa masuk,” jelasnya.

Kemudahan dalam menyediakan lahan juga menjadi isu krusial sektor energi. Sebab, ada banyak proyek seperti pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW, dan sambungan jaringan gas (jargas) rumah tangga. Khusus untuk jargas, Menteri ESDM Sudirman Said menargetkan ada 1,3 juta sambungan rumah tanggah (SR).

Target itu, kata Sudirman, akan dikejar sampai 2019. Untuk tahun ini, rencananya dikejar sampai 89 ribu SR di enam kota. Pembangunan jargas juga butuh lahan yang aman untuk menyalurkan gas.

”Total investasinya nanti, Rp18,2 triliun yang didanai APBN, PGN, dan Pertamina,” jelasnya.

Rinciannya, dari 1,3 juta SR itu, sebanyak 900 ribu SR dibiayai APBN. Lantas, sebanyak 106.627 SR digarap PGN, dan 88.607 merupakan tugas Pertamina. Saat ini, sudah ada 204.766 SR yang sudah terbangun di 21 kota. Kalau lima tahun ini berjalan lancar, dalam 10 tahun ke depan bisa ditambah 5 juta SR.

Penghapusan UWTO Jangan Cuma Wacana

Salah satu persoalan krusial di Batam saat ini, wacana penghapusan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Pemerintah pusat harus membuat kebijakan yang jelas dan terarah untuk Batam, khususnya terkait UWTO. Wacana penghapusan UWTO saat ini mengalir kencang, namun semuanya harus melalui kajian, jika tidak bisa menjadi bumerang.

”UWTO dihapus atau tidak, semua tergantung pemerintah pusat. Saran saya harus duduk terlebih dahulu untuk mengkajinya,” jelas pengamat kebijakan ekonomi Batam, Muhammad Zaenuddin, kemarin (7/5).

Awalnya, Otorita Batam (OB) yang saat ini bernama Badan Pengusahaan (BP) Batam merupakan mengelola lahan dan merancang UWTO untuk kepentingan investasi dan pembangunan infrastruktur.
Namun lambat laun ternyata Batam berkembang pesat. Bukan hanya industri saja yang mewarnai kota ini, namun kompleks permukiman tumbuh dimana-mana.

”Sehingga memunculkan tuntutan yang banyak, contohnya penghapusan UWTO,” jelasnya lagi.

Batam memang unik, karena memiliki dua instansi pemerintahan, namun juga rumit karena tumpang tindih wewenang antara keduanya.

”Batam itu sebenarnya didesain seperti apa, harus jelas. Jangan sampai ada wacana bersifat sporadis tanpa memikirkan efek jangka panjangnya,” katanya.

Dosen Politeknik Batam ini mengungkapkan jangan sampai wacana penghapusan UWTO hanya digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu saja.

”Jika itu untuk kepentingan masyarakat ya bagus, tapi harus dirembukkan terlebih dahulu,” tambahnya.

Terpisah, Pemilik PT Airis Teknika Utama, developer perumahan Airis Tiban Permai di Tiban, Sekupang, Wirya Silalahi mengatakan jika UWTO dihapus atau tidak sekalipun, tidak akan berpengaruh kepada pengembang properti.

”Bagi pengembang, tak ada masalah, karena biayanya tidak terlalu tinggi. Jika sudah habis tinggal diperpanjang,” katanya, Sabtu (7/5).

Ia menjelaskan saat ini harga pasar untuk lahan sudah jauh lebih tinggi dari besaran UWTO yang tetap. Lahan yang dikembangkannya menjadi perumahan menghabiskan biaya sekitar 8 persen dari harga tanahnya untuk pembayaran UWTO.

”Pengembang harus bayar UWTO sebelum punya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sertifikat, dan fatwa,” jelasnya.

Wirya mengungkapkan jika saat ini penghapusan UWTO masih wacana, lebih baik jangan dibesar-besarkan karena dapat meresahkan masyarakat yang mungkin akan banyak berharap.

”Yang penting adalah kepastian hukum saja untuk memperlancar investasi properti,” pungkasnya. (owi/dim/sof/leo/jpgrup)

May 8, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: