Suprizal Tanjung's Surau

Berdoa Bekerja & Berguna untuk Semua

Berebut Kursi SD Negeri di Batam

Setiap memasuki tahun ajaran baru, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam selalu dipusingkan dengan masalah membeludaknya calon siswa SD. Tingginya minat orangtua terhadap Sekolah Dasar (SD) Negeri membuat Disdik kewalahan. Berbagai cara akhirnya dilakukan, termasuk memberlakukan sistem double shift.

BATAM POS, Batam

Masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) semakin dekat. Bayang-bayang persoalan kekurangan daya tampung siswa di bangku SD Negeri juga kian terasa. Sebab, inilah persoalan yang selalu terulang di Batam, setiap tahunnya.

Namun anehnya, hingga saat ini Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam belum mengetahui kapasitas atau daya tampung SD Negeri di Kota Batam.
Kepala Disdik Kota Batam, Muslim Bidin, mengatakan saat ini ada 139 SD Negeri yang tersebar di seluruh Kota Batam. Terdiri dari 18 SDN di Kecamatan Sagulung, 4 SDN di Batuampar, 10 SDN di Bulang, 11 SDN di Nongsa,

10 SDN di Batam Kota, 7 SD di Batuaji, 12 SDN di Bengkong, 23 SDN di Galang, 9 SDN di Lubukbaja, 9 SDN di Seibeduk, 12 SDN di Sekupang, dan 14 SDN di Kecamatan Belakangpadang.
Muslim mengklaim, sepanjang tahun 2015-2016, pihaknya sudah melakukan penambahan ruang kelas baru (RKB) di sejumlah sekolah. Ini merupakan salah satu antisipasi menghadapi lonjakan pendaftar di SD Negeri tahun ini.

“Tahun ini kami membangun sekitar 100 RKB. Per kelasnya bisa menampung 30-40 siswa,” kata Muslim.

Berdasarkan data Disdik Kota Batam, tahun ini terdapat 17.150 anak usia masuk sekolah. Namun jumlah itu dipastikan masih akan terus bertambah. Karena masih banyak anak yang tidak menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK). Sebagian dari mereka memiliih belajar mandiri atau mengikuti les pribadi.

Jika mengacu tahun sebelumnya, tahun ini SD Negeri dipastikan tidak akan mampu menampung semua pendaftar. Sebab tahun 2015 lalu. daya tampung SDN di Batam hanya sekitar 11 ribu sampai 12 ribu saja. Sementara penambahan RKB sepanjang tahun 2015-2016 tidak sebanding dengan peningkatan jumlah anak usia sekolah.

Menurut Muslim, selain tingginya angka pertumbuhan penduduk, masalah daya tampung SD Negeri di Batam juga dikarenakan besarnya minat para orang tua untuk menyekolahkan anak mereka di SD Negeri. Alasan utamanya adalah biaya yang lebih murah, bahkan gratis. Hal ini sangat disayangkan, sebab kebanyakan orang tua siswa yang sekolah di SD Negeri tergolong mampu.

“Bahkan di antara mereka ada yang menggunakan mobil saat di sekolah,” kata Muslim.

Kondisi ini memicu praktik-praktik kotor dari panitia penerimaan siswa baru. Sebab tak jarang mereka memungut biaya tambahan dari orang tua siswa yang ingin anaknya sekolah di SD negeri. Terkait persoalan ini, Muslim berjanji akan melakukan pengawasan lebih ekstra.

Selain itu, Disdik Kota Batam tetap akan memprioritaskan calon siswa yang sudah berusia tujuh tahun. “Yang belum tujuh tahun mungkin diarahkan ke (sekolah) swasta,” katanya.
Sebab jika dipaksakan semua masuk SD negeri, Muslim mengaku itu tidak mungkin. Lagipula, pihaknya harus tetap memikirkan sekolah swasta.

“Mereka bisa mati, kalau tidak memiliki siswa,” ujarnya.

Swasta Mengeluh

Kepala SD Yos Sudarso, Siprianus Pua, mengakui hal ini. Pihaknya merasa kesulitan mendapat peserta didik baru. Tahun lalu, misalnya, mereka menyediakan 240 bangku. Namun, yang terisi hanya 215 bangku.

“Sudah biasa sih seperti ini. Tiga-empat tahun belakangan-lah,” kata Siprianus Pua dijumpai di kantornya, Jumat (20/5) lalu.

Meski demikian, tahun ini, ia tetap membuka pendaftaran untuk 240 bangku. Jumlah tersebut dibagi dalam enam kelas. Empat puluh anak per kelasnya.

Pendaftaran murid baru dibuka awal Januari lalu. Kini, 200 bangku sudah terisi. Masih tersisa 40 bangku lagi. Sisa bangku tersebut ia harapkan dapat terisi setelah proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah negeri selesai. Namun, ia nampak tak terlalu optimis.

“Kalau tidak (terisi), ya sudah, kami tetap jalan,” ujarnya.

Sekolah-sekolah swasta memang menunggu PPDB sekolah negeri usai. Mereka akan menjadi sibuk ketika itu. Biasanya, bangku-bangku yang masih kosong akan terisi.

“Pasti ramai sih. Kalau sekarang, masih sepi,” timpal Mimi, staf manajemen Sekolah Harapan Utama (HU).
HU tidak memiliki kuota khusus untuk diisi. Berapapun murid yang diterima nanti, mereka akan memulai tahun ajaran baru sesuai dengan kalender pendidikan Dinas Pendidikan. Ini juga yang membuat mereka tak pernah menutup pendaftaran murid baru.

Mereka akan terus menerima murid hingga tahun ajaran berganti. Tahun lalu, mereka menerima murid untuk lima kelas di tingkat SD. Satu kelas diisi 25 hingga 30 anak. Dan jumlah itu biasa bertambah ketika tahun ajaran tersebut berakhir.

“Ini karena ruangan kami banyak. Delapan kelas (untuk satu angkatan) pun bisa,” katanya.

Namun, meskipun mampu menampung banyak siswa, HU tak semudah itu menerima siswa. Mereka menerapkan tes masuk bagi para calon murid. Tes ini berlaku mulai tingkat Play Group hingga SMA.

Di tingkat PG-TK, mereka melakukan tes fisik. Ini untuk memastikan calon murid itu tidak berkebutuhan khusus. Tes ini juga berlaku di tingkat yang lainnya.
Di tingkat SD, mereka menambahkan tes membaca, menulis, dan berhitung. Sementara di tingkat SMP dan SMA, ada tes tertulis untuk mata pelajaran kategori Ujian Nasional.

“Soalnya buatan kami sendiri,” kata Junando, staf manajemen Sekolah HU lainnya.

Tes masuk itu memang sengaja dilestarikan. Itu untuk menjaga kualitas lulusan HU. Sejak awal, mereka sudah memilih bibit-bibit yang berkualitas.
Berbeda dari HU, Sekolah Yos Sudarso tidak memiliki tes seperti itu. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah usia anak harus 7 tahun. Belum menyentuh usia itu, ya, tidak bisa mendaftar.

“Itu kan yang sesuai dengan aturan pemerintah?” kata Kepala SD Yos Sudarso, Siprianus Pua lagi.

Hal senada juga disampaikan Yosi, staf SD Permata Harapan, Batuaji. Jumlah siswa baru sangat menentukan eksistensi sekolah. “Kalau kami sekolah swasta memang besar harapan lebih dari target. Beda sama negeri. Semakin banyak murid atau siswa semakin bagus buat kami,” kata Yosi.

Untuk PPDB nanti sekolah Permata Harapan yang terdiri dari SD, SMP dan SMA menargetkan di atas 350 murid dan siswa. “Masing-masing jenjang targetnya diatas 100 murid atau siswa,” kata Yosi.

Namun kondisi berbeda terjadi di beberapa SD swasta unggulan. Bukannya kekurangan siswa baru, mereka justru sering menolak pendaftar karena dinilai tak memenuhi kualifikasi.
SD Muhammadiyah Plus Batam, misalnya. Tahun ini sekolah yang berada di Komplek KDA Batamcenter ini hanya menerima siswa baru sebanyak 125 orang. Padahal yang mendaftar sebanyak 158 orang.

Wakil Kepala SD Muhammadiyah Plus, Aden Yusuf Maulana mengatakan jumlah tersebut sesuai dengan kuota yang bisa tertampung. “Tak bisa ditambah lagi, karena per kelas kita hanya 25 orang dengan jumlah kelas lima lokal,” katanya.

Lanjut dia, yang terpenting calon siswa sudah berumur minimal enam tahun sudah bisa mendaftar dan selanjutnya mengikuti observasi. Observasi yang dimaksud adalah ke psikolog untuk mendapat saran. “Setelah observasi jadi kita tahu cara mengajar anak ke depan. Selanjutnya dari 158 kita ambil 125 orang sesuai dengan kuota,” ujarnya.

Penerimaan siswa baru di sekolah tersebut sudah dilakukan sejak 18 Januari hingga 18 Maret lalu dan kini telah ditutup. Pembukaan pendaftaran yang cepat dilakukan agar calon peserta didik yang tak diterima dapat mencari sekolah alternatif lain.

“Kita antisipasi seperti itu,”ucapnya.

Aden mengatakan setiap calon peserta didik akan dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 300 ribu, biaya itu sudah termasuk biaya observasi. “Ini untuk mereka juga,”terangnya.
Setelah dinyatakan diterima, perorang selanjutnya akan dikenakan biaya infak pengembangan Rp 5 juta, biaya ini dibayar sekali selama enam tahun. Selanjutnya infak seragam Rp 1 juta untuk siswa laki-laki sementara perempuan Rp 1,1 juta.

Selain itu, kata Aden, setiap tahun siswa juga dikenakan uang buku sebesar Rp 1,5 juta sementara biaya SPP sebanyak Rp 510 ribu per bulan.

“Selain ini tak ada lagi, semua free. Mungkin nanti kelas V untuk keperluan study tour, tapi biayanya belum tahu, perlu rapat dulu dengan komite. Pembayarannya pun sebagian sekolah, sebagian siswa,” pungkasnya.

Hal serupa juga diterapkan oleh SD Kartini. Tahun ajaran baru nanti, sekolah tersebut hanya akan menerima 40 siswa saja.

“Kami hanya menerima untuk dua kelas,” kata Kepala Sekolah SD Kartini, Kemun Ardireja.

Selain melakukan tes yang cukup ketat, para calon siswa juga harus memenuhi berbagai persyaratan. Termasuk membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 7 juta.

“Akta kelahiran juga harus dipenuhi. Dan harus melunasi biaya masuk,” tuturnya.

Kemun menerangkan setiap murid yang mendaftar juga akan mengikuti proses wawancara oleh guru. Hal itu dilakukan untuk menentukan kelas bagi sang murid.

“Tes warna dan berhitung. Bukan tes untuk masuk, hanya mencari kelas,” tegasnya.

Sementara nantinya setiap wali murid akan dibebankan biaya SPP Rp 500 ribu per bulannya.

Sanksi Tegas Praktik Pungli

Persoalan lain yang kerap muncul saat pendaftaran siswa baru adalah terjadinya praktik pungutan liar (pungli) oleh panita. Celah pungli ini muncul dengan berbagai modus. Namun yang paling sering terjadi adalah modus pendaftaran offline.

Dalam kasus ini, sejumlah sekolah biasanya hanya menampilkan sebagian kuota pada pendaftaran online. Misalnya, sekolah A membuka kuota siswa baru sebanyak 150 siswa. Namun dalam pendaftaran online hanya ditampilkan 100 kuota. Sisa 50 kursi inilah yang biasanya ‘dijual’ melalui pendaftaran offline.

Terkait hal ini, Wali Kota Batam Muhammad Rudi sudah mewanti-wanti sejak dini. Dia berjanji akan memberi sanksi tegas terhadap sekolah yang terbukti melakukan pungutan liar kepada siswa atau calon siswanya. Bahkan sanksi itu bisa sampai pencopotan jabatan kepala sekolah bersangkutan.

“Kita akan beri sanksi tegas kepada mereka yang terbukti bermain,” kata Rudi kepada Batam Pos.

Menurut dia, beberapa hari lalu dirinya baru saja mengumpulkan seluruh Kepala SD Negeri di Batam. Dia berpesan agar sekolah tak melakukan punggutan apapun kepada siswa ataupun calon siswanya. Termasuk uang komite, uang pakaian, uang bangku, dan segala macam uang lainnya.

“Saya mewanti-wanti agar tak ada lagi punggutan apapun. Saya harap mereka mengikutinya sehingga tak ada lagi punggutan yang menyusahkan orang tua murid,” beber Rudi.

Tak hanya itu, Rudi juga berharap agar sekolah tak lagi menerima siswa titipan dari siapapun. Sehingga sekolah terbebas dari yang namanya pungli.

“Sekolah jangan lagi menerima siswa titipan. Karena itu sarang dari pungli, “ sebut Rudi.

Dijelaskan Rudi, sanksi yang diberikan tak hanya dari dirinya, namun juga dari bagian kepegawaian. Bisa saja pelaku yang melakukan pungli dipindahkan dari Batam, ditunda kenaikan jabatan hingga pemecatan.

“Jujur saya tak main-main soal ini. Silahkan saja melakukan pungli. Dan terima sanksinya dari saya bahkan dari kepegawaian,” imbuh Rudi.

Ia juga meminta masyarakat ataupun pihak lainnya melaporkan jika mengetahui adanya pungli disuatu sekolah. “Silahkan lapor, kita pasti tindak tegas,” tegas Rudi.

Terkait selisih jumlah RKB yang akan dibangun tahun ini, Rudi mengaku tidak tahu persis jumlahnya. Menurutnya, semua tentang pembangunan RKB diserahkan ke Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin. “Mengenai itu, Kepala Dinas-lah yang lebih tahu. Semua tentang kebutuhan RKB kita serahkan ke beliau,” pungkas Rudi. (she/ceu/eja/opi/rng/cr13/cr17)

Advertisements

May 23, 2016 - Posted by | Minangkabau Pagaruyung Sumbar

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: